Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Al Taqdir Badari
Co-founder dan Direktur Temu Ide

Peneliti dan Konsultan ERP

Perang, Emisi, dan Masa Depan Bumi

Kompas.com, 8 Maret 2026, 15:04 WIB

Artikel ini adalah kolom, seluruh isi dan opini merupakan pandangan pribadi penulis dan bukan cerminan sikap redaksi.

Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
Editor Wisnubrata

Dalam konflik Iran–Israel saat ini, beberapa serangan terjadi di sekitar fasilitas nuklir seperti Natanz dan Fordow. Walaupun belum ada laporan pelepasan radiasi, insiden semacam ini mengingatkan bahwa perang di sekitar infrastruktur nuklir selalu membawa risiko ekologis yang jauh melampaui batas negara.

Pengalaman Chernobyl menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan akibat teknologi nuklir bukan hanya persoalan satu negara atau satu generasi, tetapi ia dapat menjadi tragedi ekologis global yang bertahan hingga puluhan tahun. Dalam konteks itu, perang modern bukan sekadar konflik geopolitik. Ia juga menyimpan potensi bencana lingkungan yang skalanya sulit dibayangkan.

Baca juga: Perang AS-Israel Vs Iran Bikin Jalur Minyak Lumpuh, Kuwait Pangkas Produksi

Paradoks Transisi Energi

Konflik geopolitik juga memperlihatkan paradoks dalam agenda keberlanjutan global. Di satu sisi, dunia sedang mendorong percepatan transisi menuju energi bersih. Namun di sisi lain, konflik di kawasan produsen energi justru memperkuat ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Ancaman terhadap pasokan minyak di kawasan Teluk sempat mendorong harga minyak global melonjak hingga lebih dari 14 persen dalam waktu singkat. Bagi negara seperti Indonesia yang masih bergantung pada impor energi, gejolak ini segera terasa dalam bentuk tekanan terhadap subsidi energi, inflasi, dan ketahanan ekonomi nasional.

Perang di belahan dunia lain ternyata dapat memengaruhi stabilitas ekonomi rumah tangga di negeri ini. Belum lagi cadangan minyak nasional saat ini hanya cukup untuk 20 hari, sangat jauh dibawah cadangan Jepang yang mencapai 250 hari, tentu kondisi ini akan memicu kekhawatiran pasokan bahan bakar minyak (BBM) didalam negeri.

Ketika Perang Menghambat Agenda Keberlanjutan

Selanjutnya kita juga dapat melihat dari perspektif pembangunan berkelanjutan, konflik bersenjata dapat menggagalkan berbagai target Sustainable Development Goals (SDGs). Polusi udara dan kerusakan fasilitas kesehatan mengancam kesehatan publik. Infrastruktur air bersih rusak. Emisi karbon meningkat. Ekosistem laut dan daratan tercemar. Semua itu bertolak belakang dengan upaya dunia untuk membatasi pemanasan global dan membangun masa depan yang lebih berkelanjutan.

Setiap perang besar pada akhirnya bukan hanya krisis geopolitik, tetapi juga kemunduran bagi agenda keberlanjutan global.

Melihat Perang dari Perspektif Bumi

Selama ini perang sering dipahami semata-mata sebagai persoalan keamanan dan politik. Namun kemudian di era perubahan iklim, perspektif tersebut tidak lagi cukup. Perang modern tidak hanya menghancurkan kota dan memakan korban jiwa. Ia juga mempercepat emisi karbon, merusak ekosistem, dan memperlambat upaya dunia menghadapi krisis iklim.

Setiap konflik bersenjata hari ini tidak hanya menentukan masa depan sebuah kawasan, tetapi juga masa depan planet ini. Mungkin sudah saatnya dunia mulai bertanya bukan hanya siapa yang menang dalam perang, tetapi juga berapa besar kerusakan bumi yang harus dibayar oleh semua orang.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
KLH Sanksi 67 Perusahaan yang Terbukti Perparah Banjir di Sumatera
KLH Sanksi 67 Perusahaan yang Terbukti Perparah Banjir di Sumatera
Pemerintah
Laporan ING: Asia Pasifik Dominasi Tren Keuangan Berkelanjutan
Laporan ING: Asia Pasifik Dominasi Tren Keuangan Berkelanjutan
Pemerintah
Menteri LH: Pengelolaan Sampah Naik Jadi 26 Persen Dibanding 2024
Menteri LH: Pengelolaan Sampah Naik Jadi 26 Persen Dibanding 2024
Pemerintah
BNPB Siapkan 'Water Bombing' Hadapi Karhutla Selama Musim Kemarau
BNPB Siapkan "Water Bombing" Hadapi Karhutla Selama Musim Kemarau
Pemerintah
Menurut BMKG, Curah Hujan 2026 akan Lebih Rendah dari Curah Hujan 30 Tahun Terakhir
Menurut BMKG, Curah Hujan 2026 akan Lebih Rendah dari Curah Hujan 30 Tahun Terakhir
Pemerintah
EUDR Dorong Ketertelusuran Komoditas Ekspor, RI Berpeluang Tekan Kebocoran Pendapatan
EUDR Dorong Ketertelusuran Komoditas Ekspor, RI Berpeluang Tekan Kebocoran Pendapatan
BUMN
'Pesan Tersembunyi' di Balik Kenaikan Harga Plastik
"Pesan Tersembunyi" di Balik Kenaikan Harga Plastik
Pemerintah
RI Mulai Masuk Musim Kemarau, Kenapa di Jakarta Masih Hujan?
RI Mulai Masuk Musim Kemarau, Kenapa di Jakarta Masih Hujan?
Pemerintah
Kemenhut Prediksi Karhutla 2026 Lebih Mengancam dari Tahun Lalu
Kemenhut Prediksi Karhutla 2026 Lebih Mengancam dari Tahun Lalu
Pemerintah
Pusat Data Picu 'Pulau Panas', Suhu Sekitar Melonjak Hingga 2 Derajat
Pusat Data Picu 'Pulau Panas', Suhu Sekitar Melonjak Hingga 2 Derajat
Pemerintah
BMKG Sebut Indonesia Telah Memasuki Musim Kemarau, Lebih Kering dan Panjang
BMKG Sebut Indonesia Telah Memasuki Musim Kemarau, Lebih Kering dan Panjang
Pemerintah
Perubahan Iklim Bikin Ular Berbisa Pindah ke Kawasan Pesisir Padat Penduduk
Perubahan Iklim Bikin Ular Berbisa Pindah ke Kawasan Pesisir Padat Penduduk
Pemerintah
Emisi Gas Rumah Kaca Inggris Turun 2 Persen pada Tahun 2025
Emisi Gas Rumah Kaca Inggris Turun 2 Persen pada Tahun 2025
Pemerintah
Parlemen Eropa Perketat Standar Perlindungan Air dari Polusi Limbah dan Pestisida
Parlemen Eropa Perketat Standar Perlindungan Air dari Polusi Limbah dan Pestisida
Pemerintah
Tiga Negara Berkembang Beralih ke EBT, Ada Kenya dan India
Tiga Negara Berkembang Beralih ke EBT, Ada Kenya dan India
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau