Pemberdayaan Perempuan Pelaku UMKM Dapat Tekan Kemiskinan

KOMPAS.com – Pemberdayaan perempuan pelaku usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) dan kemudahan akses keuangannya dapat membantu menekan angka kemiskinan.

Hal tersebut disampaikan Plt Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Ferry Irawan dalam pelantikan Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) Aceh di Banda Aceh, Senin (28/8/2023).

“Pemberdayaan UMKM yang dilakoni oleh kelompok perempuan dan kemudahan akses keuangan untuk permodalan merupakan pendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia agar bisa menjadi negara maju di tahun 2045,” kata Ferry, sebagaimana dilansir Antara.

Baca juga: Begini Rekomendasi Kongres Nasional Perempuan untuk Pengembangan Kepemimpinan

Menurut Ferry, pertumbuhan ekonomi yang ditopang dari perempuan pelaku UMKM bakal membantu target Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional pada 2045.

“Secara nasional, angka kemiskinan di Indonesia memang terus menurun. Dan saat ini, target pemerintah adalah menurunkan angka kemiskinan ekstrem, yakni nol persen di tahun 2024,” ujarnya.

Ferry menuturkan, Kemenko Perekonomian diamanahkan memberdayakan ekonomi. Orogram pemberdayaan perekonomian oleh FPPI disebut sejalan dengan upaya kementerian.

“Apalagi sekarang juga ada program inklusi keuangan, yang memang harus dilakukan secara bersama oleh semua pihak,” kata Ferry.

Baca juga: Keterwakilan dan Kepemimpinan Perempuan Masih Belum Merata

Dalam acara itu Ferry juga menyaksikan peluncuran program pemberdayaan ekonomi dari FPPI bernama Mujahidah Malahayati.

Sementara itu, Ketua umum DPP FPPI Pusat Marlinda Irwanti menyampaikan, program Mujahidah Malahayati merupakan kolaborasi dengan Kemenko Perekonomian.

Program tersebut bertujuan untuk mendorong kebutuhan UMKM, pesantren, serta pemberdayaan perempuan dan pemuda melalui keuangan inklusi.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh Meutia Juliana berujar, Pemerintah Aceh terus memberikan dukungan kepada organisasi pemberdayaan perempuan.

Baca juga: PPI Jepang dan KJRI Osaka Dorong Kepemimpinan Perempuan

Dengan dukungan tersebut, diharapkan organisasi pemberdayaan perempuan menjalankan program yang mendorong perempuan lain berperan aktif di masyarakat.

Dia juga meminta FPPI Aceh membangun kerja sama dengan organisasi lain seperti ulama, tokoh masyarakat, dan legislator agar daya dorong lebih kuat.

“Dengan demikian, ke depan lebih banyak perempuan Aceh yang tampil sebagai pemimpin masyarakat, sehingga penegakan hak-hak perempuan juga lebih nyaring terdengar di ruang publik,” ucap Meutia.

Baca juga: Porsi Perempuan di Level Pengambil Keputusan Perlu Ditambah