Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cegah Stunting, Pemerintah Diminta Bentuk Satgasus Tangani Perkawinan Anak

Kompas.com - 03/11/2023, 08:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Pemerintah diminta membentuk satuan tugas khusus (satgasus) yang berwenang untuk mencegah dan menangani perkawinan anak sebagai upaya percepatan penurunan stunting.

Permintaan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra pada Rabu (2/11/2023).

"Pentingnya pembentukan satgasus pencegahan dan penanganan perkawinan anak serta memperkuat bimbingan perkawinan bagi calon pengantin," kata Jasra, sebagaimana dilansir Antara.

Baca juga: Pernikahan Dini Jadi Salah Satu Penyebab Tingginya Kasus Stunting di Mamuju

Dia menilai, perkawinan anak dan ketidaksiapan calon pengantin menjadi salah satu penyebab stunting pada bayi.

Pemerintah juga didorong untuk merekonstruksi paradigma ekonomi agar berperspektif pemenuhan gizi yang seimbang dalam keluarga dan masyarakat.

Selain itu, KPAI menekankan pentingnya ketersediaan rumah layak huni bagi keluarga stunting dan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) melalui ketersediaan air bersih yang layak konsumsi, sanitasi yang layak.

Selain itu, penting juga untuk memastikan lingkungan tempat tinggal tidak tercemar kotoran hewan, sampah, dan limbah industri.

Baca juga: Larangan Pernikahan Anak Bisa Bantu Cegah Kasus Stunting

Peran penanganan stunting juga tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan hingga level paling bawah.

"Pemerintah daerah dan pemerintah desa agar menyediakan rumah layak huni bagi keluarga stunting," kata Jasra.

Sementara terkait kualitas sumber daya manusia (SDM), Tim Percepatan Penurunan Stunting Nasional dan Daerah diminta untuk meningkatkan kompetensi personelnya dalam upaya percepatan penurunan stunting.

Personel itu meliputi tenaga pendidik, tenaga kesehatan, tenaga sosial, aparatur desa, dan lain-lain.  

Baca juga: Pengentasan Stunting, Kemenag Wajibkan Calon Pengantin Ikut Bimbingan Perkawinan di 2024

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dwi Listyawardhani menyampaikan pelrangan perkawinan anak dapat membantu mencegah terjadinya kasus stunting di masa depan.

"Stunting ini tidak bisa hanya dilakukan satu sisi saja melainkan harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu sampai hilir," ujar Dwi, sebagaimana dilansir Antara, pada 7 September 2023.

Dwi mengatakan, salah satu cara untuk mencegah stunting sejak dini yaitu dengan mencegah terjadinya pernikahan anak.

"Perkawinan anak ini jadi prioritas kita semua dan ini harus dihentikan. Sebab dengan pelarangan pernikahan dini tersebut dapat mencegah lahirnya generasi yang berpotensi mengalami stunting," katanya.

Baca juga: Larangan Pernikahan Anak Bisa Bantu Cegah Kasus Stunting

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Aktif Promosikan Sanitasi, Pemuda Asal Lampung Sabet Penghargaan Internasional

Aktif Promosikan Sanitasi, Pemuda Asal Lampung Sabet Penghargaan Internasional

LSM/Figur
15 Danau di Indonesia Kritis, Tercemar Pupuk Pertanian

15 Danau di Indonesia Kritis, Tercemar Pupuk Pertanian

Pemerintah
Berkat Laut dan Awan, Indonesia Masih Aman dari Gelombang Panas

Berkat Laut dan Awan, Indonesia Masih Aman dari Gelombang Panas

Pemerintah
Basuki Ngaku Terinspirasi Xi Jinping Soal Manajemen Air

Basuki Ngaku Terinspirasi Xi Jinping Soal Manajemen Air

Pemerintah
Tutup WWF ke-10, Basuki Serahkan Penyelenggaraan Selanjutnya ke Arab Saudi

Tutup WWF ke-10, Basuki Serahkan Penyelenggaraan Selanjutnya ke Arab Saudi

Pemerintah
Perpamsi Usulkan Pembentukan Undang-undang hingga Kementerian Air dan Sanitasi

Perpamsi Usulkan Pembentukan Undang-undang hingga Kementerian Air dan Sanitasi

Pemerintah
Efisiensi Energi Global Perlu Naik 2 Kali Lipat pada 2030

Efisiensi Energi Global Perlu Naik 2 Kali Lipat pada 2030

LSM/Figur
Indonesia dan Portugal Kolaborasi untuk Penyediaan Air hingga Sanitasi

Indonesia dan Portugal Kolaborasi untuk Penyediaan Air hingga Sanitasi

Pemerintah
Sampah Plastik Lokal Bisa Lintas Samudera, Terbawa sampai Madagaskar

Sampah Plastik Lokal Bisa Lintas Samudera, Terbawa sampai Madagaskar

Pemerintah
Pengembangan Akses Air Minum dan Sanitasi Tahap I Serap Rp 3 Triliun

Pengembangan Akses Air Minum dan Sanitasi Tahap I Serap Rp 3 Triliun

Pemerintah
Separuh Hutan Mangrove di Dunia Terancam Rusak karena Ulah Manusia

Separuh Hutan Mangrove di Dunia Terancam Rusak karena Ulah Manusia

LSM/Figur
Penemuan Baru, Coklat yang Lebih Sehat dan Ramah Lingkungan

Penemuan Baru, Coklat yang Lebih Sehat dan Ramah Lingkungan

LSM/Figur
Akselerasi SDGs, World Water Forum Sepakati Komitmen Baru Pengelolaan Wilayah Sungai

Akselerasi SDGs, World Water Forum Sepakati Komitmen Baru Pengelolaan Wilayah Sungai

Pemerintah
Air dan Sanitasi Indonesia Dinilai Mirip Portugal 30 Tahun Lalu

Air dan Sanitasi Indonesia Dinilai Mirip Portugal 30 Tahun Lalu

Pemerintah
KESDM: Efisiensi Energi RI Cukup Baik Dibandingkan Anggota G20

KESDM: Efisiensi Energi RI Cukup Baik Dibandingkan Anggota G20

Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com