APNI: Penerapan ESG Industri Nikel Harus Dimulai dari Tambang

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menilai penerapan prinsip environmental, social, and governance (ESG) di industri nikel tidak akan berjalan efektif apabila perusahaan tambang sebagai pemasok bahan baku belum memenuhi standar keberlanjutan tersebut.

Sekretaris Jenderal APNI Meidy Katrin Lengkey mengatakan, sekitar 70 persen perusahaan tambang nikel di Indonesia masih berskala kecil. Kondisi itu menjadi tantangan karena sebagian besar perusahaan dinilai belum memahami pentingnya penerapan ESG.

"Tambang itu masih banyak perusahaan kecil. ESG enggak akan comply kalau enggak mulai dari tambang. Segala sesuatu dimulai dari hulu. Kalau hulunya belum memenuhi ESG, sampai ke hilir juga enggak akan jalan," ujar Meidy usai diskusi "Sustainable Development in Resource-Intensive Industries" di ICE BSD, Selasa (23/6/2026).

Baca juga: Morowali Tanggung Beban Hilirisasi Nikel, DPRD Soroti Ketimpangan Manfaat

Menurut Meidy, perusahaan tambang berskala kecil memerlukan pendampingan, pelatihan, dan peningkatan kapasitas agar memahami manfaat penerapan ESG, bukan sekadar diwajibkan mematuhi regulasi.

Ia menjelaskan, banyak pelaku usaha masih memandang penerapan ESG sebagai beban biaya karena membutuhkan investasi awal yang besar. Padahal, dalam jangka panjang, standar keberlanjutan justru dapat meningkatkan efisiensi operasional.

Salah satu contohnya adalah penggunaan truk listrik di area pertambangan untuk menggantikan kendaraan berbahan bakar solar.

Meski investasi awal lebih tinggi, penggunaan kendaraan listrik dinilai dapat menekan emisi gas rumah kaca sekaligus mengurangi biaya operasional di masa mendatang. Namun, menurut Meidy, implementasi teknologi tersebut masih terkendala minimnya infrastruktur pendukung di kawasan pertambangan.

"Kalau dihitung secara keseluruhan, pada akhirnya justru lebih murah. Masalahnya, perusahaan sering hanya berpikir satu sampai tiga tahun ke depan, bukan manfaat jangka panjang," katanya.

Ia menambahkan, pendekatan edukasi lebih efektif dibandingkan sekadar penegakan aturan. Menurut dia, pelaku usaha perlu memahami bahwa penerapan ESG bukan hanya untuk memenuhi tuntutan pasar, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan dan masyarakat.

Meidy menilai perusahaan tambang besar umumnya telah menerapkan standar ESG karena menjadi tuntutan pasar global. Sebaliknya, perusahaan berskala kecil masih memerlukan pemahaman lebih mendalam mengenai tiga pilar ESG, yakni lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Baca juga: Ketika Desa-Desa di Lingkar Industri Nikel Morowali Berubah jadi Sentra Kos

Pada aspek sosial, misalnya, ia menyoroti masih rendahnya kesadaran terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

"Kesadaran terhadap K3 kadang masih dianggap sepele. Orang merasa aman-aman saja, padahal risikonya besar," ujarnya.

Biaya hidup di kawasan industri

Meidy juga menyoroti tingginya biaya hidup di kawasan industri nikel, seperti Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi yang tinggi di daerah industri umumnya diikuti kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok.

Kondisi tersebut diperparah oleh meningkatnya biaya logistik akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), sehingga harga barang yang diterima masyarakat ikut meningkat.

"Di Jakarta saja harga-harga naik sementara gaji belum tentu naik. Apalagi di daerah seperti Morowali yang biaya logistiknya jauh lebih mahal," katanya.

Ia menilai pemerintah daerah perlu memperkuat sektor pertanian dan mendorong swasembada pangan agar ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah berkurang sehingga biaya logistik dapat ditekan.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Green Transition Initiative (GTI), Imaduddin Abdullah, menilai penguatan sektor pertanian di Morowali harus diawali dengan pemulihan kapasitas produksi yang terdampak pencemaran lingkungan dan alih fungsi lahan akibat ekspansi industri nikel.

Baca juga: Daur Ulang Nikel Stainless Steel untuk Baterai Boros Energi

Menurut dia, setelah produktivitas pertanian pulih, perusahaan di kawasan industri perlu memberikan kepastian pasar melalui kontrak pembelian (offtaker) bagi hasil pertanian masyarakat.

Ia juga mendorong agar program tanggung jawab sosial perusahaan tidak berhenti pada bantuan sosial, tetapi diarahkan untuk mengintegrasikan petani lokal ke dalam rantai pasok industri.

"Agar tidak bergantung pada itikad baik perusahaan, mekanisme ini sebaiknya diikat melalui program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam izin pertambangan, dengan indikator keberhasilan berupa nilai serapan komoditas lokal dan kenaikan pendapatan petani," ujar Imaduddin.