Jelang Pemilu 2024, Risiko Perusakan Hutan Dikhawatirkan Meningkat

KOMPAS.com - Risiko perusakan hutan dan deforestasi dikhawatirkan meningkat menjelang pemilihan umum (pemilu) 2024 mendatang.

Direktur Eksekutif Forest Watch Indonesia Mufti Barri menyampaikan kekhawatirannya tentang tren pembukaan hutan saat kontestasi politik.

Pasalnya, berkaca pada pemilu-pemilu sebelumnya, pelepasan hutan dalam jumlah besar hingga ratusan ribu hektare (ha) beberapa kali terjadi ketika sebuah rezim berakhir.

Baca juga: Data Penurunan Laju Deforestasi di Indonesia Diragukan

"Untuk itu, jangan lagi hutan dikorbankan untuk pundi-pundi politik, kita perlu memantau dua sampai tiga bulan sebelum dan setelah pemilihan umum," kata Mufti.

Hal tersebut disampaikan Mufti dalam diskusi bertajuk Menjaga yang Tersisa Seri 1: Nasib Hutan di Momen Politik 2024 yang digelar oleh Yayasan Madani Berkelanjutan, Kamis (15/6/2023).

"Kami juga berharap Menteri LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) yang sekarang tidak melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh menteri-menteri sebelumnya yang melakukan pelepasan kawasan hutan di detik-detik terakhir sebelum rezimnya berakhir," kata Mufti.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Trend Asia Yuyun Indradi mempertanyakan keinginan politik atau political will pemerintah dalam melindungi lingkungan dan manusia.

Baca juga: Deforestasi Indonesia Capai 113.534 Hektare, Turun 8,33 Persen

Menurut Yuyun, saat ini ekonomi dan kepentingan investasi masih menjadi panglima dan belum memperhitungkan aspek sosial dan lingkungan.

"Dan sejarah seperti berulang, harapan (untuk mendapatkan) presiden yang pro-hutan atau lingkungan masih tipis. Untuk itu perlu suara kencang dari pemilih pemula untuk melawan perusakan hutan," kata Yuyun Indradi.

Program Manager Natural Resource and Economic Governance Transparency International Indonesia Ferdian Yazid berujar, politik di Indonesia masih berbentuk kartel politik.

Sehingga, penting adanya transparansi pendanaan yang dilakukan oleh kandidat calon presiden dan juga calon anggota legislatif.

Baca juga: RGE Bantah Tudingan Deforestasi dalam Rantai Pasok

"Kandidat calon presiden dan calon anggota legislatif harus transparan dalam pendanaan, terutama dalam pembiayaan kampanyenya. Jangan sampai visi misinya sangat peduli dengan lingkungan, namun di balik sumber pendanaannya berasal dari korporasi yang mengeksploitasi sumber daya alam," ujar Ferdian.

Dia juga mengingatkan bahwa para pemilih jangan mau terfragmentasi ketika pemilu.

"Perjuangan melawan perusakan hutan harus berlanjut hingga pascapemilu," ucap Ferdian.

Baca juga: Wonderwoods, Hutan Vertikal yang Hasilkan 41 Ton Oksigen Per Tahun