Sederet Langkah Pemerintah Genjot EBT untuk Amankan Energi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot, mengungkapkan target bauran energi baru terbarukan (EBT) menjadi salah satu tantangan ketahanan energi.

Pemerintah berkomitmen mencapai bauran 23 persen EBT pada 2025 dan Net Zero Emission di 2060. Tantangan lainnya, belum ketersediaan energi di wilayah pelosok yang belum merata, ketidakpastian global akibat konflik di negara produsen sumber energi.

"Kemudian, tingginya ketergantungan pada impor energi. Selain itu, beban fiskal pemerintah yang cukup berat serta tingginya subsidi energi turut menambah kompleksitas," ujar Yuliot dalam keterangannya, Rabu (8/7/2025).

Baca juga: Transisi Energi Terbarukan yang Adil Tingkatkan PDB Global 21 Persen

Karenanya, Kememterian ESDM tengah meningkatan lifting dan infrastruktur minyak dan gas bumi. Yuliot menyebutkan bahwa target lifting minyak sebesar 1 juta barel per hari dan gas 12 miliar kaki kubik per hari di 2030.

Pihaknya turut menggenjot pembangunan infrastruktur pipa gas Cirebon-Semarang sepanjang 325 kilometer dan Duri-Sei Mangke sepanjang 555 km.

Strategi kedua, meningkatkan pasokan listrik. Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034, target penambahan pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW).

Selain itu, transmisi 47.758 kilometer sirkuit, serta gardu induk dengan kapasitas total 107.950 mega volt ampere (MVA). Pemanfaatan EBT juga terus diperluas, dan menargetkan mandatori biodiesel 40 persen atau B40 di 2025 serta B50 pada 2026.

Baca juga: Australia Gelontorkan Pendanaan Iklim di Sektor EBT hingga Transportasi RI

"Untuk penambahan program biodiesel, di samping ada ketahanan energi akan terjadi peningkatan bagi terciptanya lapangan kerja dalam program mandatori biodiesel ini," papar Yuliot.

Di 2034, penambahan kapasitas EBT sektor kelistrikan nasional diproyeksikan mencapai 42,6 GW. Untuk mendukung program tersebut, pemerintah aktif mengevaluasi kesiapan industri serta ketersediaan bahan baku.

Menurut Yuliot, kebijakan nasional menempatkan kemandirian energi sebagai salah satu prioritas utama dalam memperkokoh pertahanan negara sekaligus ketahanan nasional.

"Sesuai dengan prioritas program nasional, di mana untuk memantapkan ketahanan nasional, termasuk di dalamnya adalah keamanan negara harus dilakukan kemandirian di bidang energi. Bagaimana kita melakukan swasembada, ekonomi hijau, dan juga melanjutkan hilirisasi," ujarnya.