Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 21 September 2023, 07:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Tengah menyebut rentetan kebakaran tempat pembuangan akhir (TPA) di provinsi tersebut dalam beberapa waktu terakhir perlu mendapat perhatian serius.

Pasalnya, peristiwa kebakaran di TPA kerap terjadi saat saat musim kemarau saban tahunnya. Walhi menilai, pemerintah perlu menyusun langkah mitigasi dan adaptasi untuk mencegah kejadian serupa terulang.

Menurut catatan Walhi Jateng, peristiwa kebakaran pada 2023 terjadi di lima TPA yakni Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, Kota Solo, dan Kota Semarang.

Baca juga: Pemkot Semarang Ungkap Dugaan Penyebab Kebakaran di TPA Jatibarang

Rentetan kebakaran paling banyak terjadi pada September, mulai dari TPA Pesalakan Kabupaten Pemalang pada 1 September 2023, TPA Muarareja Kota Tegal pada 2 September 2023, TPA Putri Cempo Solo pada 16 September 2023, dan TPA Jatibarang Semarang pada 18 September 2023.

Dua bulan sebelumnya, terjadi kebakaran di TPA Penujah Kabupaten Tegal pada 26 Juni 2023.

Walhi Jateng menyebutkan, hampir semua kebakaran TPA disebabkan oleh letupan gas metana karena penumpukan sampah organik yang bercampur dengan sampah lainnya yang mudah terbakar.

“Ditambah lagi dengan kondisi angin yang kencang dan musim kemarau yang panas. Hanya di TPA Muarareja Kota Tegal yang disebabkan oleh rembetan ilalang yang dibakar oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya,” tulis Walhi Jateng dalam siaran pers, Rabu (20/9/2023).

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, di Solo, pemadaman kebakaran di TPA Putri Cempo mengerahkan water bombing atau penyiraman dari udara.

Baca juga: Masih Ada Dua Titik Asap di TPA Jatibarang, Dua Unit Pemadam Kebakaran Disiagakan Satu Minggu

Hingga Rabu, api belum sepenuhnya padam di Putri Cempo sehingga metode water bombing tetap dilakukan. 

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengatakan, cuaca yang panas dan angin membuat api di gunungan sampah TPA Putri Cempo sulit dipadamkan.

Walhi Jateng menambahkan, pemadaman api dalam kebakaran TPA seharusnya tidak menggunakan air secara keseluruhan.

"Perlu ada kombinasi pemadaman api dengan menggunakan tanah untuk menutupi area kebakaran dan menutupi pori-pori sampah sebagai sumber timbulnya metana," tulis Walhi Jateng.

"Metode ini dapat mematikan api hingga sumber terdalam (tumpukan sampah). Pemilihan strategi yang tepat dapat meminimalisasi dampak terhadap masyarakat di sekitar lokasi," sambungnya.

Baca juga: Waspada Kebakaran Susulan di TPA Jatibarang, Pemkot Semarang Antre Bantuan Water Bombing Setelah Solo

Di satu sisi, kebakaran di area TPA yang berlangsung cukup lama akan berdampak bagi kesehatan masyarakat.

Merespons rentetan peristiwa kebakaran di TPA, terutama di Jawa Tengah, Walhi Jawa Tengah menyampaikan beberapa tuntutan.

Pertama, mendesak pemerintah menghentikan pengelolaan TPA dengan sistem open dumping untuk mengurangi potensi kebakaran di masa mendatang.

Kedua, mengimplementasikan pengelolaan sampah dengan hierarki zero waste yang benar dengan berfokus pada pengurangan sampah dari sumber seperti organik dan plastik sekali pakai.

Ketiga, menyusun langkah-langkah strategis mencegah kebakaran TPA terjadi di masa mendatang.

Keempat, memberikan bantuan layanan kesehatan gratis dan bantuan lain yang dibutuhkan oleh masyarakat terdampak, termasuk pemulung yang kehilangan sumber penghidupannya.

Baca juga: Gibran Sebut Status Tanggap Darurat Ditetapkan hingga Kebakaran TPA Putri Cempo Padam

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
8 Juta Anak Indonesia Memiliki Darah Mengandung Timbal Melebihi Batas WHO
8 Juta Anak Indonesia Memiliki Darah Mengandung Timbal Melebihi Batas WHO
Pemerintah
Bobibos Diklaim Lebih Ramah Lingkungan, Ini Penjelasan BRIN
Bobibos Diklaim Lebih Ramah Lingkungan, Ini Penjelasan BRIN
LSM/Figur
IWIP Libatkan UMKM dalam Rantai Pasok Industri, Nilai Kerja Sama Tembus Rp 4,4 Triliun
IWIP Libatkan UMKM dalam Rantai Pasok Industri, Nilai Kerja Sama Tembus Rp 4,4 Triliun
Swasta
Celios: Pembatasan Izin Smelter Harus Disertai Regulasi dan Peta Dekarbonisasi
Celios: Pembatasan Izin Smelter Harus Disertai Regulasi dan Peta Dekarbonisasi
Pemerintah
COP30 Buka Peluang RI Dapatkan Dana Proyek PLTS 100 GW
COP30 Buka Peluang RI Dapatkan Dana Proyek PLTS 100 GW
Pemerintah
Kemenhut: 6.000 ha TN Kerinci Seblat Dirambah, Satu Orang Jadi Tersangka
Kemenhut: 6.000 ha TN Kerinci Seblat Dirambah, Satu Orang Jadi Tersangka
Pemerintah
Masa Depan Keberlanjutan Sawit RI di Tengah Regulasi Anti Deforestasi UE dan Tekanan dari AS
Masa Depan Keberlanjutan Sawit RI di Tengah Regulasi Anti Deforestasi UE dan Tekanan dari AS
Swasta
Negara di COP30 Sepakati Deklarasi Memerangi Disinformasi
Negara di COP30 Sepakati Deklarasi Memerangi Disinformasi
Pemerintah
3.099 Kasus Iklim Diajukan Secara Global hingga Pertengahan 2025
3.099 Kasus Iklim Diajukan Secara Global hingga Pertengahan 2025
Pemerintah
Seruan UMKM di COP30: Desak agar Tak Diabaikan dalam Transisi Energi
Seruan UMKM di COP30: Desak agar Tak Diabaikan dalam Transisi Energi
Pemerintah
Mendobrak Stigma, Menafsir Ulang Calon Arang lewat Suara Perempuan dari Panggung Palegongan Satua Calonarang
Mendobrak Stigma, Menafsir Ulang Calon Arang lewat Suara Perempuan dari Panggung Palegongan Satua Calonarang
LSM/Figur
Fragmentasi Regulasi Hambat Keberlanjutan Industri Sawit RI
Fragmentasi Regulasi Hambat Keberlanjutan Industri Sawit RI
Swasta
Terkendala Harga, ESDM Pilih Solar dengan Kandungan Sulfur Tinggi untuk Campuran B50
Terkendala Harga, ESDM Pilih Solar dengan Kandungan Sulfur Tinggi untuk Campuran B50
Pemerintah
Inovasi Keimigrasian di KEK Gresik, Langkah Strategis Perkuat Ekonomi Hijau dan Iklim Investasi Indonesia
Inovasi Keimigrasian di KEK Gresik, Langkah Strategis Perkuat Ekonomi Hijau dan Iklim Investasi Indonesia
Pemerintah
Pendidikan dan Digitalisasi Jadi Motor Pembangunan Manusia di Kalimantan Tengah
Pendidikan dan Digitalisasi Jadi Motor Pembangunan Manusia di Kalimantan Tengah
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau