Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/09/2023, 18:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Kebijakan domestic market obligation (DMO) untuk batu bara perlu dievaluasi oleh pemerintah.

Sebab, kebijakan tersebut membuat harga batu bara lebih rendah sehingga berpengaruh terhadap pengembangan energi terbarukan.

Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa dalam acara "Bloomberg CEO Forum at ASEAN" pada Rabu (6/9/2023).

Baca juga: Menuju Transisi Energi Berkeadilan, Perlu Mitigasi di Daerah Penghasil Batu Bara

Fabby menyebutkan, evaluasi kebijakan DMO juga perlu dibicarakan hingga ke tataran legislatif agar ruang bagi pengembangan energi terbarukan menjadi lebih besar.

Selain itu, dia juga menyebutkan tarif listrik dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara yang relatif lebih rendah dibandingkan energi terbarukan.

Hal ini membuat perusahaan pelat merah penyedia listrik, PLN, memiliki pilihan yang terbatas untuk mendorong pemanfaatan energi terbarukan.

Menurutnya, tarif listrik yang setara antara energi fosil dan energi terbarukan akan membuat perusahaan penyedia listrik mempunyai cukup modal untuk berinvestasi di energi terbarukan.

Baca juga: Dukung Net Zero Emission 2050, AIA Group Divestasi Batu Bara

Dari sisi pembiayaan, Fabby menuturkan Indonesia membutuhkan investasi yang untuk mempercepat pembangunan energi terbarukan.

"Untuk mencapai target JETP (Just Energy Transition Partnership) yakni 34 persen bauran energi terbarukan pada 2030, setidaknya Indonesia perlu membangun sekitar 40 GW (gigawatt) kapasitas energi terbarukan," terang Fabby dilansir dari situs web IESR.

Menurut Fabby, Indonesia sangat membutuhkan instrumen pembiayaan yang tepat. Dia berpendapat, Indonesia membutuhkan pembiayaan lunak dengan bunga yang rendah.

Selain itu, Fabby turut menyoroti penyusunan perencanaan dan kebijakan investasi komprehensif atau comprehensive investment and policy plan (CIPP) dalam JETP.

Baca juga: Penelitian: Co-firing Bukan Solusi Efektif Pangkas Emisi dan Polusi PLTU Batu Bara

Dia berucap, ketersediaan data yang terbatas menjadi salah satu kendala dalam penyusunan dokumen CIPP, terutama mengenai PLTU captive atau pembangkit yang dioperasikan perusahaan tertentu guna menyuplai pasokan listriknya sendiri.

"Dalam dua tahun terakhir, Indonesia mendorong kebijakan hilirisasi batu bara yang akhirnya meningkatkan jumlah industri yang membangun fasilitas pengolahan mineral atau smelter, sehingga memperbanyak pembangkit PLTU batu bara captive untuk melistriki smelter tersebut," ungkap Fabby.

"Sementara saat JETP disepakati pada 2022, data yang digunakan masih menggunakan data tanpa penambahan PLTU captive tersebut," sambungnya.

Baca juga: Nasib Daerah Penghasil Batu Bara di Era Transisi Energi

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
4 Hektare Lahan TN Barbak Sembilang Rusak karena Perambahan
4 Hektare Lahan TN Barbak Sembilang Rusak karena Perambahan
Pemerintah
Adena Coffee Berbagi Strategi Bangun Kopi Berkelanjutan dari Kebun
Adena Coffee Berbagi Strategi Bangun Kopi Berkelanjutan dari Kebun
Swasta
Trenggalek Pulihkan Terumbu Karang, Siapkan Ekowisata Selam
Trenggalek Pulihkan Terumbu Karang, Siapkan Ekowisata Selam
Pemerintah
Kemenristekdikti Ungkap Peran Kampus dalam Mempercepat Capaian SDGs
Kemenristekdikti Ungkap Peran Kampus dalam Mempercepat Capaian SDGs
Pemerintah
Tiga Lembaga Filantropi Gelar Kampanye Kesehatan Mental Remaja lewat Kompetisi Film
Tiga Lembaga Filantropi Gelar Kampanye Kesehatan Mental Remaja lewat Kompetisi Film
LSM/Figur
Ibadah Haji Bisa Lebih Ramah Lingkungan, BPKH Luncurkan Panduannya
Ibadah Haji Bisa Lebih Ramah Lingkungan, BPKH Luncurkan Panduannya
Swasta
Kemenhut Sebut 192.582 Masyarakat Mendapat Manfaat Perhutanan Sosial
Kemenhut Sebut 192.582 Masyarakat Mendapat Manfaat Perhutanan Sosial
Pemerintah
Panas Ekstrem, Bagaimana Pohon Bisa Jadi AC Alami untuk Seluruh Kota?
Panas Ekstrem, Bagaimana Pohon Bisa Jadi AC Alami untuk Seluruh Kota?
LSM/Figur
5 Tuntutan Masyarakat Sipil untuk DEN Demi Transisi Energi Berkeadilan
5 Tuntutan Masyarakat Sipil untuk DEN Demi Transisi Energi Berkeadilan
LSM/Figur
Publik Global Dukung Pajak Karbon, Apalagi jika Atasi Ketimpangan
Publik Global Dukung Pajak Karbon, Apalagi jika Atasi Ketimpangan
LSM/Figur
SIG Perbesar Kapasitas PLTS untuk Perkat Dekarbonisasi
SIG Perbesar Kapasitas PLTS untuk Perkat Dekarbonisasi
BUMN
Kepala TN Gunung Rinjani: Pendakian Harus Utamakan Keselamatan
Kepala TN Gunung Rinjani: Pendakian Harus Utamakan Keselamatan
Pemerintah
Coldplay Rilis 'EcoRecords' Lagi, Album dengan Piringan Daur Ulang
Coldplay Rilis "EcoRecords" Lagi, Album dengan Piringan Daur Ulang
Swasta
Jawaban Panjang AI Butuh Energi 50 Kali Lebih Banyak, Pengguna Perlu Bijak Bertanya
Jawaban Panjang AI Butuh Energi 50 Kali Lebih Banyak, Pengguna Perlu Bijak Bertanya
LSM/Figur
Risiko Bisnis Kian Kompleks di Tengah Krisis yang Saling Terhubung, Bagaimana Cara agar Bisa Bertahan?
Risiko Bisnis Kian Kompleks di Tengah Krisis yang Saling Terhubung, Bagaimana Cara agar Bisa Bertahan?
Swasta
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau