PBB Pastikan Kerja Sama Global Berlanjut meski AS Tarik Diri

KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres memastikan kerja sama global negara anggota tetap berlanjut meski Amerika Serikat (AS) mengundurkan diri dari 66 organisasi internasional. Ia menyatakan bahwa sistem akan terus menjalankan semua mandatnya.

Diketahui, Presiden AS Donald Trump mengumumkan negaranya undur diri sebagai anggota sekaligus menghentikan pendanaan ke 31 badan PBB dan 35 organisasi non PBB.

“Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik bagi mereka yang bergantung pada kami. Kami akan terus menjalankan mandat kami dengan penuh tekad," kata Guterres dilansir dari UN News, Senin (12/1/2025).

Baca juga: AS Bidik Minyak Venezuela, Importir Terbesar Justru Fokus Transisi Energi

Dia menjelaskan, anggaran organisasi disetujui Majelis Umum dan dianggap sebagai kewajiban yang mengikat bagi semua Negara Anggota, berdasarkan Piagam PBB.

Di tahun 2026, Majelis Umum menyepakati anggaran reguler sebesar 3,45 miliar dollar AS, angkanya berkurang drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Alhasil, PBB harus memangkas sumber daya keuangan hingga 15 persen dan pemotongan staf hampir 19 persen.

Adapun Memorandum Presiden yang diterbitkan Rabu (7/1/2026) mengarahkan departemen serta lembaga eksekutif AS segera mengambil langkah-langkah untuk menarik diri dari puluhan organisasi, konvensi, dan perjanjian internasional yang dianggap bertentangan dengan kepentingan negara.

Menurut memorandum AS, keputusan tersebut memengaruhi 31 badan dan entitas PBB. Badan-badan tersebut meliputi Dana Kependudukan PBB (United Nations Population Fund), yang mendukung kesehatan ibu dan anak, serta memerangi kekerasan seksual dan berbasis gender; United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), yang mendorong kerja sama global dalam memerangi perubahan iklim.

Baca juga: AS Keluar dari 66 Organisasi Internasional, Pakar Sebut Indonesia Cari Alternatif Dana Transisi Energi

Kemudian, UN Democracy Fund yang mendanai sekaligus membimbing proyek-proyek masyarakat sipil untuk demokrasi; kantor-kantor Sekretariat PBB di New York maupun kantor yang menangani anak-anak dalam konflik bersenjata dan mengakhiri kekerasan seksual sebagai senjata perang.

Daftar tersebut juga mencakup empat dari lima komisi regional PBB (Asia-Pasifik , Asia Barat , Afrika , dan Amerika Latin dan Karibia), yang merupakan platform utama untuk kerja sama multilateral.

"Bagi entitas PBB, penarikan diri berarti menghentikan partisipasi atau pendanaan kepada entitas tersebut sejauh yang diizinkan oleh hukum,” demikian bunyi memorandum tersebut.

Kemunduran Kerja Sama Iklim

Sementara itu, Sekretaris Eksekutif UNFCCC, Simon Stiell menilai langkah Trump menarik negaranta dari organisasj internasional sebagai kemunduran kerja sama iklim global.

“Amerika Serikat berperan penting dalam menciptakan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim dan Perjanjian Paris, karena keduanya sepenuhnya sesuai dengan kepentingan nasionalnya,” ungkap Stiell.

“Sementara semua negara lain melangkah maju bersama, langkah mundur terbaru dari kepemimpinan global, kerja sama iklim, dan sains ini hanya akan merugikan ekonomi, lapangan kerja, dan standar hidup AS, karena kebakaran hutan, banjir, badai besar, dan kekeringan semakin memburuk dengan cepat," imbuh dia.

Stiell menegaskan bahwa UNFCCC akan terus bekerja tanpa lelah, meski tanpa dukungan AS.

"Pintu tetap terbuka bagi AS untuk bergabung kembali di masa mendatang, seperti yang telah dilakukan di masa lalu dengan Perjanjian Paris," tutur dia.

UNFCCC adalah perjanjian yang diadopsi pada 1992, kerja sama antar negara memangkas emisi gas rumah kaca pemicu pemanasan global. Setiap anggota juga berkomitmen beradaptasi dengan dampak perubahan iklim.

Konstitusi AS mengizinkan presiden untuk membuat perjanjian dengan syarat dua pertiga Senator yang hadir menyetujuinya, namun tidak secara jelas mengatur proses penarikan diri dari perjanjian. Hal ini menjadi ambiguitas hukum yang berpotensi memicu gugatan di pengadilan.

Sebelumnya, Trump menarik AS dari Perjanjian Paris sejak kembali menjabat sebagai presiden. Hal serupa pernah ia lakukan pada masa jabatan pertamanya periode 2017–2021. Kebijakan ini kemudian dihapuskan di era Presiden Joe Biden.