Membongkar Mitos Sawit sebagai Miracle Crop

AWAL Februari 2026, Presiden Prabowo Subianto mencanangkan narasi besar dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah: kelapa sawit adalah miracle crop. Sebuah tanaman "ajaib" yang diposisikan sebagai pilar transisi energi, penyokong devisa, sekaligus instrumen kemandirian bangsa.

Melalui hilirisasi biodiesel hingga pelarangan ekspor limbah sawit (jelantah) demi avtur domestik, sawit dicitrakan bukan lagi sekadar komoditas, melainkan jimat sakti yang membuat pemimpin dunia dari Rusia hingga Pakistan datang "memohon" suplai kepada Indonesia.

Langkah pemerintah ini tentu patut diapresiasi sebagai upaya mengejar kedaulatan energi di tengah ketidakpastian global. Namun, dalam kacamata sosiologi lingkungan dan politik global, optimisme teknokratis ini menyimpan paradoks yang berbahaya.

Di tengah upaya dunia melakukan dekarbonisasi, ambisi menjadikan sawit sebagai basis tunggal swasembada energi nasional justru berisiko memperdalam jejak destruktif manusia di bumi, khususnya jika kita meniliknya melalui diskursus era Antroposen.

Baca juga: Krisis Iklim dan Antroposen: Manusia dalam Bayang-Bayang Planet yang Rapuh

Sawit dalam Pusaran Antroposen

Meminjam pemikiran Hans Günter Brauch dalam buku Towards Rethinking Politics, Policy and Polity in the Anthropocene (2025), istilah Antroposen menandai sebuah zaman di mana aktivitas manusia telah menjadi kekuatan geologis utama yang mampu mengubah sistem bumi.

Dalam konteks ini, sawit adalah representasi sempurna dari apa yang disebut Brauch sebagai Sattelzeit II atau periode ambang kedua. Ini adalah fase di mana manusia terjebak dalam delusi bahwa mereka bisa terus melakukan akselerasi besar (great acceleration) dengan mengandalkan satu komoditas tunggal untuk memecahkan krisis multidimensi.

Menyebut sawit sebagai "tanaman ajaib" tanpa memperhitungkan batas ekologisnya adalah upaya untuk melanggengkan dominasi diskursus keamanan nasional di atas diskursus ekologis. Sebagaimana catatan Brauch, kondisi ini erat dengan pengarustamaan logika keamanan Hobbesian yang cenderung meminggirkan dampak lingkungan demi stabilitas negara.

Narasi "keajaiban sawit" hari ini menggunakan logika serupa: demi "keamanan energi" dan "pertumbuhan ekonomi", namun dampak sistemik terhadap biosfer dianggap sebagai residu yang bisa dikelola belakangan. Padahal, bumi bukan lagi panggung stabil bagi rivalitas ekonomi manusia, melainkan sistem yang sedang berada di ambang titik kritis (tipping points).

Baca juga: Siasat Semantik di Balik Definisi Sawit

Ilusi Transisi Energi dan Kekerasan Struktural

Ambisi swasembada energi melalui biodiesel (B50 hingga B100) sering kali dipasarkan sebagai "transisi hijau". Namun, jika kita meminjam analisis Simon Dalby dalam Politics and Geology in Anthropocene Geopolitics (2025), transisi energi seharusnya bukan sekadar mengganti bahan baku fosil dengan tanaman (biofuel), melainkan reposisi manusia sebagai kekuatan sistem bumi yang bertanggung jawab.

Mengonversi jutaan hektar lahan menjadi monokultur sawit demi bahan bakar mesin bukan lagi "politik lingkungan" yang sehat, melainkan bentuk "politik planetari" yang keliru. Di sini, sawit berisiko menjadi kepanjangan tangan dari Capitalocene—sebuah era di mana akumulasi kapital menjadi penggerak utama penghancuran ekologis.

Ketika negara memuji produktivitas sawit, sering kali mereka lupa pada ongkos sosial dan ekologis yang tak ternilai: hancurnya biodiversitas, tumpang tindih kawasan hutan, hingga disposesi masyarakat adat. Kondisi ini menunjukkan keterkaitan erat antara kehancuran alam dengan perilaku eksploitatif sistemik yang mengabaikan kearifan lokal.

Penegakan hukum yang bersifat represif di atas status kawasan hutan sebagaimana yang seringkali dikhawatirkan para akademisi kehutanan dan aktivis lingkungan, adalah manifestasi nyata dari kekerasan struktural yang tersembunyi di balik jargon swasembada.

Urgensi kritik ini kian menguat ketika kita melihat jurang antara visi politik di Sentul dengan praktik di lapangan. Realitas menunjukkan bahwa ketidakpastian hukum lahan dan inkonsistensi regulasi masih menjadi batu sandungan utama.

Namun, dalam perspektif Antroposen, masalahnya lebih dalam dari sekadar tumpang tindih peta. Masalahnya adalah cara pandang kita terhadap tanah sebagai objek yang bisa "didisiplinkan" dan dipetakan semata-mata untuk kepentingan industri.

Ketika aparat keamanan dikerahkan untuk menjaga "stabilitas" sektor sawit, yang terjadi sebenarnya adalah proteksi terhadap investasi, bukan perlindungan terhadap ruang hidup warga. Dalam logika Antroposen, keamanan yang sejati tidak bisa dicapai dengan memenangkan satu komoditas di atas kehancuran ekosistem.