Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Al Taqdir Badari
Co-founder dan Direktur Temu Ide

Peneliti dan Konsultan ERP

Perang, Emisi, dan Masa Depan Bumi

Kompas.com, 8 Maret 2026, 15:04 WIB

Artikel ini adalah kolom, seluruh isi dan opini merupakan pandangan pribadi penulis dan bukan cerminan sikap redaksi.

Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
Editor Wisnubrata

SETIAP hari kita disajikan berita dan gambar yang hampir sama: langit yang diterangi rudal, kota yang terbakar, dan laporan korban yang terus bertambah. Konflik Iran, Israel, dan Amerika Serikat kembali menegaskan betapa rapuhnya perdamaian global.

Tidak hanya itu, berita tentang strategi militer, keseimbangan kekuatan kawasan, hingga lonjakan harga minyak memenuhi halaman-halaman media nasional maupun internasional.

Namun di balik semua itu ada satu pertanyaan yang hampir tidak pernah diajukan: berapa besar jejak karbon dari perang ini?

Tentu saja ini adalah pertanyaan penting di tengah dunia yang sedang berlomba menurunkan emisi karbon, dan perang justru menjadi salah satu aktivitas paling intensif energi di planet ini, dan sekaligus yang paling jarang dihitung secara terbuka.

Militer modern pada dasarnya adalah mesin yang digerakkan oleh bahan bakar fosil. Jet tempur, kapal induk, tank, hingga logistik militer bergantung pada konsumsi minyak dalam jumlah sangat besar. Jika seluruh aktivitas militer dunia digabungkan, emisinya diperkirakan mencapai sekitar 5,5 persen dari total emisi global, angka yang menempatkan militer sebagai salah satu “pengemisi terbesar” di dunia.

Amerika Serikat sendiri menghasilkan sekitar 636 juta ton CO2 per tahun dari aktivitas militernya, angka yang bahkan melampaui emisi tahunan banyak negara berkembang. Ironisnya, sebagian besar emisi militer tidak wajib dilaporkan secara rinci dalam perjanjian iklim internasional. Akibatnya, ketika dunia menghitung emisi kendaraan pribadi, pabrik, atau bahkan dapur rumah tangga, jejak karbon perang justru sering luput dari perhatian global.

Baca juga: Serangan AS-Israel ke Iran Ancam Transisi Energi dan Emisi Global

Ledakan Emisi di Medan Perang

Perang modern menghasilkan emisi karbon melalui berbagai cara. Serangan udara dan peluncuran rudal menghasilkan emisi langsung dari bahan bakar jet dan bahan peledak. Tidak hanya itu, infrastruktur energi yang hancur kemudian memicu kebakaran besar yang melepaskan gas rumah kaca dalam jumlah besar.

Dalam konflik terbaru di kawasan Teluk, serangan terhadap fasilitas energi bahkan memicu kebakaran kilang minyak dan meningkatkan risiko tumpahan minyak yang mencemari udara dan laut.

Apakah dampaknya berhenti di medan tempur saja? Ketika konflik mengganggu jalur perdagangan energi seperti Selat Hormuz, kapal tanker harus berputar dan mencari rute alternatif yang aman namun jauh lebih panjang. Dalam beberapa kasus, perjalanan kapal dapat bertambah hingga 50 persen lebih jauh dari rute normal, yang berarti konsumsi bahan bakar dan emisi karbon ikut meningkat secara signifikan.

Dengan kata lain, perang tidak hanya menghasilkan emisi lokal. Ia juga memperluas jejak karbon melalui gangguan pada sistem ekonomi global.

Baca juga: Dampak Lingkungan Perang Rusia-Ukraina, Total Emisi Capai 311 Juta Ton

Ekosistem yang Ikut Menjadi Korban

Kerusakan akibat perang tidak hanya terjadi pada manusia dan bangunan. Ledakan bom dan rudal dapat melepaskan berbagai bahan kimia berbahaya, mulai dari logam berat hingga bahan bakar pesawat, yang mencemari udara, air, dan tanah. Serangan terhadap fasilitas energi juga meningkatkan risiko pencemaran laut yang dapat mengganggu ekosistem pesisir maupun migrasi biota laut di kawasan Teluk.

Dalam jangka panjang, puing bangunan, limbah bahan peledak, dan tanah yang terkontaminasi dapat meninggalkan jejak kerusakan lingkungan yang bertahan puluhan tahun setelah perang berakhir.

Sejarah menunjukkan bahwa dampak ekologis perang sering kali baru terlihat sepenuhnya ketika konflik telah lama berlalu. Sangat ironis.

Pelajaran dari Chernobyl

Dalam konflik yang melibatkan negara dengan fasilitas nuklir, kekhawatiran terhadap dampak lingkungan tentu saja akan menjadi jauh lebih serius. Dunia pernah menyaksikan bagaimana satu kecelakaan nuklir di Chernobyl pada tahun 1986 mengubah wilayah luas di Eropa Timur menjadi zona yang tidak layak huni selama puluhan tahun.

Radiasi menyebar lintas batas negara, memengaruhi jutaan orang dan meninggalkan warisan ekologis yang masih terasa hingga hari ini.

Dalam konflik Iran–Israel saat ini, beberapa serangan terjadi di sekitar fasilitas nuklir seperti Natanz dan Fordow. Walaupun belum ada laporan pelepasan radiasi, insiden semacam ini mengingatkan bahwa perang di sekitar infrastruktur nuklir selalu membawa risiko ekologis yang jauh melampaui batas negara.

Pengalaman Chernobyl menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan akibat teknologi nuklir bukan hanya persoalan satu negara atau satu generasi, tetapi ia dapat menjadi tragedi ekologis global yang bertahan hingga puluhan tahun. Dalam konteks itu, perang modern bukan sekadar konflik geopolitik. Ia juga menyimpan potensi bencana lingkungan yang skalanya sulit dibayangkan.

Baca juga: Perang AS-Israel Vs Iran Bikin Jalur Minyak Lumpuh, Kuwait Pangkas Produksi

Paradoks Transisi Energi

Konflik geopolitik juga memperlihatkan paradoks dalam agenda keberlanjutan global. Di satu sisi, dunia sedang mendorong percepatan transisi menuju energi bersih. Namun di sisi lain, konflik di kawasan produsen energi justru memperkuat ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Ancaman terhadap pasokan minyak di kawasan Teluk sempat mendorong harga minyak global melonjak hingga lebih dari 14 persen dalam waktu singkat. Bagi negara seperti Indonesia yang masih bergantung pada impor energi, gejolak ini segera terasa dalam bentuk tekanan terhadap subsidi energi, inflasi, dan ketahanan ekonomi nasional.

Perang di belahan dunia lain ternyata dapat memengaruhi stabilitas ekonomi rumah tangga di negeri ini. Belum lagi cadangan minyak nasional saat ini hanya cukup untuk 20 hari, sangat jauh dibawah cadangan Jepang yang mencapai 250 hari, tentu kondisi ini akan memicu kekhawatiran pasokan bahan bakar minyak (BBM) didalam negeri.

Ketika Perang Menghambat Agenda Keberlanjutan

Selanjutnya kita juga dapat melihat dari perspektif pembangunan berkelanjutan, konflik bersenjata dapat menggagalkan berbagai target Sustainable Development Goals (SDGs). Polusi udara dan kerusakan fasilitas kesehatan mengancam kesehatan publik. Infrastruktur air bersih rusak. Emisi karbon meningkat. Ekosistem laut dan daratan tercemar. Semua itu bertolak belakang dengan upaya dunia untuk membatasi pemanasan global dan membangun masa depan yang lebih berkelanjutan.

Setiap perang besar pada akhirnya bukan hanya krisis geopolitik, tetapi juga kemunduran bagi agenda keberlanjutan global.

