Merunut Upaya Pemerintah Mengembalikan Hak Udara Bersih untuk Warga Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Kualitas udara di Kota Jakarta terpantau buruk dalam beberapa waktu belakangan ini.

Tidak hanya bisa dilihat dari tampilan langit yang kelabu, kualitas udara buruk juga tercatat di laman resmi IQAir pada Minggu (13/8/2023) pagi.

Indeks kualitas udara kota Jakarta pagi ini menembus angka 172, dengan polutan utama PM 2,5 serta nilai konsentrasi 96,8 mikrogram per meter kubik.

Hal tersebut yang membuat Kota Jakarta tercatat sebagai kota paling berpolusi di dunia pada Minggu pagi ini.

Meski isu ini sudah mencuat, namun langkah nyata dari Pemerintah untuk menangani masalah serius tersebut masih terlihat minim.

Bahkan masyarakat juga masih terlihat santai akan masalah polusi udara yang lambat laun membahayakan kesehatan tersebut.

Beberapa solusi yang terus ditawarkan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memindahkan ibu kota negara dari Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) atau beralih ke kendaraan listrik.

Sebagaimana disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu bahwa polusi di Jakarta bakal berkurang ketika sebagian beban Jakarta dipindahkan ke IKN yang terletak di Kalimantan.

"Salah satu solusinya adalah mengurangi beban Jakarta sehingga sebagian nanti digeser ke Ibu Kota Nusantara," kata Jokowi seusai meresmikan Indonesia Arena di Kawasan Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, Senin (7/8/2023).

Baca juga: Proyek PLTU Suralaya Gunakan Teknologi Ramah Lingkungan, Hasilkan Sedikit Polusi

Selain itu, sejumlah insentif telah diberikan untuk masyarakat yang beralih ke kendaraan listrik, salah satunya tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua.

Insentif senilai Rp 7 juta itu ditujukan untuk 200.000 unit pembelian motor listrik baru sepanjang 2023.

Terkait hal ini, Juru Kampanye Energi dan Iklim Greenpeace Indonesia Bondan Andriyanu berpendapat, apabila solusi mengatasi masalah polusi udara Jakarta hanya dengan beralih ke kendaraan listrik, maka sama saja dengan memindahkan asap knalpot ke cerobong Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

"Karena listrik yang digunakan untuk mengisi kendraan listrik kita masih berasal dari PLTU batu bara," ujar Bondan saat dihubungi Kompas.com.

Selain itu, peralihan ke kendaraan listrik juga tidak menyelesaikan masalah kemacetan yang menjadi salah satu penyumbang polusi udara Jakarta.

"Yang ada akan tambah macet jalanan di Jakarta dengan bertambahnya kendaraan listrik pribadi," imbuh Bondan.