Porsi Perempuan di Level Pengambil Keputusan Perlu Ditambah

KOMPAS.com – Jumlah perempuan yang ada di level pengambil kebijakan masih sedikit. Porsi mereka perlu ditambah untuk menghasilkan keputusan berperspektif gender.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menyampaikan, kepemimpinan perempuan yang berperspektif gender dan peduli hak anak harus tumbuh di berbagai bidang dan didukung oleh semua pihak.

“Minimnya posisi perempuan dalam jajaran pengambil atau pembuat keputusan dalam lembaga publik berpengaruh pada upaya pengarusutamaan gender dalam pembangunan,” ujar Bintang dalam seminar bertajuk "Inovasi Kepemimpinan Perempuan di Sektor Pendidikan di Daerah" yang digelar Badan Riset dan Inovasi (BRIN), Selasa (8/8/2023).

Baca juga: Perempuan Punya Potensi Besar untuk Bantu Perekonomian Indonesia

Bintang menyampaikan, perempuan harus berada dalam lingkaran pengambilan keputusan, sebagaimana dilansir dari siaran pers Kementerian PPPA.

Para perempuan juga didorong memiliki akses untuk terlibat dan ikut serta mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan kebijakan, program, anggaran, serta melakukan kontrol terhadap implementasinya.

Dia mengatakan, meski persentase keterwakilan perempuan di lembaga legislatif mengalami kenaikan setiap periode, namun upaya afirmatif kuota 30 persen perempuan di parlemen masih belum terpenuhi sesuai amanat undang-undang.

Sementara itu, dalam posisi jabatan eksekutif, saat ini baru ada 24 daerah yang dipimpin oleh kepala daerah perempuan atau sekitar 4 persen dari total daerah di Indonesia.

Baca juga: Berbagi Inspirasi Perempuan Indonesia, HWT Gold Gelar Beauty Makeover Party

Bahkan di level desa, persentasenya juga masih sedikit yaitu hanya 5 persen desa yang dipimpin oleh kepala desa perempuan.

Bintang menjelaskan, kepemimpinan perempuan memberikan nuansa yang berbeda dengan kepemimpinan laki-laki pada umumnya.

Pasalnya, menurut Bintang perempuan memiliki sifat yang lebih empati, lebih detail, dan memiliki sudut pandang yang berbeda dalam penanganan masalah.

Dia menambahkan, ada banyak pemimpin perempuan yang berkompetensi sama atau bahkan melebihi laki-laki, namun mereka hanya memiliki sedikit kesempatan.

Baca juga: Perempuan Harus Semakin Dilibatkan dalam Pembangunan Desa

“Saat perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk aktif secara politik dan membuat berbagai keputusan dan kebijakan, maka akan muncul kebijakan-kebijakan dan program-program yang lebih representatif dan inklusif,” tutur Bintang.

Bintang juga menyampaikan, jenjang pendidikan akan berpengaruh besar terhadap karier profesional pegawai perempuan.

“Keberadaan pemimpin perempuan dalam jabatan publik baik dalam jabatan birokrasi maupun jabatan politik juga perlu ditingkatkan,” tutur Bintang.

Untuk menghadapi tantangan global, diperlukan kepemimpinan perempuan yang visioner, inovatif, kemampuan manajemen yang baik, kemampuan kerja tim yang baik, percaya diri, tangguh, kuat, dan berperspektif gender.

Baca juga: Kekerasan terhadap Perempuan Bak Gunung Es, Laporan Naik 2 Kali Lipat pada 2022

Oleh karena itu, kepemimpinan perempuan perlu terus digaungkan dan digelorakan dengan cara memposisikan perempuan sebagai subjek pembangunan dan meminimalkan faktor kendala yang dihadapi perempuan.

Sementara itu, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko berpendapat, meningkatnya peran dan keterlibatan perempuan dalam pembangunan akan mendukung kemajuan bangsa, termasuk di sektor teknologi dan pendidikan.

Menurut Laksana, rasio periset dan civitas perempuan di BRIN cukup tinggi yaitu sekitar 40 persen dan diharapkan akan dan masih terus meningkat.

Minat perempuan dalam sektor riset dan inovasi teknologi juga dinilai meningkat, yang ditandai lebih dari 50 persen periset baru adalah perempuan.

Baca juga: Perempuan Jadi Kelompok Paling Terdampak Perubahan Iklim di Indonesia