Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bali Jadi Pusat Pariwisata, tapi Sampah Lautnya Kian Meningkat

Kompas.com, 7 Februari 2026, 15:03 WIB
Zintan Prihatini,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyoroti makin meningkatnya sampah laut di pesisir Bali. Padahal, pulau ini menjadi salah satu pusat destinasi lokal dan mancanegara.

Menteri LH, Hanif Faisol Nurofiq menyatakan bahwa persoalan sampah laut merupakan tantangan serius yang kerap melonjak pada periode musim angin barat, ketika kiriman sampah dari perairan sekitar terbawa ke pesisir Bali.

"Secara nasional, persoalan sampah telah memasuki fase krisis, di mana dari sekitar 143.000 ton sampah per hari, baru sekitar 24 persen yang terkelola dengan baik," kata Hanif dalam keterangannya, Sabtu (7/2/2026).

Baca juga: Enggan Jadi Tempat Pembuangan Sampah, Malaysia Larang Impor Limbah Elektronik

Kondisi tersebut, lanjut dia, berdampak langsung pada lingkungan, ekonomi pesisir, serta citra pariwisata Indonesia di tingkat global.

Hanif menyatakan, pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab setiap kepala daerah dibantu pemerintah pusat, dunia usaha, hingga masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Oleh karenanya, KLH mendesak pengelolaan sampah dari sumber melalui pengembangan TPS3R (reduce, reuse, recycle), bank sampah, fasilitas pengolahan terpadu, serta pemanfaatan teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan di wilayah perkotaan maupun pesisir.

Pungut Sampah di Bali

KLH turut menggelar Aksi Bersih Sampah Laut di Pantai Kelan, Pantai Kedonganan, dan Pantai Jimbaran sebagai respons atas meningkatnya ancaman sampah laut di pesisir Bali.

Baca juga: Menteri LH Minta Pemda Konsisten Kelola Sampah demi Target 100 Persen pada 2029

Hal ini menyusul pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait penanganan darurat sampah melalui Gerakan Indonesia Asri (Aman, Sehat, Rapi, dan Indah). Pemerintah menargetkan pengelolaan sampah 100 persen pada 2029 mendatang.

Setidaknya ada lebih dari 8.000 peserta dari berbagai unsur antara lain pemerintah pusat dan daerah, TNI/Polri, dunia usaha, pelaku pariwisata, komunitas lingkungan, pelajar dan mahasiswa.
Pembersihan dilakukan secara serentak sepanjang lebih dari 3,9 kilometer garis pantai, dengan pembagian zona kerja untuk memastikan efektivitas dan keterkendalian pengumpulan sampah.

Dari pelaksanaan aksi bersih ini, total sampah yang berhasil dikumpulkan mencapai lebih dari 10 ton.

“Sampah yang kami tangani saat ini merupakan sampah spesifik yang tidak berasal dari rumah tangga dan memerlukan penanganan khusus. Sampah ini muncul akibat kondisi tertentu, termasuk dampak banjir, sehingga harus dikelola secara lebih tepat dan terkontrol,” tutur Hanif.

Ia juga meminta pemerintah daerah konsisten mengelola sampahnya sendiri. Sebagai informasi, data tahun 2025 menunjukkan total timbulan sampah harian di Bali mencapai 3.400 ton per hari.

Dari jumlah tersebut, baru sekitar 29 persen atau 916 ton yang berhasil dikelola per harinya. Sementara 71 persen atau 2,5 ribu ton sisanya belum terkelola dengan baik.

Sebelumnya, Presiden Prabowo meminta kementerian/lembaga, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), TNI, Polri, dan pelajar untuk ikut memungut sampah.

"Anak sekolah tidak apa-apa (ikut bersih-bersih) pagi-pagi 10 menit, 15 menit, setengah jam. Kalau ratusan, ribuan (orang terlibat) itu cepat modalnya nanti apa? Modalnya gerobak-gerobak, truk-truk sampah dan sebagainya," ucap Prabowo dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2026 ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (2/2/2026).

Presiden lalu memperingatkan bahwa hampir seluruh tempat pembuangan akhir (TPA) di Indonesia diproyeksikan mengalami kelebihan kapasitas atau overcapacity beberapa pada 2028 atau bahkan lebih cepat.

Baca juga: EIB Global dan Uni Eropa Bersihkan Sampah Laut di Kepulauan Seribu

Pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) bakal membangun 34 fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) atau Waste to Energy (WtE) dengan total investasi hingga 3,5 miliar dollar Amerika Serikat (sekitar Rp 58.918 triliun).

"Untuk itu tahun ini kita akan buka 34 proyek pembangunan Waste to Energy di 34 kota ini. Saya minta ground breaking beberapa bulan ini dilaksanakan, ini (PSEL) kami perkirakan dua tahun lagi sudah berfungsi," sebut dia.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Bali Jadi Pusat Pariwisata, tapi Sampah Lautnya Kian Meningkat
Bali Jadi Pusat Pariwisata, tapi Sampah Lautnya Kian Meningkat
Pemerintah
Disebut Asia Tenggara Kontributor Terbesar, Kenapa Kadar Metana di Awal Tahun 2020-an Pecah Rekor
Disebut Asia Tenggara Kontributor Terbesar, Kenapa Kadar Metana di Awal Tahun 2020-an Pecah Rekor
Pemerintah
Peneliti Kaitkan Naiknya Kasus Gigitan Hiu dengan Perubahan Iklim
Peneliti Kaitkan Naiknya Kasus Gigitan Hiu dengan Perubahan Iklim
Pemerintah
Tren Global Predator Darat Berburu di Pesisir, Lebih dari 7.000 Penguin di Argentina Mati Selama 4 Tahun
Tren Global Predator Darat Berburu di Pesisir, Lebih dari 7.000 Penguin di Argentina Mati Selama 4 Tahun
LSM/Figur
SBTi Siapkan Standar Emisi Nol Bersih Baru bagi Industri Otomotif
SBTi Siapkan Standar Emisi Nol Bersih Baru bagi Industri Otomotif
LSM/Figur
Uni Eropa Terancam Kekurangan Bahan Mentah untuk Transisi Energi Bersih
Uni Eropa Terancam Kekurangan Bahan Mentah untuk Transisi Energi Bersih
Pemerintah
Patahkan Stigma, Inilah Kisah Kolaborasi Petani dengan Industri Tambang yang Bertanggung Jawab
Patahkan Stigma, Inilah Kisah Kolaborasi Petani dengan Industri Tambang yang Bertanggung Jawab
Swasta
United Tractors Cabang Padang Raih Penghargaan Kementerian UMKM
United Tractors Cabang Padang Raih Penghargaan Kementerian UMKM
Swasta
Menteri LH Larang Insinerator Mini di Bandung, Benarkah Emisinya Lebih Berbahaya?
Menteri LH Larang Insinerator Mini di Bandung, Benarkah Emisinya Lebih Berbahaya?
LSM/Figur
RDF Rorotan Bantu Kurangi Beban Bantargebang, Ini Cerita Warga
RDF Rorotan Bantu Kurangi Beban Bantargebang, Ini Cerita Warga
LSM/Figur
Tingkatkan Keamanan dan Keselamatan Kerja, KAI Daop 7 Madiun Gelar Diklat Masinis dan Asisten
Tingkatkan Keamanan dan Keselamatan Kerja, KAI Daop 7 Madiun Gelar Diklat Masinis dan Asisten
BUMN
SAF Berbasis Limbah Sawit Diusulkan Masuk Kebijakan Mandatori
SAF Berbasis Limbah Sawit Diusulkan Masuk Kebijakan Mandatori
LSM/Figur
Gas Asam Nitrat Bocor di Cilegon, BRIN Imbau untuk Cepat Dinetralkan
Gas Asam Nitrat Bocor di Cilegon, BRIN Imbau untuk Cepat Dinetralkan
Pemerintah
Di Balik Asap Pembakaran Sampah, Ada Masalah Sosial yang Tak Sederhana
Di Balik Asap Pembakaran Sampah, Ada Masalah Sosial yang Tak Sederhana
LSM/Figur
Gajah Sumatera Ditemukan Mati Tanpa Kepala di Riau, Kemenhut Buru Pelaku
Gajah Sumatera Ditemukan Mati Tanpa Kepala di Riau, Kemenhut Buru Pelaku
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp 5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau