Karbon Biru, Benteng Ekosistem Maritim Indonesia

SEBAGAI negara kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada, Indonesia memegang kunci vital dalam upaya global mitigasi perubahan iklim.

Pesisir Indonesia bukan hanya hamparan pantai yang luas tetapi bagian krusial dalam keberlangsungan hidup di bumi. Laut menghasilkan sebagian besar oksigen di bumi.

Laut mengatur iklim dan menyediakan sumber protein serta rumah keanekaragaman hayati. Laut dan ekosistem pesisir adalah penopang hidup bagi masyarakat pesisir.

Di balik pesona hamparan bahari Indonesia, tersimpan kekayaan yang kerap luput dari pandangan mata: ekosistem karbon biru. Istilah ini merujuk pada karbon dioksida yang diserap dan disimpan oleh ekosistem pesisir, terutama melalui rimbunnya hutan mangrove dan hamparan padang lamun yang membentang di bawah permukaan air.

Baca juga: Potensi Karbon Biru Indonesia Capai Rp 33 Triliun per Tahun, Apa Tantangannya?

Berdasarkan Peta Mangrove Nasional yang dirilis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021, total luas hutan mangrove Indonesia seluas 3.364.076 Ha. Luas ini berarti sekitar 20 persen dari total mangrove dunia.

Ekosistem ini bukan sekadar vegetasi di tepian air, melainkan sebuah benteng fisik yang mampu meredam abrasi, hantaman tsunami, hingga mencegah intrusi air laut ke pemukiman warga. 

Secara biologis, akar-akar mangrove yang kokoh menjadi rumah bagi berbagai biota laut untuk memijah dan berkembang biak. Lebih dari itu, kemampuannya menyimpan karbon di dalam tanah di bawah akarnya menjadikan mangrove salah satu penyerap emisi paling efisien di bumi, jauh melampaui kemampuan hutan hujan tropis di daratan.

Dok. SUSTENESIA KompasTV Pulau Pari di Kepulauan Seribu, Jakarta. Tangkapan layar SUSTENESIA KompasTV episode Benteng Iklim Negeri Maritim

Lamun dan Mangrove, Pahlawan Laut yang Terlupakan

Perlindungan iklim Indonesia tidak hanya berhenti di garis pantai. Masuk sedikit ke dalam perairan dangkal, terdapat padang lamun yang sering dijuluki sebagai "Pahlawan Laut yang Terlupakan". Lamun merupakan satu-satunya tumbuhan berbunga yang mampu hidup sepenuhnya di bawah permukaan laut. 

Meski jarang dibicarakan, lamun memiliki efisiensi mengunci karbon sangat tinggi, para ilmuwan memperkirakan lamun mampu mengunci karbon hingga 35 kali lebih cepat dibandingkan hutan tropis di daratan. 

Data Low Carbon Development Indonesia menunjukkan Indonesia memiliki luas padang lamun terbesar kedua dunia setelah Australia. Itu artinya kurang lebih 15 persen dari total padang lamun dunia. Kekayaan aset karbon biru yang melimpah ini bisa menjadi daya tawar kuat dalam diskursus iklim internasional.

Padang lamun merupakan bioindikator atau petunjuk alami kesehatan ekosistem pesisir Menjadi seabed atau alas laut, keberadaan lamun akan selaras dengan melimpahnya populasi ikan. Namun realitanya, biota laut seperti mangrove dan lamun di pesisir Indonesia terus tergerus akibat laju peralihan tata ruang seperti pembangunan pariwisata.

Potensi ekologi yang masif ini berbanding lurus dengan peluang ekonomi biru yang menjanjikan. Melalui skema perdagangan karbon dan pembayaran jasa ekosistem, perlindungan wilayah pesisir dapat bertransformasi menjadi sumber pendanaan baru bagi pembangunan berkelanjutan.

Strategi ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat sehingga penduduk lokal yang merawat pesisir bisa mendapatkan insentif ekonomi langsung. Dengan begitu, upaya konservasi tidak lagi dipandang sebagai hambatan pembangunan, melainkan aset masa depan yang meningkatkan taraf hidup nelayan dan masyarakat pesisir.

Tantangan Pencemaran dan Reklamasi di Wilayah Pesisir

Menurut Eco-Socio Journalist Didi Kasim, pencemaran masih jadi tantangan besar. Pencemaran sampah plastik dari daratan yang tersangkut di akar-akar mangrove sehingga mencekik pertumbuhannya.

Di sisi lain, praktik pembabatan mangrove ilegal serta reklamasi demi pembangunan resor wisata terus menggerus rumah alami bagi ikan dan udang. Dampaknya dirasakan langsung oleh para nelayan kecil yang melaporkan penurunan drastis hasil tangkapan dibandingkan beberapa dekade silam.

“Kita sering mengotori piring makan kita, sayangnya. Jadi, seperti masyarakat pesisir yang hidup bergantung yang mereka hari-hari itu bergantung dari rumput laut, dari lamun, dari pesisir dan berbagai mereka, hari ini masih buang sampah di laut juga,” sebut Eco-Socio Journalist, Didi Kasim.

Baca juga: KKP Susun Informasi Dasar Lamun untuk Perkuat Tata Kelola Karbon Biru

Nelayan di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta, misalnya terpaksa harus menggantungkan hidupnya dari pariwisata karena hasil tangkapan laut yang terus menurun.

Lahir dan besar di Pulau Pari, nelayan bernama Hamdi menyebut ekosistem laut seperti mangrove dan lamun terus tergerus. Belajar dari pengalaman hidup, Hamdi paham bahwa lamun adalah tempat hidup ikan, udang, dan hewan laut lainnya. 

“Lamun sama mangrove berkurang sejak adanya pembangunan. Itu padang lamun kita udah mulai rusak. Nelayan penghasilannya juga sudah mulai rusak, mulai berkurang. Tempat-tempat sarang-sarang ikan yang biasanya ada, dengan berkurangnya mangrove dan lamun, penangkapan kita berkurang juga hasilnya,” tutur Hamdi.

Meski keberpihakan terhadap pesisir kian digaungkan pemerintah tetapi aturan yang digagas di hulu dan disiplin penegakan di hilir dinilai belum melindungi hak masyarakat pesisir.

“Kita negara maritim. Tapi apakah kita berpihak? Mungkin setahun ini saya bisa merasakan sedikit ada keberpihakan. Ada pergeseran anggaran dari terrestrial ke pesisir itu terlihat. (Namun) apakah visi itu diterjemahkan ke dalam konkret yang kita lakukan di lapangan. Nah hari ini ada ketidaknyambungan antara visi kita, darat pesisir, dengan langkah konkret kita yang kita lakukan di pesisir kita,” terang Didi Kasim. 

Dok. SUSTENESIA KOMPASTV Pulau Pari di Kepulauan Seribu, Jakarta. Tangkapan layar SUSTENESIA KompasTV episode Benteng Iklim Negeri Maritim

Masa Depan Karbon Biru

Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim Atau COP30 Di Belém, Brasil, November 2025 lalu, Indonesia meluncurkan Peta Jalan Dan Panduan Aksi Ekosistem Karbon Biru.

Langkah ini merupakan komitmen untuk mendorong solusi iklim berbasis pesisir dan diharapkan mampu membuka peluang pendanaan konservasi laut di luar pendanaan Pemerintah.

Namun, menurut Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim & Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup, Ary Sudijanto pembahasan pendanaan konservasi laut belum secara konkret dibahas di COP-30. 

“Di COP ke-30 di Belém, Brasil kemarin itu agenda untuk ocean and climate itu tidak dibahas. Jadi memang belum mendapat perhatian lah karena memang mungkin karena ini Brasil, kemudian tagline yang diangkat ke Amazon begitu ya jadi memang sangat karbon terrestrial," ujar Ary.

Pihaknya berharap pada COP ke-31 tahun depan dapat mengusung tema-tema kelautan.

"Walaupun tuan rumahnya nanti di Turki tetapi presidensinya Australia yang kemudian Australia juga akan mengusung tema-tema tetangga-tetangga yang dari Oceania,” tambahnya.

Baca juga: COP 30: Dagang Karbon Kuno dan Terbukti Gagal, Indonesia Perlu Strategi Baru

Implementasi pendanaan konservasi laut atau perdagangan karbon biru butuh waktu. Namun Kementerian Lingkungan Hidup memastikan skema yang diterapkan tak hanya dinikmati segelintir pihak. Lewat skema benefit sharing, Ary berharap insentif akan diberikan kepada masyarakat yang merawat pesisir.

“Jadi nanti akan ada skema-skema pendanaan untuk misalnya kalau kita bisa merawat, memelihara, bahkan merehabilitasi mangrove yang rusak," ungkap Ary. 

Oleh karena itu, lanjut Ary, pihaknya ingin bisa memobilisasi dari awal sudah ada insentif untuk masyarakat.

"Oh ternyata kemudian merawat mangrove, nanti juga menjaga lamun, itu ternyata juga bisa ada manfaat ekonomi bagi penghidupan masyarakat yang ada di sekitar pesisir,” jelasnya.

Masa depan bumi tak hanya bergantung di daratan tetapi juga di pesisir, dari hutan mangrove hingga akar lamun di garis pantai. Potensi karbon biru dan keberpihakan pada pesisir seharusnya tak lagi sekadar wacana tetapi aksi yang hidup di antara kita. (Penulis: KOMPASTV/Wella Chen)