Malaysia Andalkan Waste-to-Energy untuk Kurangi Sampah dan Hasilkan Listrik

Hemat lahan

WtE 1 dimiliki Worldwide Holdings Bhd, perusahaan milik Pemerintah Negara Bagian Selangor, dan dibangun bersama Shanghai Electric Power Generation.

Saat ini, WtE 2 tengah dibangun di kawasan yang sama, sedangkan WtE 3 direncanakan di Tanjung 12, Kuala Langat. Ketiga fasilitas tersebut diperkirakan mampu mengolah hingga 5.500 ton sampah per hari dengan kapasitas listrik sekitar 90 MW.

Total investasi ketiga proyek mencapai sekitar 2 miliar ringgit Malaysia.

Chief Executive Worldwide Holdings, Datin Paduka Norazlina Zakaria, mengatakan pembangunan fasilitas WtE juga memberikan manfaat dari sisi efisiensi penggunaan lahan.

"Kedua fasilitas WtE di Jeram dan Tanjung 12 hanya membutuhkan lahan sekitar 60 hektar, tetapi mampu mengolah 5.500 ton sampah per hari selama masa konsesi 30 tahun. Ini berarti penghematan sekitar 1.500 hektar lahan yang seharusnya dibutuhkan untuk tempat pembuangan sampah," ujarnya.

Tetap menuai kritik

Di sisi lain, pengembangan WtE masih menuai kekhawatiran terkait potensi pencemaran udara.

Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) dalam laporannya menyebut emisi berbahaya seperti dioksin dan furan dapat ditekan melalui teknologi pengendalian emisi modern sehingga dampaknya terhadap kesehatan masyarakat menjadi minimal.

Namun UNEP juga mengingatkan bahwa fasilitas yang tidak dikelola dengan baik tetap berisiko menghasilkan emisi berbahaya.

Pengelola WtE 1 menyatakan emisi gas dari fasilitas tersebut dipantau secara langsung oleh Departemen Lingkungan Malaysia. Seluruh gas hasil pembakaran diolah dan disaring sebelum dilepaskan ke atmosfer untuk memastikan memenuhi baku mutu yang berlaku.

Baca juga: Ada Sejumlah Syarat yang Harus Dipenuhi untuk Implementasikan WtE

Theng menilai kritik terhadap emisi WtE sering kali mengabaikan persoalan pencemaran dari TPA terbuka yang selama ini menghasilkan emisi metana, mencemari tanah dan air, serta berpotensi memicu kebakaran.

Meski demikian, ia menegaskan pemerintah tetap harus menerapkan standar teknologi tinggi, pemantauan lingkungan yang ketat, serta melibatkan masyarakat dan organisasi independen dalam pengawasan.

"Teknologi Waste-to-Energy telah digunakan lebih dari satu abad. Namun, masyarakat tidak boleh menganggapnya sebagai solusi untuk seluruh persoalan persampahan. WtE adalah bagian dari sistem pengelolaan sampah yang lebih besar," ujarnya.