Krisis Ekologis di Jawa Barat, Pakar IPB Jelaskan Ancaman di Tiap Wilayah

KOMPAS.com - Tekanan pembangunan yang semakin masif disebut memperparah krisis ekologis di Jawa Barat.

Menurut pakar ekologi politik dari IPB University, Arya Hadi Dharmawan, krisis ekologis di Jawa Barat tidak bisa disamaratakan untuk setiap daerah. Masing-masing daerah mempunyai karakteristik ekosistem yang berbeda-beda.

Baca juga:

• Banjir Sumatera Berpotensi Terulang Lagi akibat Kelemahan Tata Kelola
• Bupati Agam Beberkan Kondisi Pasca-Banjir Bandang

“Untuk memahami kondisi Jabar (Jawa Barat), kita harus melihatnya berdasarkan karakteristik ekosistem. Krisis ekologis yang terjadi berbeda-beda antara wilayah utara, tengah, selatan, barat, dan timur,” ujar Arya, dilansir dari laman resmi IPB, Jumat (2/1/2026).

Pembangunan perparah krisis ekologis Jawa Barat

Beda wilayah, beda krisis ekologis

Di wilayah utara Jawa Barat, menurut Arya, krisis ekologis disebabkan alih fungsi lahan. Bahkan, wilayah utara disebut menghadapi tekanan terberat dari pembangunan di Jawa Barat.

Wilayah utara Jawa Barat dinilai menjadi "arena tarik-menarik" antara pembangunan infrastruktur, industri, serta sektor pertanian. Hal ini diperburuk dengan adanya ancaman abrasi laut dan penurunan muka tanah.

“Alih fungsi lahan di wilayah utara mencapai sekitar 2.000 hektar per tahun untuk jalan tol, kawasan industri, hingga pusat perbelanjaan. Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi Jabar,” uca Arya. 

Baca juga: BNPB Catat 3.176 Bencana Alam di Indonesia 2025, Banjir dan Longsor Mendominasi

Selanjutnya, di wilayah tengah Jawa Barat, terutama Bandung Raya, krisis ekologis dinilai disebabkan deforestasi di kawasan hulu.

Sementara itu, di kawasan hilirnya, krisis ekologis dinilai dipicu urbanisasi, yang mana semakin padatnya populasi penduduk menyababkan perluasan area permukiman.

“Deforestasi di wilayah hulu dan penumpukan penduduk di cekungan memperbesar risiko banjir sekaligus mempercepat degradasi lingkungan,” tutur Arya.

Tangkapan layar Banjir setinggi sekitar 1 meter merendam Perumahan Griya Cikeas, Desa Cicadas, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (29/12/2025) sore.

Sementara itu, di wilayah selatan Jawa Barat, krisis ekologis juga disebut sudah mengkhawatirkan, khususnya di daerah aliran sungai (DAS). Arya mencontohkan kondisi DAS Citanduy yang membentang dari Gunung Sawal hingga pesisir selatan Jawa Barat.

“Pengalaman kami mendampingi pemulihan DAS Citanduy menunjukkan krisis yang luar biasa, mulai dari hulu hingga ke hilir,” ujar Arya.

Di wilayah barat Jawa Barat, krisis ekologis dinilai disebabkan tekanan dari pembangunan permukiman untuk menampung lonjakan jumlah penduduk.

Berbatasan dengan DKI Jakarta, wilayah barat Jawa Barat ini menjadi tempat tinggal bagi penduduk penglaju yang bekerja ke ibu kota.

Saat ini, jumlah penduduk Jawa Barat mencapai 50 juta jiwa, dengan Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek) menjadi wilayah yang tingkat kepadatannya ekstrem.

Dampaknya, wilayah barat Jawa Barat tak hanya menghadapi krisis ekologis, tapi juga permasalahan, seperti sengketa lahan, peningkatan kasus kriminalitas, dan konflik sosial-ekonomi lainnya.

Baca juga: Update Banjir Sumatera, Tim Gabungan Masih Bersihkan Tumpukan Kayu dan Limbah

KOMPAS.COM/M. Elgana Mubarokah Kondisi banjir di Jalan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat beberwpa waktu lalu. Banjir tersebut diakibatkan luapan sungai Citarum yang melintasi di sebagian besar wilayah Kabupaten Bandung.

Di sisi lain, sejumlah DAS utama di Jawa Barat, seperti Citarum, Ciliwung, Cisadane, dan Cimanuk, telah mengalami pencemaran berat dan sedimentasi.

“Risikonya jelas, banjir di wilayah hilir dan kekeringan di wilayah hulu,” tutur Arya.

Arya menggarisbawahi pentingnya penyelarasan data ekologis lintas wilayah dan lintas lembaga. Ketidaksinkronan data berpotensi melahirkan kebijakan yang keliru.

“Data yang tidak presisi akan menghasilkan kebijakan yang tidak presisi pula. Inilah yang kami sebut sebagai policy blindness atau kebijakan yang buta,” ucapnya.

Baca juga:

• Gelondongan Kayu di Banjir Sumatera Bukti Kerusakan Hutan Sistemik, Bukan Sekadar Anomali Cuaca
• Sistem Komando Dinilai Hambat Penanganan Banjir Sumatera

Pemberlakuan kebijakan satu peta dan satu data nasional diperlukan agar pemerintah pusat dan daerah dapat membaca fakta ekologis pada halaman yang sama.

Presiden Prabowo Subianto, kata dia, sebaiknya memimpin langsung penyelarasan data lintas kementerian dan lintas provinsi. Apalagi, persoalan kebijakan satu peta atau satu data nasional ini tidak bisa diselesaikan oleh satu daerah saja.

Ia berharap kebijakan tersebut bisa menjadi pijakan penting bagi pemerintah daerah dalam menyeimbangkan pembangunan dan keberlanjutan ekosistem. Hal ini supaya risiko krisis ekologis yang lebih parah pada masa depan dapat dicegah.

Sebagai informasi, banjir melanda wilayah Bandung Barat pada Desember 2025 lalu. Dilaporkan Kompas.com, Jumat (12/12/2025), banjir bandang usai hujan deras menyapu 13 rumah warga di Kampung Leuweng Datar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

Banjir yang membawa lumpur itu diduga dipicu gundulnya area perbukitan yang tengah digarap proyek perumahan tanpa drainase yang memadai.

Tidak hanya itu, dilaporkan Kompas.com, Jumat (5/12/2025), banjir bandang juga menerjang aliran Sungai Cibitung di Desa Mukapayung, Kabupaten Bandung Barat. 

Salah satu penyebabnya diduga akibat kerusakan daya dukung hutan di Ciwidey yang saat ini beralih menjadi area pertanian sehingga memperparah limpasan air menuju wilayah hilir.