Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 03/11/2023, 09:00 WIB
Hilda B Alexander

Penulis

KOMPAS.com - Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi Islam terbesar di dunia, memiliki peran krusial dalam meningkatkan kualitas kesehatan publik dengan menyebarluaskan informasi yang akurat mengenai pengurangan risiko tembakau, salah satunya pemanfaatan produk tembakau alternatif.

Hal ini disampaikan oleh Dosen Syarif Hidayatullah Jakarta dan Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) 2015-2021 Rumadi Ahmad dalam Konferensi Afrika II tentang Pengurangan Risiko Kesehatan-Kesehatan Global Afrika, beberapa waktu lalu.

“Kami akan terus menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai pengurangan risiko lingkungan dan tembakau, serta isu-isu strategis nasional lainnya melalui jaringan NU yang luas untuk memastikan implementasi kebijakan, mulai dari tingkat akar rumput,” paparnya, dikutip dari rilis pers, Jumat (3/11/2023).

Menurut Rumadi, pengurangan risiko tembakau dengan memanfaatkan produk tembakau alternatif perlu untuk segera dimaksimalkan mengingat tingginya angka perokok di Indonesia.

Baca juga: AstraZeneca Dekarbonisasi Sektor Kesehatan Melalui Elektrifikasi Mobilitas

Dia menyebut, pertumbuhan prevalensi merokok naik dari 27 persen pada tahun 1995 telah menjadi 36,3 persen pada tahun 2018.

Kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi pemerintah untuk menghadapi penyakit yang berkaitan dengan kebiasaan merokok.

“Adanya potensi (pemanfaatan) produk tembakau alternatif yang inovatif dan (profil) risikonya yang lebih rendah memotivasi kami untuk menyederhanakan pendekatan dalam pengurangan risiko tembakau. Pemerintah perlu memaksimalkan manfaatnya demi kesehatan masyarakat yang lebih baik,” jelasnya.

Agar penggunaan produk tembakau alternatif dapat dimaksimalkan oleh perokok dewasa, lanjut Rumadi, seluruh pemangku kepentingan perlu mendorong inovasi untuk pengurangan risiko melalui pembangunan infrastruktur komunitas riset oleh akademisi secara berkelanjutan dengan melibatkan semua pihak.

Tak hanya itu, organisasi masyarakat juga perlu dilibatkan untuk menciptakan dialog di ruang publik.

Baca juga: 6 Dampak Perubahan Iklim terhadap Kesehatan Manusia

Dukungan PBNU terhadap pemanfaatan produk tembakau alternatif disampaikan melalui kajian yang dilakukan Lakpesdam sebelumnya dengan buku berjudul “Fikih Tembakau-Kebijakan Produk Tembakau Alternatif di Indonesia.”

Prioritas NU, lanjut Rumadi, adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pro dan kontra dengan mengandalkan bukti ilmiah dan empiris.

"Hal ini untuk memastikan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab sehingga meminimalkan potensi dalam berbagai aspek dan menerapkan pendekatan produk tembakau alternatif supaya relevan,” kata Rumadi.

Pada forum yang sama, Wakil Direktur AOI University Hospital Jepang Dr. Hiroya Kumamaru menyampaikan,  pendekatan berhenti merokok secara total ternyata sulit dilakukan bagi perokok dewasa di Jepang.

Maka itu, pemanfaatan produk tembakau alternatif, seperi produk tembakau yang dipanaskan ternyata dapat membantu perokok dewasa beralih dari kebiasaan merokok di negara tersebut.

Baca juga: Pakar Indonesia Beri Masukan pada Konferensi Kesehatan Global Afrika

Menurut Hiroya, mengobati penyakit yang berkaitan dengan merokok membutuhkan biaya sekitar 4,3 triliun yen. Pengeluarannya hampir dua kali lipat pendapatan pajak, yaitu 2,8 triliun yen per tahun.

"Adanya produk tembakau yang dipanaskan membantu sepertiga jumlah pria dan seperempat jumlah wanita di Jepang untuk mulai berhenti merokok,” tuntasnya.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya

COP16 Riyadh: Perusahaan Didesak Perkuat Investasi Kesehatan Lahan

COP16 Riyadh: Perusahaan Didesak Perkuat Investasi Kesehatan Lahan

Swasta
Pertanian Tak Berkelanjutan Sebabkan Degradasi Lahan, Arab Saudi Luncurkan Agenda Aksi Riyadh

Pertanian Tak Berkelanjutan Sebabkan Degradasi Lahan, Arab Saudi Luncurkan Agenda Aksi Riyadh

Pemerintah
Desa Sejahtera Astra Boja Farm Berhasil Ekspor Hasil Pertanian Organik

Desa Sejahtera Astra Boja Farm Berhasil Ekspor Hasil Pertanian Organik

Pemerintah
Desa Sejahtera Astra, Dukung Ekonomi Masyarakat yang Ramah Lingkungan

Desa Sejahtera Astra, Dukung Ekonomi Masyarakat yang Ramah Lingkungan

Swasta
Australia Berpotensi Jadi Pemimpin Dunia dalam Industri Besi Hijau

Australia Berpotensi Jadi Pemimpin Dunia dalam Industri Besi Hijau

Pemerintah
COP16 Riyadh: Kesehatan Tanah Jadi Cermin Kualitas Makanan

COP16 Riyadh: Kesehatan Tanah Jadi Cermin Kualitas Makanan

LSM/Figur
Di Forum Dunia, Petani Gurem Dapat Perhatian Serius

Di Forum Dunia, Petani Gurem Dapat Perhatian Serius

LSM/Figur
Hampir Semua Es Laut Arktik Diperkirakan Bisa Mencair pada Musim Panas 2027

Hampir Semua Es Laut Arktik Diperkirakan Bisa Mencair pada Musim Panas 2027

LSM/Figur
Bisakah Serangga Jadi Solusi Limbah Plastik Dunia?

Bisakah Serangga Jadi Solusi Limbah Plastik Dunia?

Pemerintah
Pegiat Lingkungan Raih Penghargaan Kehati Award 2024

Pegiat Lingkungan Raih Penghargaan Kehati Award 2024

LSM/Figur
Perubahan Iklim Bisa Rugikan Stadion FIFA hingga 800 Juta Dollar AS

Perubahan Iklim Bisa Rugikan Stadion FIFA hingga 800 Juta Dollar AS

Pemerintah
Pengelolaan Lahan dan Air Berkelanjutan Perlu Investasi Rp 4,8 Kuadriliun Per Tahun

Pengelolaan Lahan dan Air Berkelanjutan Perlu Investasi Rp 4,8 Kuadriliun Per Tahun

LSM/Figur
Tantangan Konservasi di Indonesia, Mulai dari Pendanaan hingga Kebakaran

Tantangan Konservasi di Indonesia, Mulai dari Pendanaan hingga Kebakaran

Pemerintah
42 Perusahaan Raih Penghargaan Investing on Climate Editors’ Choice Award 2024

42 Perusahaan Raih Penghargaan Investing on Climate Editors’ Choice Award 2024

Pemerintah
Anggaran Konservasi Turun Rp 300 Miliar dalam APBN 2025

Anggaran Konservasi Turun Rp 300 Miliar dalam APBN 2025

Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau