Narasi Gaya Hidup Hijau Dinilai Berisiko Alihkan Tanggung Jawab Korporasi atas Krisis Iklim

JAKARTA, KOMPAS.com - Narasi gaya hidup ramah lingkungan yang kerap digaungkan dalam berbagai kampanye dinilai berpotensi mengalihkan tanggung jawab atas krisis iklim dari korporasi kepada individu. Padahal, persoalan lingkungan bersifat sistemik dan tidak dapat diselesaikan hanya melalui perubahan perilaku personal.

Dosen Universitas Teknologi Bandung, Erni Nurjanah, mengatakan bahwa narasi tersebut seharusnya dipahami sebagai redistribusi tanggung jawab, bukan pengalihan sepenuhnya dari perusahaan ke individu.

“Yang terpenting adalah memastikan peran individu tidak menggantikan, tetapi melengkapi tanggung jawab perusahaan,” ujar Erni dalam webinar "Greenwashing; Digital Transparency & ESG Data Importance", Selasa (31/3/2026).

Menurut dia, perubahan perilaku individu memang penting, tetapi dampak signifikan terhadap lingkungan tetap sangat bergantung pada peran perusahaan sebagai produsen dan pelaku utama dalam rantai ekonomi.

“Masalah lingkungan itu bersifat sistemik, jadi luas, bukan hanya tentang saling menyalahkan individu atau institusi,” kata Erni.

Pandangan serupa disampaikan dosen MILA University, Malaysia, Mimi Suriaty Abdul Rani. Ia menilai, menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama, namun dalam praktiknya, porsi tanggung jawab terbesar tetap berada pada perusahaan.

Terutama dalam kasus *greenwashing*, yakni praktik menciptakan kesan ramah lingkungan secara tidak jujur.

“Kalau bicara krisis lingkungan, memang tanggung jawabnya bersama. Tapi yang utama tetap perusahaan, karena merekalah yang memproduksi dan menentukan prosesnya,” ujar Mimi.

Komodifikasi Nilai Keberlanjutan

Erni menyoroti bahwa dalam praktik bisnis tertentu, nilai keberlanjutan kerap dikomodifikasi menjadi bagian dari strategi pasar.

Dalam konteks ini, keberlanjutan tidak sepenuhnya diposisikan sebagai nilai guna (use value) yang berdampak nyata pada lingkungan, melainkan sebagai nilai tukar (exchange value) untuk meningkatkan daya tarik produk.

“Nilainya jadi transaksional, untuk meningkatkan daya tarik di pasar. Itu realitas yang tidak bisa dihindari,” ujarnya.

Meski demikian, ia menilai praktik seperti greenwashing tidak sepenuhnya berdampak negatif. Dalam beberapa kasus, fenomena ini justru meningkatkan perhatian publik dan pasar terhadap isu keberlanjutan.

“Ada sisi skeptis, tetapi tidak mutlak buruk. Praktik ini juga bisa mendorong perhatian pasar terhadap sustainability,” kata Erni.

Tantangan Transisi dan Biaya Tinggi

Saat ini, Indonesia dinilai sedang berada dalam fase transisi, di mana nilai keberlanjutan berada di antara dua kepentingan: sebagai nilai moral dan sebagai nilai ekonomi.

Tantangannya adalah memastikan bahwa nilai ekonomi dari produk ramah lingkungan tetap didukung oleh manfaat nyata bagi lingkungan, melalui transparansi, akuntabilitas, dan regulasi yang kuat.

Di sisi lain, Mimi menekankan bahwa pengembangan produk ramah lingkungan membutuhkan proses panjang dan biaya yang tidak sedikit.

“Prosesnya panjang, dan tentu biayanya juga tinggi. Tidak semua perusahaan mampu langsung memproduksi produk yang sepenuhnya ramah lingkungan,” ujarnya.

Selain itu, penerapan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) serta riset dan pengembangan (R&D) juga membutuhkan waktu sebelum dapat menghasilkan produk yang benar-benar berkelanjutan.

Meski demikian, ia menilai fenomena *greenwashing* dapat menjadi momentum untuk mendorong perusahaan bertransformasi ke arah yang lebih bertanggung jawab.

“Ke depan, produk ramah lingkungan harus semakin diperbanyak, meskipun prosesnya tidak instan,” kata Mimi.