Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Ambisi Akhiri Kemiskinan Ekstrem Lebih Cepat dari Target SDGs

Kompas.com - 08/05/2023, 12:30 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

NUSA DUA, KOMPAS.com - Indonesia menargetkan dapat mengakhiri kemiskinan ekstrem lebih cepat dari target agenda Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI Muhadjir Effendy saat menjadi pembicara kunci dalam pembukaan forum Pengetahuan ASCC di Nusa Dua, Provinsi Bali, Minggu (7/5/2023).

"Bapak Presiden (RI Joko Widodo) memerintahkan kepada kita, terutama di Kemenko PMK meminta tingkat kemiskinan ekstrem nol persen pada tahun 2024, yaitu 6 tahun lebih cepat dari target agenda (SDGs)," kata Muhadjir, sebagaimana dilansir Antara.

Baca juga: Bappeda Gorontalo Susun Buku Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan

Ia mengatakan, sebagaimana Instruksi Presiden No.4/2022 bahwa kemiskinan ekstrem merupakan persoalan multidimensi.

Kemiskinan ekstrem, ujar Muhadjir, harus diselesaikan secara sinergi terpadu dengan mengerahkan seluruh sumber anggaran baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes) dan sumber lainnya yang sah.

Penyelesaian kemiskinan ekstrem juga harus melibatikan seluruh pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, civitas akademika, dan non pemerintah.

"Hal ini agar persoalan yang dihadapi penduduk miskin ekstrem seperti keterbatasan kebutuhan dasar, rendahnya pendidikan, rendahnya tingkat kesehatan, terbatasnya akses air bersih, rumah tidak layak huni, terbatasnya akses ekonomi dapat terentaskan jika diintervensi secara gotong royong oleh berbagai pihak," tutur Muhadjir.

 

Guna mewujudkan konvergensi dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Muhadjir menyampaikan setiap kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan berbagai pihak yang terlibat diminta untuk menggunakan informasi tingkat kesejahteraan yang ada pada data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebagaimana yang diperintahkan Presiden RI.

Baca juga: Mengenal Tujuan 1 SDGs: Tanpa Kemiskinan

"Upaya konvergensi penghapusan kemiskinan ekstrem mulai menunjukkan hasil," ucap Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan ekstrem pada September 2022 sebesar 1,74 persen. Angka ini turun 0,3 persen dari Maret 2022 yang sebesar 2,04 persen.

Muhadjir menambahkan, dua program Indonesia dalam memberantas kemiskinan ekstem adalah mengakhiri stunting dan membangun infrastruktur yang dibutuhkan daerah.

 

Dia menuturkan, pembangunan infrastruktur tak hanya berkutat kepada program infrastruktur besar.

"Pemerintah juga punya perhatian sangat tinggi terhadap upaya untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat bawah, yaitu mencakup jaringan komunikasi, jaringan transportasi di tingkat paling bawah, pengadaan air minum, pengadaan air bersih, sanitasi, kemudian diperkuat dengan pembangunan posyandu dan puskesmas yang representatif," paparnya.

Baca juga: Menko PMK: Kemiskinan Ekstrem Kita Lebih Banyak dari Penduduk Singapura

Ia berharap, target kemiskinan ekstrem nol persen pada 2024 dapat tercapai. Dia mengakui, target itu terbilang sulit mengingat masih ada beberapa daerah di Indonesia yang masih sulit dijangkau.

"Kita harapkan target kemiskinan ekstrem nol persen tercapai atau paling tidak mendekati nol persen," kata Muhadjir.

Untuk diketahui, pemberantasan kemiskinan masuk dalam agenda SDGs yaitu tujuan nomor satu tanpa kemiskinan. Tujuan tanpa kemiskinan dalam SDGs di Indonesia memiliki tujuh target.

Di dalam tujuan ini, salah satu targetnya adalah pada 2030 mengentaskan kemiskinan ekstrem bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dollar AS per hari.

Target lainnya adalah membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana pada 2030.

Baca juga: Pemerintah Siapkan 5 Jaring Pengaman Sosial Generasi Sandwich agar Tak Masuk di Angka Kemiskinan

 

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Indonesia Krisis Anggaran Kontrasepsi, Cuma Cukup Sampai September 2025
Indonesia Krisis Anggaran Kontrasepsi, Cuma Cukup Sampai September 2025
Pemerintah
Badan Geologi Temukan Lokasi Layak untuk Relokasi Korban Gempa
Badan Geologi Temukan Lokasi Layak untuk Relokasi Korban Gempa
Pemerintah
Menteri LH: Kampung Samtama Jakpus Contoh Pengelolaan Sampah Berbasis Warga
Menteri LH: Kampung Samtama Jakpus Contoh Pengelolaan Sampah Berbasis Warga
Pemerintah
Dorong Daur Ulang Plastik di Sekolah, Mesin Penukar Sampah Pertama Hadir di Sukabumi
Dorong Daur Ulang Plastik di Sekolah, Mesin Penukar Sampah Pertama Hadir di Sukabumi
LSM/Figur
Bertemu Raja Inggris, Menteri LH Bahas Komitmen RI Lindungi Biodiversitas
Bertemu Raja Inggris, Menteri LH Bahas Komitmen RI Lindungi Biodiversitas
Pemerintah
Transisi Energi Indonesia: Hijau dalam Narasi, Abu-abu dalam Praktik
Transisi Energi Indonesia: Hijau dalam Narasi, Abu-abu dalam Praktik
LSM/Figur
Cek Kesehatan Gratis Masuk Desa, Periksa 133 Warga di Cipelah
Cek Kesehatan Gratis Masuk Desa, Periksa 133 Warga di Cipelah
Pemerintah
Kurangi E-Waste, UE Terapkan Sistem Pelabelan Ponsel Anyar
Kurangi E-Waste, UE Terapkan Sistem Pelabelan Ponsel Anyar
Pemerintah
Membangun Tanpa Merusak, Masyarakat Adat Aru Raih Penghargaan Kelas Dunia
Membangun Tanpa Merusak, Masyarakat Adat Aru Raih Penghargaan Kelas Dunia
LSM/Figur
2025 World Investment Report: Kesenjangan Investasi SDG Kian Melebar
2025 World Investment Report: Kesenjangan Investasi SDG Kian Melebar
Pemerintah
Menteri LH: Jakarta Butuh 5 PLTSa jika Ingin Masalah Sampah Selesai
Menteri LH: Jakarta Butuh 5 PLTSa jika Ingin Masalah Sampah Selesai
Pemerintah
KLH Perkuat Regulasi Sampah, Sebut yang Pertanyakan Insentif Tak Tanggung Jawab
KLH Perkuat Regulasi Sampah, Sebut yang Pertanyakan Insentif Tak Tanggung Jawab
Pemerintah
PLTA Dunia Kembali Menggeliat, Didorong Pompa Penyimpan Energi
PLTA Dunia Kembali Menggeliat, Didorong Pompa Penyimpan Energi
LSM/Figur
Ancaman Krisis Besar di Balik Kasus Tesso Nilo
Ancaman Krisis Besar di Balik Kasus Tesso Nilo
Pemerintah
Greenpeace: Baru 50 dari 5000 Produsen Setor Peta Jalan Pengurangan Sampah
Greenpeace: Baru 50 dari 5000 Produsen Setor Peta Jalan Pengurangan Sampah
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau