Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aturan Turunan UU TPKS Dikebut, Target Rampung Tahun Ini

Kompas.com - 16/06/2023, 11:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sudah berjalan selama setahun lebih sejak diundangkan pada 9 Mei 2022 silam.

Akan tetapi, sejauh ini belum ada peraturan turunannya. Pemerintah berniat mengebut peraturan turunan UU TPKS dan ditargetkan rampung tahun ini.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengatakan, pihaknya bersama kementerian atau lembaga terkait dalam Panitia Antar Kementerian (PAK) menyusun rancangan aturan amanat UU TPKS.

Baca juga: Kementerian PPPA Harap Aparat Pahami dan Gunakan UU TPKS untuk Kasus Kekerasan Seksual

Rancangan tersebut akan tertuang ke dalam tujuh peraturan yaitu tiga Peraturan Pemerintah (PP) dan empat Peraturan Presiden (Perpres).

"Disahkannya UU TPKS merupakan momentum bersejarah bagi kita semua dalam memberikan makna pada pemajuan hak atas pencegahan, perlindungan, penanganan dan pemulihan atas korban, keluarga korban dan saksi tindak pidana kekerasan seksual," kata Puspa.

Dia menambahkan, aparat penegak hukum dapat menggunakan UU TPKS dalam perkara TPKS karena UU tersebut bersifat lex specialis derogat legi generali, alias asas hukum di mana peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum.

Baca juga: Jokowi Bertemu Komnas Perempuan, Bahas UU TPKS Hingga Perlindungan untuk Perempuan Pekerja

Oleh karenanya, UU TPKS tersebut dapat memberikan perlindungan komprehensif bagi korban tindak pidana kekerasan seksual dari hulu sampai ke hilir.

"Karena mempunyai kekuatan hukum yang mengikat berlaku kepada setiap orang," ujar Puspa dalam konferensi secara virtual, Rabu (14/6/2023).

Deputi Perlindungan Hak Perempuan Ratna Susianawati dan Deputi Perlindungan Khusus Anak Nahar mengatakan, penyusunan rancangan aturan turunan UU TPKS diharapkan rampung dibahas pada akhir Juni.

Baca juga: KemenPPPA Tegaskan Simplifikasi Aturan Turunan UU TPKS Tidak Kurangi Substansi

"Pembahasan rancangan aturan turunan UU TPKS diprediksi akan rampung pada akhir Juni karena prosesnya dilakukan setiap hari," ucap Nahar.

Dia menambahkan, pada Juli diharapkan dapat dimulai proses harmonisasi. Sehingga, tahun ini ditargetkan seluruh aturan turunan UU TPKS dapat disahkan.

"Dan diimplementasikan oleh aparat penegak hukum, pendamping korban, kementerian atau lembaga terkait, dan pemerintah daerah sebagai pelaksanaan pencegahan, perlindungan, penanganan, dan pemulihan korban TPKS bagi di tingkat pusat maupun di daerah," ujar Nahar.

Baca juga: Pelatih di Bantul Jadi Tersangka Kasus Pelecehan, Korban Seorang Atlet, Pelaku Dijerat UU TPKS

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Suhu Laut Selandia Baru Pecahkan Rekor Tertinggi

Suhu Laut Selandia Baru Pecahkan Rekor Tertinggi

Pemerintah
Kisah 'Palet Hitam' hingga Panel Surya, Jejak Bisnis Keberlanjutan FKS Group di Jawa Timur

Kisah "Palet Hitam" hingga Panel Surya, Jejak Bisnis Keberlanjutan FKS Group di Jawa Timur

Swasta
Sampah Bikin Gelisah, Mahasiswa UGM Edukasi Lewat Permainan Papan

Sampah Bikin Gelisah, Mahasiswa UGM Edukasi Lewat Permainan Papan

Pemerintah
12 Tahun Terakhir, Rata-rata Suhu Bumi Sudah Naik 1,5 Derajat Celsius

12 Tahun Terakhir, Rata-rata Suhu Bumi Sudah Naik 1,5 Derajat Celsius

LSM/Figur
Aktif Lestarikan Lingkungan, PT GNI Ajak Masyarakat Partisipasi dalam Aksi Bersih-bersih Desa

Aktif Lestarikan Lingkungan, PT GNI Ajak Masyarakat Partisipasi dalam Aksi Bersih-bersih Desa

Swasta
18 Perusahaan Dituntut Ganti Rugi Lingkungan Rp 6,1 Triliun karena Karhutla

18 Perusahaan Dituntut Ganti Rugi Lingkungan Rp 6,1 Triliun karena Karhutla

Pemerintah
Siap Kerja, 10 Sahabat Disabilitas Raih Sertifikasi BNSP MUA Bakti BCA

Siap Kerja, 10 Sahabat Disabilitas Raih Sertifikasi BNSP MUA Bakti BCA

Swasta
UKI dan USC Berkolaborasi, Hadirkan Mata Kuliah Pengenalan AI

UKI dan USC Berkolaborasi, Hadirkan Mata Kuliah Pengenalan AI

Swasta
AS dan RI Teken Pengalihan Utang, Lindungi Ekosistem Terumbu Karang

AS dan RI Teken Pengalihan Utang, Lindungi Ekosistem Terumbu Karang

Pemerintah
Konservasi Terumbu Karang, YKAN Rilis Koralestari di Kaltim dan NTT

Konservasi Terumbu Karang, YKAN Rilis Koralestari di Kaltim dan NTT

LSM/Figur
Perubahan Iklim dan Pertumbuhan Penduduk Jadi Ancaman Ketahanan Pangan

Perubahan Iklim dan Pertumbuhan Penduduk Jadi Ancaman Ketahanan Pangan

LSM/Figur
Memahami Higienitas Industri, Poin Penting untuk Pastikan Kenyamanan di Lingkungan Kerja Pengolahan Mineral

Memahami Higienitas Industri, Poin Penting untuk Pastikan Kenyamanan di Lingkungan Kerja Pengolahan Mineral

Swasta
Konsumsi Energi RI pada 2023 Tertinggi dalam 6 Tahun Terakhir

Konsumsi Energi RI pada 2023 Tertinggi dalam 6 Tahun Terakhir

Pemerintah
IUP Batu Bara untuk Ormas Keagamaan dan Pergeseran Wacana Nasionalisme

IUP Batu Bara untuk Ormas Keagamaan dan Pergeseran Wacana Nasionalisme

Pemerintah
IESR: Power Wheeling dapat Tarik Investasi Perusahaan Multinasional

IESR: Power Wheeling dapat Tarik Investasi Perusahaan Multinasional

LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com