AS Percepat Izin Perusahaan untuk Tambang Laut Dalam

Lisensi eksplorasi

Beberapa wilayah di Samudra Pasifik dan perairan lainnya diyakini mengandung nodul polimetalik yakni batuan berbentuk kentang yang kaya akan nikel, tembaga, dan kobalt. 

Nodul ini merupakan bahan penting bagi industri kendaraan listrik serta perangkat elektronik. Kendati begitu, masih terdapat berbagai pertanyaan mengenai dampak lingkungan dan arah regulasi industri penambangan laut dalam ke depan.

Otoritas Dasar Laut Internasional atau International Seabed Authority (ISA), yang dibentuk dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut, hingga saat ini belum meresmikan standar global penambangan laut dalam akibat perbedaan pandangan terkait dampak debu, kebisingan, dan gangguan ekosistem laut.

Baca juga:

• AS Keluar dari UNFCCC, PBB Ingatkan Dampak Kebijakan Trump
• Prabowo Vs Trump di PBB: Beda Sikap soal Krisis Iklim

Di sisi lain, setiap negara tetap memiliki kewenangan mengizinkan penambangan laut dalam di perairan teritorialnya sendiri hingga sejauh 200 mil laut dari garis pantai.

Sejumlah perusahaan pun dilaporkan telah bersiap untuk melakukan aktivitas penambangan di perairan AS.

Perusahaan pertambangan asal Kanada, The Metals Company (TMC), telah memproses lisensi dan izin eksplorasi sejak tahun 2025. Hal itu menjadikannya perusahaan pertama yang mendapatkan persetujuan untuk mengembangkan mineral laut dalam.

"Peraturan baru ini mewakili modernisasi yang berarti dari kerangka peraturan AS untuk pengumpulan nodul dasar laut dalam dan mengakui kemajuan signifikan yang telah dicapai industri sejak rezim AS pertama kali didirikan," ucap CEO The Metals Company, Gerard Baron.