Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ironis, Tembok Alami di Pesisir Selatan Jawa Kian Terkikis Tambang Pasir

Kompas.com, 27 November 2025, 13:25 WIB
Zintan Prihatini,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkapkan bahwa tembok alami di sepanjang pesisir selatan Jawa, dari Kebumen hingga Purworejo, kian terkikis akibat masifnya tambang pasir. Padahal, benteng alami itu terbentuk ribuan tahun lalu yang menahan terjangan tsunami ke permukiman.

Periset Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Eko Yulianto, menegaskan pentingnya peran punggungan pasir ini dalam melindungi masyarakat pesisir.

“Benteng alam ini terbentuk lewat proses geologi ribuan tahun, dan fungsinya sangat penting bagi keselamatan warga pesisir. Jika punggungan pasir ini rusak, kita kehilangan perlindungan paling dasar dari tsunami,” ujar Eko dalam keterangannya, Rabu (26/11/2025).

Baca juga: Kisah Kampung Berseri Astra Cidadap, Ubah Tambang Ilegal Jadi Ekowisata

Hasil riset BRIN menunjukkan punggungan pasir di kawasan tersebut terbentuk sekitar enam ribu tahun lalu, ketika permukaan laut berada sekitar 3 hingga 5 meter lebih tinggi dibandingkan saat ini. Eko menjelaskan, formasi ini disebut Teras Laut Holosen Maksimum (TLHM).

Punggungan pasir membentang sejauh sekitar 40 kilometer, dengan ketinggian rata-rata antara 6 hingga 13 meter, berjarak hanya 400 hingga 500 meter dari garis pantai di Kebumen sampai Purworejo.

Perbedaan tinggi dan jarak dari laut yang menyebababkan tingkat kerawanan tsunami di setiap wilayah beragam. Kata Eko, permukiman di Kebumen dan Purworejo yang berada di atas punggungan dengan ketinggian lebih dari 9 meter di atas permukaan laut relatif lebih aman dari tsunami berskala menengah.

“Sebaliknya, kawasan Cilacap yang hanya berada di ketinggian nol hingga empat meter lebih rentan karena berada langsung di dataran pantai modern,” ucap dia.

Baca juga: 36 Tambang Ilegal di Merapi Ditindak, Kemenhut Siap Pulihkan Ekosistem

Di samping itu, secara morfologi Cilacap jauh lebih rawan dibanding Kebumen karena datarannya lebih rendah dan lebih dekat ke laut. Kajian kebumian menunjukkan bahwa zona megathrust di selatan Jawa-Nusa Tenggara mampu menghasilkan gempa besar hingga magnitudo 9,6, dengan siklus berulang setiap 675 tahun.

“Gempa sebesar ini berpotensi memicu tsunami besar yang dapat menyapu hingga beberapa kilometer ke daratan. Dalam skenario seperti itu, benteng alami berupa punggungan pasir berperan sangat penting untuk memperlambat dan mengurangi kekuatan gelombang sebelum mencapai kawasan penduduk,” sebut Eko.

Penambangan pasir yang tak terkendali pun mengancam keberadaan tembok alam tersebut.

“Ironinya, kita justru mengikis perlindungan alami yang tak ternilai hanya untuk kepentingan sesaat,” imbuh dia.

Apabila benteng alami hilang maka pemerintah harus membangun giant sea wall yang bisa menelan biayanya hingga Rp 14 triliun, setara 14 kali anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2025. Hal ini sempat dilakukan Jepang berkaca pada tsunami yang terjadi pada 2011 lalu.

Jepang membangun giant sea wall setinggi 12-15 meter sepanjang hampir 400 kilometer dengan biaya Rp 138 triliun.

"Menghancurkan punggungan pasir sama saja dengan melepas pelindung terakhir masyarakat dari ancaman tsunami. Ini bukan hanya masalah geologi, tapi soal kemanusiaan,” papar Eko.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
BMKG Prediksi Kemarau 2026 Datang Lebih Awal, Produksi Sawit Bisa Tertekan
BMKG Prediksi Kemarau 2026 Datang Lebih Awal, Produksi Sawit Bisa Tertekan
LSM/Figur
ESDM: Konflik di Timur Tengah jadi Momentum RI Akselerasi Transisi Energi
ESDM: Konflik di Timur Tengah jadi Momentum RI Akselerasi Transisi Energi
Pemerintah
Raja Juli Temui Tiga Menteri Jepang, Bahas Investasi Karbon hingga Komodo
Raja Juli Temui Tiga Menteri Jepang, Bahas Investasi Karbon hingga Komodo
Pemerintah
ASN Didorong Manfaatkan AI untuk Tingkatkan Evaluasi Kebijakan Publik
ASN Didorong Manfaatkan AI untuk Tingkatkan Evaluasi Kebijakan Publik
Pemerintah
Wilayah China Tengah Diidentifikasi Jadi Pusat Keanekaragaman Hayati Global Terbaru
Wilayah China Tengah Diidentifikasi Jadi Pusat Keanekaragaman Hayati Global Terbaru
LSM/Figur
IESR: Pemerintah Harus Transparan Ungkap Data Pasokan Energi ke Publik
IESR: Pemerintah Harus Transparan Ungkap Data Pasokan Energi ke Publik
LSM/Figur
Pekerja Industri Kreatif Kecewa Ide dan 'Skill Editing' Dihargai Rp 0
Pekerja Industri Kreatif Kecewa Ide dan "Skill Editing" Dihargai Rp 0
Pemerintah
Gandeng IAEA dan Negara Mitra, Singapura Matangkan Pemanfaatan PLTN
Gandeng IAEA dan Negara Mitra, Singapura Matangkan Pemanfaatan PLTN
Pemerintah
RI-Jepang Perkuat Kerja Sama Kehutanan dan Konservasi
RI-Jepang Perkuat Kerja Sama Kehutanan dan Konservasi
Pemerintah
Pendaftaran SATU Indonesia Awards Resmi Dibuka, Cek Persyaratannya
Pendaftaran SATU Indonesia Awards Resmi Dibuka, Cek Persyaratannya
Swasta
Harga CPO Global Diproyeksi Naik pada Q2 2026, Dipicu Ketegangan Timur Tengah
Harga CPO Global Diproyeksi Naik pada Q2 2026, Dipicu Ketegangan Timur Tengah
Swasta
Transformasi Hijau Jadi Mesin Baru Pertumbuhan Ekonomi China
Transformasi Hijau Jadi Mesin Baru Pertumbuhan Ekonomi China
Pemerintah
Auriga Ungkap Deforestasi Indonesia Naik 66 Persen, Terluas di Kalimantan
Auriga Ungkap Deforestasi Indonesia Naik 66 Persen, Terluas di Kalimantan
LSM/Figur
Meski Menjijikkan, Kecoak Bisa Menjadi Solusi atasi Sampah Plastik
Meski Menjijikkan, Kecoak Bisa Menjadi Solusi atasi Sampah Plastik
Pemerintah
Program Rumpon Bantu Nelayan Wawonii Tenggara Lebih Terencana
Program Rumpon Bantu Nelayan Wawonii Tenggara Lebih Terencana
Swasta
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau