KOMPAS.com - Sebesar 95 persen nelayan di lebih dari 350 desa pesisir terdampak cuaca buruk. Bahkan, sekitar 63 persen nelayan terpaksa menghentikan aktivitas melaut untuk sementara seiring tingginya risiko keselamatan di laut.
Temuan tersebut terungkap dalam hasil survei dampak cuaca ekstrem yang dilakukan DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) pada 23-24 Januari 2026 di 41 Kabupaten/Kota pada 14 Provinsi.
Temuan tersebut juga menunjukkan cuaca ekstrem dalam beberapa bulan terakhir telah mengancam keberlanjutan hidup nelayan kecil di Indonesia.
Baca juga: Krisis Iklim Dorong Lonjakan Konflik Terkait Air
Cuaca ekstrem membahayakan nelayan, menurunkan produksi perikanan tangkap, serta merusak infrastruktur pesisir. Itu semakin memperberat beban nelayan kecil yang selama ini bergantung pada hasil laut untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Kondisi tersebut menuntut kehadiran negara dalam memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi nelayan kecil. Ini mengingat nelayan tidak sepatutnya dipaksa untuk memilih antara mempertaruhkan keselamatan jiwa atau memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.
“Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada nelayan. Di tengah cuaca ekstrem, risiko melaut semakin tinggi dan tidak bisa ditanggung nelayan seorang diri,” ujar Ketua Umum KNTI Dani Setiawan dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/1/2026).
Nelayan kecil di wilayah pesisir tidak cukup hanya sekadar dibekali informasi prakiraan cuaca. Lebih dari itu, nelayan kecil membutuhkan skema perlindungan sosial dan ekonomi yang konkret agar tidak terpaksa melaut dalam kondisi berbahaya. Apalagi, nelayan kecil nekat melaut ketika cuaca ekstrem biasanya demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Dampak cuaca ekstrem dirasakan nelayan hampir di semua wilayah pesisir Indonesia. Sekretaris KNTI Kota Ternate, Maluku Utara, Gafur Kaboli mengungkapkan bahwa nelayan tuna di wilayahnya sudah hampir dua bulan terakhir tidak dapat melaut secara normal.
Angin kencang yang disertai hujan deras dan gelombang tinggi membuat kegiatan penangkapan ikan menjadi sangat berisiko.
“Dalam dua bulan terakhir nelayan tuna hampir tidak bisa melaut. Kalaupun ada yang melaut, risikonya sangat tinggi. Bahkan dalam satu minggu terakhir ini tidak ada nelayan yang melaut sama sekali,” ujar Gafur.
Kata dia, kondisi serupa juga dialami nelayan di wilayah Indonesia Timur lainnya, seperti Maluku Tengah dan Halmahera Selatan.
Baca juga: Lebih dari 10.000 Perusahaan Miliki Target Iklim Berbasis Sains
Senada, Ketua KNTI Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, Hariyanto mengatakan, cuaca ekstrem mengganggu aktivitas melaut nelayan kecil di wilayahnya.
Ketika angin utara mulai bertiup, nelayan kecil hanya bisa melaut di sekitar pesisir atau di sungai yang relatif lebih aman. Imbasnya, hasil tangkapan nelayan menjadi tidak menentu.
“Kadang dapat hasil, kadang tidak mendapat ikan sama sekali. Situasi ini sangat memukul ekonomi nelayan kecil,” tutur Hariyanto.
Bahkan, seorang nelayan kecil di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, dilaporkan hilang setelah terbawa arus laut saat memaksakan diri melaut di tengah cuaca ekstrem.
“Nelayan terpaksa melaut dengan modal nekat demi mendapatkan penghasilan, padahal risikonya sangat besar,” ucap Ketua KNTI Pasangkayu Abdul Razak.
Selain itu, cuaca ekstrem juga berdampak pada sektor perikanan budi daya dan produksi garam. Survei KNTI mencatat, petambak di Tegal, Pemalang, Kendal, Karawang, dan Bekasi mengalami kerugian akibat ikan-ikannya terlepas seiring lahan budi daya milikinya terendam banjir.
Cuaca ekstrem juga menurunkan produksi maupun pendapatan petambak garam di Lombok Timur dan Jepara.
KNTI mendesak pemerintah pusat dan daerah berkoordinasi dalam merespon dampak cuaca ekstrem terhadap nelayan kecil. Di antaranya, dengan penguatan perlindungan sosial, penyaluran bantuan seecara tepat sasaran, dukungan adaptasi dan mitigasi dampak krisis iklim, serta percepatan pemulihan ekonomi dan perbaikan infrastruktur di kawasan pesisir.
Baca juga: IPB Petakan 1.008 Calon Lokasi Kampung Nelayan Merah Putih
KNTI memperingatkan bahwa penurunan produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya, serta garam akan berdampak langsung pada rantai perikanan lainnya.
Penurunan produksi akibat cuaca ekstrem itu berpotensi mengganggu penyediaan pangan nasional, serta menghambat laju hilirisasi sektor kelautan dan perikanan.
KNTI menggarisbawahi pentingnya gotong-royong antar sesama dan kolaborasi nelayan denan pemerintah demi keberlanjutan kehidupan pesisir Indonesia di tengah ancaman krisis iklim yang semakin nyata.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya