Konsesi Hutan hingga Risiko Kriminalisasi, Ini Catatan KPA Soal Banjir Sumatera

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak tujuh dari delapan perusahaan yang diidentifikasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) diduga menjadi pemicu terjadinya banjir Sumatera pada November 2025 lalu, terjerat konflik agraria dengan petani dan masyarakat adat.

Sementara itu, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Kementerian Kehutanan (Kemenhut), dan Polri mengidentifikasi 12 perusahaan yang diduga menjadi penyebab terjadinya banjir Sumatera.

Baca juga:

• Banjir Sumatera Berpotensi Terulang Lagi akibat Kelemahan Tata Kelola
• Kemenhut Bersihkan 1.272 Meter Gelondongan Kayu Pasca Banjir Sumatera

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) memberikan lima catatan terhadap upaya pemerintah mengidentifikasi dan menginvestigasi perusahaan-perusahaan penyebab banjir bandang Sumatera. Apa saja?

Catatan Konsorsium Pembaruan Agraria terkait banjir Sumatera

Dari kelalaian hingga motif pembalakan hutan di baliknya

Pertama, menurut KPA, pemerintah perlu berfokus pada masifnya praktik pembakaran hutan dan alih fungsi lahan yang tercermin dari kayu gelondongan di daerah-daerah terdampak banjir Sumatera.

"Seharusnya sudah ditangkap sebelum terjadinya bencana. Artinya, ada kelalaian yang disengaja sejak dulu," ujar Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika dalam peluncuran catatan akhir tahun 2025 KPA di Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Kedua, Satgas PKH, yang bertugas menertibkan tumpang tindih status lahan perkebunan perusahaan di kawasan hutan, menyita dan menyerahkannya kepada Agrinas. 

Dewi mempertanyakan mengapa penindakannya perlu melalui Satgas PKH dan konsensinya tidak segera dicabut, yang akhirnya malah diserahkan sebagai aset Agrinas.

"Apakah di lokasi terdampak bencana itu, nantinya akan diserahkan juga ke Agrinas. Kalau rencananya seperti it, maka sebenarnya hanya berganti pemain saja, dari para korporasi yang menyebabkan bencana dan konflik agraria di tiga provinsi tersebut, berganti pemain ke Agrinas," tutur Dewi.

Baca juga:

• Kemenhut Masih Audit 24 Izin Usaha Hutan Terkait Banjir Sumatera
• 93 Persen Habitat Paus dan Lumba-lumba di Barat Sumatera di Luar Area Lindung

Dok Kodam I Bukit Barisan Pembangunan jembatan Bailey dilakukan di daerah terdampak bencana banjir dan tanah longsor, Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara pada Sabtu (27/12/2025).

Ketiga, Dewi memperingatkan agar jangan sampai langkah identifikasi, investigasi, dan penertiban konsesi itu menjadi modus untuk perampasan tanah masyarakat dan kriminalisasi rakyat.

"Jangan lupa bahwa konsesi-konsesi itu sudah menyebabkan konflik agraria sehingga ketika akan ditetapkan sebagai respons pemerintah terhadap terjadinya bencana, justru akan menimbulkan konflik agraria baru dengan masyarakat, karena tadi ada masalah struktural yang tidak kunjung diatasi sejak awal," ucapnya.

Keempat, penertiban lahan perkebunan perusahaan di kawasan hutan tersebut juga perlu mempertimbangkan untuk mengidentifikasi motif pembalakan hutan di baliknya.

"Jadi, legal tidaknya perusahaan-perusahaan tersebut membalak itu mestinya segera diperiksa juga. Jadi, ini aktornya banyak," ujar Dewi.

Kelima, penindakan melalui pemidanaan harus lebih sekadar dari aktor lapangan yang berkontribusi terhadap terjadinya bencana.

"Bagaimana upaya penertiban itu juga menyangkut memberikan sanksi kepada yang memiliki posisi pengambil keputusan," tutur Dewi.

Baca juga:

• Desa Terdampak Banjir Sumatera Disebut Lebih Banyak dari yang Dilaporkan
• Guru Besar Unpad Sebut Banjir Sumatera Tak Cuma Dipicu Hujan Ekstrem

KPA identifikasi 673 perusahaan terkait banjir Sumatera

KOMPAS.com/FIKA NURUL ULYA Tumpukan kayu gelondongan yang hanyut dari hulu sungai saat banjir bandang dan longsor melanda Aceh Tamiang sejak Rabu (26/11/2025).

Menurut Dewi, politik konsesi yang menciptakan monopoli lahan sebagai biang kerok banjir Sumatera. Pemberian konsesi secara terus menerus mendorong merosotnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (D3TLH) di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

KPA mengidentifikasi 673 perusahaan yang menguasai area konsensi seluas 2,1 juta hektar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Rinciannya, sebanyak 27 perusahaan kehutanan, 323 perusahaan pertambangan, serta 323 perusahaan perkebunan, terutama kelapa sawit.

"Bukan hanya perusahaan-perusahaan yang sedang diidentifikasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemudian oleh Satgas PKH, Pertanian, dan Polri, tapi juga perlu dilihat 673 konsesi perusahaan ini. Jangan-jangan mereka juga merupaan konsesi-konsesi yang harus segera dievaluasi," ucapnya.

Selain memitigasi dampak bencana ke depannya, kata dia, perlu untuk mengevaluasi proses penerbitan berbagai konsensi, terutama yang erat kaitannya dengan konflik agraria saat ini.

Baca juga: 

• Di Balik Kayu Gelondongan yang Terdampar
• Tak Ada Deforestasi, tapi Longsor Datang: Ada Apa dengan Sumatera?

Kompas.com/Zuhri Noviandi Pembersihan sisa lumpur bekas banjir di Sakit Umum Daerah (RSUD) Muda Sedia, Kabupaten Tamiang.

Sebelumnya, Guru Besar Ilmu Kehutanan Universitas Sumatera Utara (USU), Muhammad Basyuni menilai, siklon tropis senyar hanya pemicu dari banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Sementara itu, penghilangan tutupan hutan atau deforestasi dan kegagalan tata ruang menjadi faktor amplifikasi atau penyebabnya, yang mengubah pemicu menjadi bencana besar.

Kata dia, kalau hutan di dalam daerah aliran sungai (DAS) kawasan bencana Sumatera sudah melampaui titik kritis dan belum ada upaya pemulihan, ke depannya curah hujan ekstrem akibat siklon tropis akan kembali menyebabkan banjir bandang.

"Kalau hulunya (hutan dalam DAS) tidak diperbaiki, nanti jika terjadi siklon baru, ada cuaca ekstrem, maka akan terjadi yang seperti ini (banjir bandang), bahkan (bisa) lebih parah lagi, ketika hulunya tidak dipulihkan," ucapnya.