Regulasi ESG di Indonesia Belum Penuhi Aspek yang Dipersyaratkan Pasar Global

Kedua, penyusun standar ESG global didorong menerapkan mekanisme pengakuan kesetaraan (equivalency recognition) agar dokumen kepatuhan Indonesia dapat diakui secara langsung sehingga menekan biaya audit.

Ketiga, pelaku industri perlu membangun sistem pencatatan kepatuhan (compliance register) yang terintegrasi dan memperkuat fungsi ESG di tingkat perusahaan agar implementasi keberlanjutan tidak hanya dilakukan menjelang proses audit.

Baca juga: Diterpa Isu Greenwashing, Perusahaan Diminta Transparan Buka Data Emisi dan Progres ESG

Country Director WRI Indonesia, Nirarta Samadhi, menilai penguatan tata kelola menjadi penting di tengah posisi Indonesia sebagai salah satu pemilik cadangan mineral kritis terbesar di dunia.

"Hilirisasi nikel menjadi salah satu strategi dalam rencana pembangunan pemerintah. Studi kesenjangan ESG ini membantu mengidentifikasi 'kerugian tersembunyi', seperti emisi dan kerugian ekologis, yang dihadapi saat ini dan di masa depan," ujar Nirarta.

Menurut dia, tanpa dukungan tata kelola yang kuat dan selaras dengan standar internasional, potensi ekonomi dari hilirisasi mineral kritis berisiko dibayangi oleh persoalan lingkungan dan sosial yang dapat memengaruhi daya saing Indonesia di pasar global.