Dari Bahodopi, Melihat Wajah Baru Morowali setelah Hilirisasi Nikel

Iksan melanjutkan, peningkatan PAD memberi ruang fiskal lebih besar bagi pemerintah untuk membangun layanan publik, termasuk pendidikan.

“Tidak hanya dari pemerintah daerah, perusahaannya juga membangun. Jadi, kalau misalnya ada yang tidak terkoneksi dengan pemerintah daerah, dibangun bersama. Kalau misalnya daerah tidak cukup duit, ya dia (perusahaan) ikut bangun juga,” katanya kepada Kompas.com, Kamis (18/6/2026).

Wajah lain dari pertumbuhan

Meski pertumbuhan ekonomi berlangsung pesat, manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan secara merata.

Data BPS 2025 menunjukkan, sebanyak 10,38 persen penduduk Morowali masih tergolong miskin. Angka kemiskinan memang terus turun jika dibandingkan 12,58 persen pada 2022, 11,77 persen pada 2023, dan 11,55 persen pada 2024.

Namun, persentasenya masih berada di atas target nasional yang sebesar 9,36 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta-merta menghapus seluruh persoalan kesejahteraan di tingkat masyarakat.

Tantangan lain terlihat dari keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi. Dominasi sektor industri pengolahan dan pertambangan yang banyak menyerap tenaga kerja laki-laki belum sepenuhnya diikuti peningkatan partisipasi perempuan di pasar kerja.

Data BPS menunjukkan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan Morowali turun dari 47,84 pada 2020 menjadi 24,21 pada 2023.

Periode 2024-2025 mulai menunjukkan perbaikan dengan angka masing-masing 30,81 dan 36,95. Namun, capaian tersebut masih jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 56,63 persen. Bahkan, TPAK perempuan Morowali menjadi yang terendah di Sulawesi Tengah.

Selain kemiskinan dan keterlibatan perempuan dalam dunia kerja, masalah lingkungan juga masih menjadi pekerjaan rumah.

Keberadaan kawasan industri nikel berdampak pada kualitas perairan laut Morowali. Imbasnya, banyak nelayan terpaksa beralih profesi karena kesulitan mencari ikan di perairan dangkal.

Salah satu nelayan yang ditemui tim Kompas.com, Maja, bercerita, sebelum industri nikel berkembang pesat, ikan masih mudah ditangkap di sekitar pesisir Morowali.

Kini, akibat air yang keruh, lalu lintas kapal, dan perubahan kawasan pesisir, ikan pun menjauh dari pesisir. Profesi sebagai nelayan tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Ia akhirnya beralih menjadi pengantar barang dan orang dari kapal yang berada di lautan.

Ketua Perkumpulan Nelayan Morowali Tasdik mengatakan, nelayan kini harus melaut lebih jauh, sekitar 12 mil dari garis pantai untuk mendapatkan ikan. Sebelumnya, ikan sudah bisa diperoleh hanya dengan melaut sekitar 3 hingga 4 mil dari pesisir.

Konsekuensinya, biaya operasional melaut meningkat signifikan. Dulu, biaya melaut berkisar Rp 50.000 hingga Rp 75.000 sekali berangkat. Kini, pengeluaran bisa mencapai Rp 150.000 hingga Rp 200.000.

Perubahan ini menjadi beban berat bagi nelayan tradisional dengan perahu dan mesin yang terbatas. Tasdik mencatat, sekitar 70 persen nelayan di kawasan pesisir Bahodopi kini sudah beralih profesi.

“Sebagian menjadi buruh, tukang, atau bekerja di sektor jasa karena hasil melaut tidak lagi sebanding dengan biayanya,” ucapnya.

Selain nelayan, petani juga merasa terancam lantaran industri nikel berencana mengambil air dari Sungai Karaupa. Padahal, sungai ini merupakan sumber air bagi masyarakat di Kecamatan Bumi Raya dan Witaponda.

Sungai itu juga menjadi tumpuan irigasi bagi lebih dari 2.000 hektare sawah yang tersebar di 13 desa di dua kecamatan tersebut. Ribuan petani bergerak menolak rencana pengambilan air industri dari Sungai Karaupa.

Perwakilan petani Azmi Alatas menekankan bahwa petani bukan anti-investasi. Namun, menurut dia, pelaku industri nikel harus memperhitungkan ruang hidup dan produksi warga yang sudah lebih dulu ada.