Kemenhut Masih Audit 24 Izin Usaha Hutan Terkait Banjir Sumatera
KOMPAS.com - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) masih mengaudit 24 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), pasca-longsor dan banjir Sumatera.
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni menyatakan bahwa hasil audit PBPH di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat itu bakal segera dirilis ke publik.
Baca juga:
- El Nino dan La Nina Picu Kekeringan dan Banjir Ekstrem Bersamaan
- Kemenhut Angkut Ratusan Gelondongan Kayu Banjir Sumatera
"Setelah mendapatkan persetujuan dan restu dari Bapak Presiden (Prabowo Subianto), kami akan segera menyampaikannya kepada publik," kata Raja Juli dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI, Rabu (14/1/2026).
Banjir Sumatera, Kemenhut audit 24 izin usaha hutan
Rehabilitasi hutan dan lahan yang terdampak banjir
Sementara itu, Kemenhut juga telah memasang plang di 11 titik dan melaksanakan proses penyidikan bersama Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
"Telah dilakukan pendekatan hukum terhadap 23 subjek hukum yang terdiri atas penyidikan terhadap enam korporasi dan dua PHAT (Pemegang Hak Atas Tanah)," imbuh dia.
Selain itu, Kemenhut menyelidiki delapan korporasi dan tujuh PHAT, serta mengevaluasi sekaligus mencabut izin 22 PBPH seluas satu juta hektar, termasuk di tiga provinsi terdampak banjir.
Kayu sisa banjir bandang masih menumpuk di Desa Sukajadi, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang.Dalam kesempatan itu, Raja Juli menjelaskan rencana rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) di daerah aliran sungai (DAS) terdampak banjir di Sumatera. Total rencana RHL pada 2026 seluas 37.552 hektar.
Rehabilitasi tersebut akan dilakukan melalui beberapa skema pendanaan. Pertama, seluas 1.450 hektar akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kedua, rehabilitasi seluas 30.000 hektar dilakukan melalui pemenuhan kewajiban Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) oleh pemegang izin yang belum melaksanakan kewajiban rehabilitasi DAS dengan fokus pada tiga provinsi terdampak banjir.
"Ketiga, 715 hektar melalui pendanaan hibah luar negeri dan sumber dana lain yang tidak mengikat. Terakhir, 5.387 hektare melalui penanaman dari kebun bibit rakyat, bibit produktif, dan bibit persemaian untuk mengembalikan lahan kritis di luar kawasan hutan," jelas Raja Juli.
"Sehingga total rencana kegiatan RHL pada tahun ini seluas 37.552 hektar," lanjut dia.
Baca juga:
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya
