Kita Salah Menghitung Risiko

BEBERAPA hari terakhir, ruang publik dipenuhi perdebatan tentang ekonomi. Mahasiswa turun ke jalan.

Mereka berbicara tentang lapangan kerja, daya beli, efisiensi anggaran, dan masa depan kesejahteraan masyarakat.

Di televisi, media sosial, hingga ruang-ruang diskusi, perhatian publik tersedot pada angka-angka ekonomi.

Namun di tengah kegaduhan itu, ada satu ancaman yang nyaris tidak mendapat perhatian yang setara: risiko iklim.

Padahal alam baru saja memberikan peringatan yang sangat mahal.

Pada akhir November 2025, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilanda banjir bandang dan longsor besar.

Data BMKG menunjukkan curah hujan mencapai tingkat yang sangat ekstrem.

Di Aceh tercatat hingga 411 milimeter per hari, di Sumatera Utara sekitar 390 milimeter per hari, dan di Sumatera Barat mencapai 261 milimeter per hari.

Angka tersebut jauh melampaui ambang hujan ekstrem BMKG yang berada di atas 150 milimeter per hari.

Bahkan BMKG menyebut sebagian wilayah mengalami curah hujan setara hujan bulanan yang "tumpah" hanya dalam satu hari.

Baca juga: Piala Dunia, China, dan Sebelas Pemain yang Tak Kunjung Datang

Akibatnya tidak hanya berupa rumah terendam atau jalan terputus. Aktivitas ekonomi lumpuh. Distribusi barang terganggu.

Lahan pertanian rusak. Infrastruktur publik hancur. Ratusan korban jiwa berjatuhan.

Kerugian ekonomi yang muncul kemungkinan jauh lebih besar dibandingkan angka yang tercatat dalam laporan kebencanaan.

Belum genap setahun sejak bencana tersebut, peringatan baru muncul.

Berbagai lembaga iklim dunia dan pemerintah Indonesia mulai mengantisipasi berkembangnya fenomena El Niño yang berpotensi memperpanjang musim kemarau dan meningkatkan risiko kekeringan pada paruh kedua 2026.

Ironisnya, wilayah yang baru saja tenggelam oleh kelebihan air kini berpotensi menghadapi kekurangan air.

Banyak orang melihat banjir dan kekeringan sebagai dua bencana yang berbeda.

Padahal keduanya merupakan dua sisi dari masalah yang sama: kegagalan kita mengelola risiko iklim.

Ketika hujan datang dalam jumlah ekstrem, kita kebanjiran. Ketika hujan berkurang, kita kekeringan. 

Dalam kedua situasi tersebut, yang menderita bukan hanya lingkungan, melainkan ekonomi.

Ketika sawah gagal panen akibat kekeringan, harga beras naik.

Ketika kebakaran hutan terjadi, biaya kesehatan meningkat. Ketika jalan nasional rusak akibat banjir, biaya logistik membengkak.

Ketika debit sungai menurun, pasokan air bersih terganggu. Ketika bendung dan irigasi tidak mampu berfungsi optimal, produksi pangan ikut terancam.

Semua itu pada akhirnya bermuara pada satu persoalan: kerugian ekonomi.

Karena itu, sesungguhnya risiko iklim bukan isu lingkungan. Risiko iklim adalah isu ekonomi.

Sayangnya, dalam praktik pembangunan, kita masih sering memperlakukan keduanya sebagai dunia yang berbeda.

Kementerian lingkungan berbicara tentang rehabilitasi hutan. Kementerian ekonomi berbicara tentang pertumbuhan. Kementerian keuangan berbicara tentang anggaran. Padahal ketiganya saling terhubung.

Tidak ada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di atas bentang alam yang rapuh.

Kita dapat belajar dari Sumatera Barat. Pada 2024, provinsi ini menghasilkan sekitar 1,35 juta ton gabah kering giling atau setara hampir 783 ribu ton beras konsumsi.

Produksi tersebut berasal dari lebih dari 296 ribu hektare lahan panen. Angka ini menunjukkan betapa besar ketergantungan ekonomi daerah terhadap stabilitas iklim.

Jika musim kemarau memanjang dan mengganggu produksi pangan hanya beberapa persen saja, dampaknya dapat menjalar ke mana-mana: pendapatan petani menurun, harga pangan meningkat, inflasi naik, dan daya beli masyarakat melemah.

Inilah yang sering luput dari perdebatan publik. Kita terlalu sering menghitung nilai proyek, tetapi jarang menghitung nilai kerugian akibat iklim.

Kita rajin menghitung target investasi, tetapi kurang serius menghitung risiko bencana.

Baca juga: Mencari Budiman Sudjatmiko

Kita sibuk membahas pertumbuhan ekonomi tahunan, tetapi tidak cukup memberi perhatian pada fondasi ekologis yang menopang pertumbuhan tersebut.

Padahal berbagai studi internasional menunjukkan bahwa negara-negara yang gagal mengelola risiko iklim akan menghadapi biaya ekonomi yang semakin besar setiap tahunnya.

Dalam era perubahan iklim, bencana bukan lagi gangguan sesekali. Ia telah berubah menjadi faktor ekonomi yang permanen.

Karena itu, pertanyaan yang seharusnya kita ajukan bukan hanya berapa persen pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai tahun depan.

Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: seberapa siap ekonomi Indonesia menghadapi dunia yang semakin panas, semakin tidak pasti, dan semakin ekstrem?

Jika akhir tahun lalu banjir bandang menunjukkan biaya yang harus dibayar ketika air datang terlalu banyak, maka ancaman El Niño tahun ini mengingatkan kita pada biaya yang harus ditanggung ketika air menjadi terlalu sedikit.

Keduanya menyampaikan pesan yang sama. Indonesia boleh sibuk menghitung anggaran.

Indonesia boleh sibuk memperdebatkan angka pertumbuhan. Namun pada saat yang sama, alam juga sedang menghitung kerugian.

Dan jika kita terus mengabaikan risiko iklim, besar kemungkinan perhitungan alam akan jauh lebih mahal daripada seluruh perhitungan yang sedang kita perdebatkan hari ini.