Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Bahas Percepatan Energi Terbarukan di Tengah Gejolak Timur Tengah

Kompas.com, 8 April 2026, 19:02 WIB
Add on Google
Zintan Prihatini,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa Indonesia harus mempercepat transisi energi. Dia menyatakan, krisis energi global saat ini harus dipandang sebagai momentum untuk memperkuat kemandirian energi nasional.

"Kita harus mempercepat bahwa energi kita harus terbarukan, energi kita harus dari Indonesia sendiri," ungkap Prabowo dalam Rapat Kerja yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (8/4/2026).

Hal ini disampaikannya, saat membahas krisis energi akibat penutupan Selat Hormuz imbas gejolak geopolitik di Timur Tengah. Prabowo lalu menyinggung melimpahnya cadangan batu bara dalam negeri yang bisa menjadi alternatif untuk bahan bakar minyak atau BBM.

Baca juga: Ilmuwan China Temukan Cara Produksi BBM dari Emisi Karbondioksida

"Saya punya data sumber-sumber, baru dua-tiga hari saya terima cadangan-cadangan kita sangat besar saudara-saudara sekalian bahkan batu bara kita pun banyak sekali. Kita bisa menghasilkan solar, bensin, dari batu bara, dari singkong, dari jagung," ucap dia.

Dinamika global khususnya konflik Amerika Serikat dan Iran menunjukkan betapa rentannya pasokan energi dunia. Menurut Prabowo, ketergantungan pada jalur Selat Hormuz yang lebarnya sekitar 60 kilometer itu dapat berdampak besar terhadap harga minyak dunia.

Kendati demikian, dia menilai posisi geografis Indonesia justru sangat strategis dalam rantai pasok energi global. Sekitar 70 persen perdagangan energi menuju Asia Timur melewati perairan Indonesia, seperti Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Makassar.

Baca juga: Kapan Permintaan Minyak Bumi Global Mencapai Puncak?

"Sadarkah kita betapa pentingnya Indonesia, betapa kuncinya Indonesia 70 persen energi, Korea, Jepang, Taiwan, Tiongkok, Filipina. Jadi saudara-saudara kita harus mengerti bahwa kita selalu menjadi perhatian dunia," sebut Prabowo.

BBM Tetap Disubsidi 

Pada kesempatan tersebut ia memastikan, BBM bersubsidi akan tetap diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Meski cadangan energi Indonesia dinilai aman, Prabowo menekankan agar menterinya tidak santai menanggapi situasi saat ini.

"Pak Bahlil (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral) bilang aman, jadi tenang. Aman tidak berarti kita tenang-tenang, santai-santai, tidak kita bekerja kita santai, tidak," kata dia.

Di tengah kondisi geopolitik yang menyebabkan suplai energi terhambat, Prabowo mengatakan bahwa Indonesia memiliki kekuatan ekonomi yang cukup kuat. Salah satunya adalah pengambilan kebijakan untuk mengendalikan konsumsi BBM untuk jangka pendek atau selama 12 bulan ke depan.

"Sebagian langkah-langkah sudah kita umumkan, untuk kita kendalikan konsumsi daripada bahan bakar untuk jangka pendek ini. Jangka pendek yang saya anggap jangka pendek, yang saya anggap kritis adalah satu tahun ke depan ini," jelas Prabowo.

"Sesudah 12 bulan, kita akan menjadi sangat kuat. Nanti langkah-langkahnya kita jelaskan, tetapi intinya sekarang kita siap, kita kuat menghadapi satu tahun ini," lanjut dia.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan pemerintah menetapkan pembatasan pembelian BBM bersubsidi maksimal 50 liter per hari.

Ia menjelaskan, ketentuan tersebut mengacu pada surat edaran Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang telah mengatur secara rinci alokasi BBM untuk berbagai jenis kendaraan, termasuk truk dan kendaraan lainnya.

Airlangga berkata, pembatasan ini berlaku untuk dua jenis BBM bersubsidi, yakni Pertalite dan Biosolar. Berlaku pada 1 April 2026.

