Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo dinilai lebih mengarah pada peningkatan substitusi bahan bakar fosil dengan bakar bakar nabati melalui program biofuel yaitu program biodiesel dan bioetanol.
Sementara itu, transisi ke EBT, seperti tenaga surya, air, angin, dan panas bumi, masih belum terlalu signifikan.
Baca juga:
Transisi energi ke EBT di Indonesia lebih ke arah permasalahan struktural dan tidak dapat terjadi dalam jangka pendek yang dipicu kenaikan harga minyak global.
Hal itu berbeda dengan kondisi di Eropa yang sudah bagus sistem pembangkit dan pasar listrik untuk EBT.
Infrastruktur untuk pembangkit listrik dari EBT di Eropa sudah siap sehingga negara-negara di wilayah tersebut hanya perlu memanfaatkannya. Sebaliknya, Indonesia tidak memiliki semua keunggulan Eropa itu.
"Ekosistemnya enggak mendukung. Jadi, kita tetap pakai fosil, yaitu pakai PLTU," ujar Yayan.
Relevansi transisi energi ke EBT memang ada jika ditarik dari kenaikan harga batu bara global akibat penutupan Selat Hormuz.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, konflik antara Israel-AS versus Iran berpotensi mengganggu pasokan minyak global dan mendorong kenaikan harga energi.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan langkah antisipasi dengan mengamankan sumber pasokan alternatif di luar Timur Tengah.
“Pemerintah sudah punya MoU untuk mendapatkan supply dari non-Middle East. Misalnya kemarin Pertamina sudah bikin MoU dengan Amerika beberapa, dengan Chevron, dengan ExxonMobil, dan yang lain,” ujar Airlangga, dilaporkan oleh Kompas.com, Senin (2/3/2026).
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya