Regulasi Pengembangan Investasi Hijau Harus Bisa Pecahkan Masalah Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Investasi hijau atau green investment membutuhkan regulasi untuk mendorong pengembangannya.

Namun demikian, regulasi pengembangan investasi hijau harus bisa memecahkan sejumlah masalah, termasuk yang muncul dari sudut pandang swasta.

Hal ini disampaikan oleh Chief of Corporate Development PT Astra International Tbk Iswan Kosasih dalam BNI Investor Daily Summit 2023 di Hutan Kota by Plataran, Jakarta, Rabu (25/10/202).

Capaian investasi hijau di Indonesia masih relatif kecil jika dibandingkan dengan total investasi di sektor energi.

"Green investment pada 2021 masih sekitar 1,4 miliar dolar AS, dibandingkan dengan total investasi di sektor energi secara keseluruhan hampir mencapai 30 miliar dolar AS," jelasnya.

Padahal, Indonesia sebenarnya memiliki potensi besar untuk investasi di sektor energi baru dan terbarukan (EBT).

Baca juga: Satu Dekade, Investasi Kredit Karbon Dunia Tembus Rp 557 Triliun

Beberapa masalahnya adalah energi fosil masih menjadi bagian terpenting dalam pengadaan listrik di Indonesia, dan terlihat masih akan tetap demikian untuk beberapa tahun ke depan.

"Bagaimana caranya dengan potensi yang ada, supaya ada capital inflow terhadap investasi-investasi tersebut (investasi hijau)," imbuhnya.

Masalah kedua adalah bagaimana menyeimbangkan antara usaha menuju dekarbonisasi dengan pertumbuhan ekonomi.

Kemudian yang tidak kalah penting adalah mengenai transisi tenaga kerja. Pasalnya, energi fosil menjadi salah satu penyumbang tenaga kerja terbesar di Indonesia.

Sementara jika Indonesia melakukan phasing out coal, diperkirakan akan ada 250.000 tenaga kerja yang terdampak.

Oleh karena itu, bagaimana caranya regulasi investasi hijau bisa melalukan reskilling maupun upskilling tenaga kerja.

"Untuk regulasi yang dikeluarkan harusnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada tersebut," tandasnya.