"Secara umum batasannya adalah 50 liter per hari untuk Pertalite dan Biosolar, mengacu pada surat edaran yang ada. Kebijakan ini akan berlaku untuk 2 bulan ke depan,” tutur Airlangga dalam konferensi pers, Senin (6/4/2026). 

Kebijakan pembatasan tersebut akan diterapkan dalam jangka waktu sementara, yakni selama dua bulan ke depan.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
GHG Protocol: Emisi dari Sampah Pasca-Konsumsi Masuk Scope 3 Perusahaan
GHG Protocol: Emisi dari Sampah Pasca-Konsumsi Masuk Scope 3 Perusahaan
Swasta
Koalisi Soroti Kebijakan Perizinan Perikanan, Dinilai Masih Membebani Nelayan Kecil
Koalisi Soroti Kebijakan Perizinan Perikanan, Dinilai Masih Membebani Nelayan Kecil
LSM/Figur
Banjir Rob Ganggu 10 Persen Jalan di Semarang, Biaya dan Waktu Tempuh Perjalanan Naik
Banjir Rob Ganggu 10 Persen Jalan di Semarang, Biaya dan Waktu Tempuh Perjalanan Naik
LSM/Figur
KLH Dorong Pemda untuk Bereskan Setengah Sampah dari Rumah
KLH Dorong Pemda untuk Bereskan Setengah Sampah dari Rumah
Pemerintah
Pelaku Usaha: Perdagangan Karbon Tak Semudah Dibayangkan
Pelaku Usaha: Perdagangan Karbon Tak Semudah Dibayangkan
Swasta
Kisah Perempuan Raja Ampat: Memimpin Komunitas dan Melestarikan Sasi
Kisah Perempuan Raja Ampat: Memimpin Komunitas dan Melestarikan Sasi
LSM/Figur
LPDB Umumkan 15 Inkubator Terpilih Dampingi Koperasi Merah Putih 'Naik Kelas', Terbanyak di Jabar
LPDB Umumkan 15 Inkubator Terpilih Dampingi Koperasi Merah Putih 'Naik Kelas', Terbanyak di Jabar
Pemerintah
Akademisi: Optimasi Sistem Pengisian Kendaraan Listrik Diperlukan untuk Dukung Transisi Energi
Akademisi: Optimasi Sistem Pengisian Kendaraan Listrik Diperlukan untuk Dukung Transisi Energi
Pemerintah
328 KK di Sulawesi Utara Kantongi Izin Kelola Hutan Seluas 1.742 Hektar
328 KK di Sulawesi Utara Kantongi Izin Kelola Hutan Seluas 1.742 Hektar
Pemerintah
KLH Siapkan Pembentukan PRO untuk Perkuat Tanggung Jawab Produsen Kelola Sampah
KLH Siapkan Pembentukan PRO untuk Perkuat Tanggung Jawab Produsen Kelola Sampah
Pemerintah
BMKG Prediksi Hujan Lebat Bakal Landa Sejumlah Wilayah Jelang Musim Kemarau
BMKG Prediksi Hujan Lebat Bakal Landa Sejumlah Wilayah Jelang Musim Kemarau
Pemerintah
Investor Desak Industri Logistik Kurangi Emisi
Investor Desak Industri Logistik Kurangi Emisi
Swasta
PBB: Konflik Sebabkan Progres Pembangunan Global Terancam Mundur Drastis
PBB: Konflik Sebabkan Progres Pembangunan Global Terancam Mundur Drastis
Pemerintah
PSEL Bakal Dibangun di Kaltim, Kelola hingga 1.000 Ton Sampah per Hari
PSEL Bakal Dibangun di Kaltim, Kelola hingga 1.000 Ton Sampah per Hari
Pemerintah
Java Fresh Perluas Ekspor ke China, Perkuat Riset untuk Perpanjang Masa Simpan Buah
Java Fresh Perluas Ekspor ke China, Perkuat Riset untuk Perpanjang Masa Simpan Buah
Swasta
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau