UNDP Kucurkan Rp 250 Miliar untuk Lindungi Satwa Liar di Indonesia

"Pastikan proyek ini selaras dengan agenda pembangunan kehutanan nasional, komitmen Indonesia FOLU Net Sink 2030, target-target SDGs, serta kebijakan konservasi keanekaragaman hayati kita," ungkap Rohmat.

Kedua, aspek perlindungan habitat mutlak menjadi fondasi utama dalam setiap aksi di lapangan.

Ketiga, pentingnya memperkuat aspek penegakan hukum kolaboratif lintas sektor melalui pemanfaatan teknologi terkini.

"Dorong penegakan hukum kolaboratif lintas sektor, termasuk penguatan intelijen, patroli cyber, analisis jaringan, dan kerjasama antar-aparat penegak hukum," imbuh dia.

Sejauh ini, ini transaksi ilegal satwa liar marak terjadi di media sosial, sehingga intelijen cyber kementerian harus bergerak lebih responsif.

Baca juga: Kemenhut dan UNDP Akselerasi Perdagangan Karbon di Kawasan IAD Garut

Keempat, Rohmat mengingatkan agar masyarakat yang hidup di sekitar kawasan harus dirangkul sebagai elemen kunci pelestarian.

Kelima, dia menginstruksikan integrasi sistem pengetahuan ke internal kementerian melalui Corporate University Kementerian Kehutanan, agar dapat direplikasi secara nasional.

Terakhir, pengelolaan platform Penanganan Pengaduan Gakkum Kehutanan dijalankan dengan integritas tinggi.

"Setiap pengaduan dari masyarakat perlu ditangani dengan cepat, mengikuti standar yang jelas, waktu respons yang terukur, dan koordinasi yang efektif," beber Rohmat.

Sementara itu, Resident Representative UNDP Indonesia, Sarah Ferrer Olivella.memandang program ini sebagai investasi masa depan Indonesia.

"Konservasi keanekaragaman hayati bukan lagi sekadar agenda lingkungan, melainkan agenda pembangunan, ekonomi, dan iklim yang berdampak langsung bagi masyarakat. Sebagai biodiversity superpower, aset hutan Indonesia sangat krusial bagi ketahanan iklim jangka panjang," sebut Sarah.