PLTS 1 MW per Desa Bisa Buka Akses Energi Murah, tapi Berpotensi Terganjal Dana

KOMPAS.com - Pemerintah berencana membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 1 megawatt (MW) di setiap desa dengan melibatkan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Policy Strategist Coordinator Cerah, Dwi Wulan Ramadani menilai rencana tersebut dapat memperluas akses energi murah bagi masyarakat di desa. Namun, proyek ambisius ini berpotensi terganjal pendanaan dengan nilai investasi sebesar 250 miliar dollar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp 4.125 triliun.

Baca juga: 

• PLN Bangun PLTS Terapung di Waduk Saguling, 24.000 Rumah Tangga Bakal Terlistriki
• COP30 Buka Peluang RI Dapatkan Dana Proyek PLTS 100 GW

"Ditinjau dari sisi pembiayaan, jika program KDMP hanya mendapatkan plafon pinjaman dari bank sekitar Rp 3 miliar selama enam tahun maka jumlah tersebut masih belum menutup modal pembangunan PLTS 1 MW," kata Dwi dalam keterangannya, Jumat (12/12/2025).

Rencana PLTS 1 MW terganjal biaya

Diusulkan pakai skema project bundling

Dwi menghitung, biaya pembangunan PLTS 1 MW pada 2024 mencapai 900.000 dollar AS atau Rp 14,58 miliar, turun dari 1-1,5 juta dollar AS pada tahun 2023.

Meskipun makin murah, besaran tersebut jauh lebih besar jika dibanding dana desa sebesar Rp 1 miliar per tahun. Artinya, pembiayaan oleh koperasi desa sangat terbatas.

"Walaupun dalam satu dekade terakhir harga panel surya global mengalami tren penurunan, namun tidak cukup untuk menutup kompleksitas risiko pembiayaan proyek desa,” tutur dia.

Dwi menjelaskan bahwa biasanya proyek energi skala desa hanya mengandalkan pendanaan domestik. Sebab, perbankan nasional belum memiliki skema risiko khusus untuk mendanai proyek energi desa yang dianggap berisiko.

Maka dari itu, ia mengusulkan agar pemerintah menggunakan skema project bundling, yang mana menggabungkan beberapa proyek dalam satu portofolio sehingga lebih menarik bagi investor.

KOMPAS.com/SIGIRANUS MARUTHO BERE Bantuan PLTS SuperSun di Desa Camplong 2, Kabupaten Kupang, NTT

Dengan demikian, risiko dan biaya administrasi akan menurun, serta kredit portofolio akan meningkat.

“Pendekatan ini memungkinkan penerbitan instrumen pembiayaan seperti green bond atau sukuk hijau dengan tenor 10-25 tahun. Model bundling telah terbukti berhasil di Nigeria dalam mempercepat investasi energi terbarukan skala komunitas,” ujar Dwi.

Baca juga: IESR: Pembatasan PLTU Baru Harus Diimbangi Pemanfaatan EBT

Peran Koperasi Desa Merah Putih harus diperjelas

Peran dan kapasitas KDMP dalam proyek raksasa ini juga perlu diperjelas dan diperkuat, baik dari sisi kelembagaan, tata kelola, maupun kapasitas teknis maupun pembagian manfaatnya.

Apabila setiap desa atau koperasi bertindak sebagai operator dan pemilik sistem PLTS, akan ada 80.000 entitas berbeda yang membutuhkan regulasi, audit, pemeliharaan, hingga pengawas masing-masing.

Hal ini justru berpeluang menimbulkan risiko kendala administrasi.

“KDMP sebaiknya tidak dibebani tanggung jawab sebagai pemilik aset PLTS. Aset tetap dimiliki dan dioperasikan oleh pihak profesional seperti Badan Usaha Milik Negara, Independent Power Producer, atau perusahaan rekayasa dan konstruksi berlisensi," papar Dwi.

KDMP cukup bertindak sebagai off taker yang membeli listrik melalui tarif resmi sebagaimana pelanggan PT PLN (Persero).

"Namun kembali lagi dengan kebijakan sistem kelistrikan kita, apakah sudah siap atau memang perlu ada kajian," imbuh dia.

Baca juga: Kapasitas PLTS Terpasang di Jakarta Capai 34 MWp, Disumbang oleh Perkantoran

Indonesia punya dua potensi sumber pendanaan

DOK. PTBA PLTS Irigasi PTBA di Muara Enim bantu petani tingkatkan produktivitas lahan pertanian.

Lead Researcher Sustain Indonesia, Adila Isfandiari berpandangan, Indonesia memiliki dua potensi sumber pembiayaan untuk kapasitas PLTA 100 GW.

Pertama, menaikkan pungutan ekspor batu bara sekitar lima persen pada 2026, yang dapat menghasilkan penerimaan negara Rp 20-90 triliun per tahun dan dapat membiayai 18.000 desa.

Kedua, Belt and Road Initiative (BRI) China, dengan asumsi jika Rp 14,4 triliun per tahun dialokasikan untuk pengembangan energi terbarukan maka bisa membiayai 32 proyek setara PLTS Cirata.

“Untuk merealisasikan target 100 GW, pemerintah harus membuat regulasi yang mendukung, salah satunya pengalokasian pembiayaan khusus untuk program ini di APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara)," tutur Adila.

"Selain itu, pemerintah juga perlu menciptakan iklim investasi yang baik untuk pengembangan manufaktur solar dalam negeri dan PLTS yakni dengan memberikan kepastian proyek dan insentif yang menarik," tambah dia.

Baca juga: 

• Dukung Target NZE 2060, PLN Siap Tambah Kapasitas Energi Berbasis EBT
• Proyek PLTS untuk Koperasi Merah Putih, IESR Ingatkan Risiko Mangkrak

Jangan hanya terpaku pada target

Sementara itu, Climate Program Manager Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Kiara Putri Mulia, menekankan agar pemerintah tak hanya terpaku pada target, tapi juga kemampuan sistem ketenagalistrikan dapat menyerap energi terbarukan.

Indonesia dapat mencontoh keberhasilan pembangkit EBT India dan Vietnam yang melonjak drastis hingga melampaui yang ditargetkan.

“India memiliki kementerian khusus yang menangani energi baru dan terbarikan, ada juga BUMN khusus. Artinya butuh entitas yang men-deliver target-target ini," ungkap Kiara.

Sementara itu Vietnam mereformasi sistem ketenagalistrikannya dari kontrol negara menjadi kebijakan insentif.