Yunani Akan Bayar Nelayan untuk Buru Ikan Buntal Invasif

KOMPAS.com - Pemerintah Yunani akan memberikan insentif kepada nelayan profesional yang menangkap ikan buntal invasif sebagai bagian dari upaya melindungi sektor perikanan dari dampak krisis iklim.

Program tersebut akan didanai melalui anggaran Uni Eropa dan mulai diterapkan di wilayah Kreta serta Aegea Selatan.

Menteri Pembangunan Pedesaan dan Pangan Yunani Margaritis Schinas mengatakan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari paket dukungan bagi nelayan yang menghadapi tekanan akibat perubahan iklim, meningkatnya biaya operasional, serta praktik penangkapan ikan ilegal.

Baca juga: Studi: Pemanasan Laut di Atas 1,5 Derajat C Rusak Ekosistem Global

"Yunani akan memberikan lebih banyak bantuan untuk nelayan dalam menghadapi tantangan serius akibat krisis iklim dan praktik perikanan ilegal," ujar Schinas, dikutip dari Euronews, Senin (6/7/2026).

Program ini juga menjadi respons atas keluhan nelayan yang selama beberapa tahun terakhir terdampak invasi ikan buntal beracun di perairan Yunani. Spesies invasif tersebut diketahui merusak jaring, tali, dan berbagai peralatan tangkap menggunakan rahangnya yang kuat sehingga meningkatkan biaya operasional nelayan.

Dalam skema tersebut, nelayan profesional akan menerima insentif hingga 5,33 euro atau sekitar Rp 109.000 per kilogram ikan buntal yang berhasil ditangkap. Nilai insentif itu sekitar 52 persen lebih tinggi dibandingkan skema serupa yang diterapkan di Siprus.

Pemerintah berharap insentif tersebut tidak hanya membantu meningkatkan pendapatan nelayan, tetapi juga menekan penyebaran ikan buntal invasif yang mengancam ekosistem laut dan aktivitas perikanan.

Selain program penangkapan ikan buntal, pemerintah Yunani menyiapkan enam kebijakan lain untuk memperkuat ketahanan sektor perikanan.

Salah satunya berupa subsidi bahan bakar bagi nelayan profesional. Pemerintah akan memberikan bantuan sebesar 0,16 euro per liter untuk pembelian bahan bakar pada April dan Mei, sedangkan pada Juni nilainya menjadi 0,12 euro per liter.

Baca juga: Hari Laut Sedunia 2026: Pengingat agar Masyarakat Dunia Jaga Lautan

Pemerintah juga akan membentuk mekanisme kompensasi bagi nelayan yang terdampak pembatasan aktivitas penangkapan ikan di kawasan taman laut nasional.

Skema tersebut disusun bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Energi agar perlindungan kawasan konservasi tetap berjalan tanpa mengorbankan mata pencaharian masyarakat pesisir.

Revisi kebijakan

Di sisi regulasi, Yunani juga berupaya merevisi kebijakan perikanan nasional maupun Uni Eropa. Pemerintah mengusulkan pencabutan larangan pendanaan untuk penggantian mesin kapal agar nelayan dapat menekan biaya operasional sekaligus mendorong penggunaan kapal yang lebih aman dan efisien.

Paket kebijakan lainnya mencakup penguatan keterlibatan nelayan dalam proses pengambilan keputusan, pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas memancing rekreasi untuk menekan perdagangan ikan ilegal, serta penyederhanaan sistem sanksi agar lebih proporsional dan sejalan dengan aturan Uni Eropa.

Menurut Schinas, sektor perikanan Yunani saat ini menghadapi tekanan yang semakin berat akibat kenaikan harga bahan bakar, perubahan iklim, praktik penangkapan ikan ilegal, hingga penyebaran ikan buntal invasif.

"Dalam beberapa tahun terakhir, perikanan Yunani telah terdesak ke jurang yang sulit. Armada kami praktis terhenti karena biaya bahan bakar yang sangat tinggi, sementara ekosistem laut menghadapi ancaman serius dari perubahan iklim, perburuan ilegal, praktik tidak adil di Laut Aegea, dan ikan buntal invasif yang kini menjadi ancaman nyata," katanya, dikutip dari Greek Reporter.

Baca juga: Lautan Dunia Kritis, Laju Kenaikan Air Laut Naik 2 Kali Lipat