Melihat Perang dari Perspektif Bumi

Selama ini perang sering dipahami semata-mata sebagai persoalan keamanan dan politik. Namun kemudian di era perubahan iklim, perspektif tersebut tidak lagi cukup. Perang modern tidak hanya menghancurkan kota dan memakan korban jiwa. Ia juga mempercepat emisi karbon, merusak ekosistem, dan memperlambat upaya dunia menghadapi krisis iklim.

Setiap konflik bersenjata hari ini tidak hanya menentukan masa depan sebuah kawasan, tetapi juga masa depan planet ini. Mungkin sudah saatnya dunia mulai bertanya bukan hanya siapa yang menang dalam perang, tetapi juga berapa besar kerusakan bumi yang harus dibayar oleh semua orang.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
BNPB Catat Banjir Rendam Sejumlah Wilayah di Awal April 2026
BNPB Catat Banjir Rendam Sejumlah Wilayah di Awal April 2026
Pemerintah
Studi Ungkap 70 Persen Area Konservasi Laut Terkontaminasi Limbah Cair
Studi Ungkap 70 Persen Area Konservasi Laut Terkontaminasi Limbah Cair
LSM/Figur
Inovasi Guru di Gayo Lues Jaga Hutan Lewat Penyulingan Atsiri
Inovasi Guru di Gayo Lues Jaga Hutan Lewat Penyulingan Atsiri
LSM/Figur
Danantara Siapkan Platform Investasi Energi Berbasis Sampah
Danantara Siapkan Platform Investasi Energi Berbasis Sampah
Pemerintah
Pertagas Inisiasi Sedekah Pohon, Tanam 4.300 Pohon di Sejumlah Wilayah
Pertagas Inisiasi Sedekah Pohon, Tanam 4.300 Pohon di Sejumlah Wilayah
BUMN
Ini Daftar Pemenang Proper Emas 2026, Ada Perusahaan Tambang hingga Semen
Ini Daftar Pemenang Proper Emas 2026, Ada Perusahaan Tambang hingga Semen
Pemerintah
Hari Nelayan 2026, KIARA Soroti Tekanan yang Dihadapi Nelayan Tradisional di Indonesia
Hari Nelayan 2026, KIARA Soroti Tekanan yang Dihadapi Nelayan Tradisional di Indonesia
LSM/Figur
Bekas Tambang Garam Batu Disulap Jadi Fasilitas PLTB, Turbin Angin Ubah Citra China
Bekas Tambang Garam Batu Disulap Jadi Fasilitas PLTB, Turbin Angin Ubah Citra China
Pemerintah
Negara-negara Eropa akan Pajaki Keuntungan Tak Terduga dari Perusahaan Energi
Negara-negara Eropa akan Pajaki Keuntungan Tak Terduga dari Perusahaan Energi
Pemerintah
Ketertelusuran akan Jadi Bagian Tak Terpisahkan dari Laporan ESG
Ketertelusuran akan Jadi Bagian Tak Terpisahkan dari Laporan ESG
Swasta
KLH Sanksi 67 Perusahaan yang Terbukti Perparah Banjir di Sumatera
KLH Sanksi 67 Perusahaan yang Terbukti Perparah Banjir di Sumatera
Pemerintah
Laporan ING: Asia Pasifik Dominasi Tren Keuangan Berkelanjutan
Laporan ING: Asia Pasifik Dominasi Tren Keuangan Berkelanjutan
Pemerintah
Menteri LH: Pengelolaan Sampah Naik Jadi 26 Persen Dibanding 2024
Menteri LH: Pengelolaan Sampah Naik Jadi 26 Persen Dibanding 2024
Pemerintah
BNPB Siapkan 'Water Bombing' Hadapi Karhutla Selama Musim Kemarau
BNPB Siapkan "Water Bombing" Hadapi Karhutla Selama Musim Kemarau
Pemerintah
Menurut BMKG, Curah Hujan 2026 akan Lebih Rendah dari Curah Hujan 30 Tahun Terakhir
Menurut BMKG, Curah Hujan 2026 akan Lebih Rendah dari Curah Hujan 30 Tahun Terakhir
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau