Daftar Indikator Tujuan 16 SDGs Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh

KOMPAS.com – Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berisi 17 tujuan dengan 169 target.

Dilansir dari situs web Kementerian PPN/Bappenas, SDGs adalah komitmen bersama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus tetap melestarikan lingkungan.

Pencapaian SDGs membutuhkan indikator sebagai memonitor dan mengevaluasi capaian 17 tujuan beserta 169 target.

Indikator tersebut disusun berdasarkan tujuan dan target yang ingin dicapai dalam tujuan tersebut. Masing-masing dari tujuh tujuan SDGs memiliki target sendiri-sendiri.

Artikel ini akan membahas daftar indikator tujuan nomor 16 SDGs yaitu perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh di Indonesia.

Baca juga: SDGs: Pengertian, Sejarah, dan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh

Tujuan nomor 16 dari SDGs adalah perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh.

Tujuan ini menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan keadilan untuk semua, dan membangun akses kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.

Baca juga: Mengenal 17 Tujuan SDGs Pembangunan Berkelanjutan Beserta Penjelasannya

Indikator tujuan 16 SDGs

Indikator 16.1.1 Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.

Indikator 16.1.1.(a) Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.

Indikator 16.1.2 Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk terpilah berdasarkan jenis kelamin, umur dan penyebab kematian.

Indikator 16.1.2.(a) Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.

Indikator 16.1.3 Proporsi penduduk yang mengalami (a) kekerasan secara fisik, (b) kekerasan psikologi atau (c) kekerasan seksual dalam 12 bulan terakhir.

Indikator 16.1.3.(a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.

Indikator 16.1.4* Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.

Indikator 16.2.1 Proporsi anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan atau agresi psikologis dari pengasuh dalam sebulan terakhir.

Indikator 16.2.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.

Indikator 16.2.1.(b) Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya.

Indikator 16.2.2* Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.

Indikator 16.2.3 Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-29 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.

Indikator 16.2.3.(a) Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.

Indikator 16.3.1 Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan lalu yang melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak berwenang yang diakui dalam mekanisme resolusi konflik.

Indikator 16.3.1.(a) Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.

Indikator 16.3.1.(b) Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi.

Indikator 16.3.1.(c) Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara.

Indikator 16.3.2 Proporsi tahanan terhadap seluruh tahanan dan narapidana.

Indikator 16.3.2.(a) Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.

Indikator 16.3.3 Proporsi penduduk yang mengalami perselisihan dalam 2 tahun terakhir dan mengakses mekanisme penyelesaian perselisihan secara formal maupun informal, berdasarkan jenis mekanisme penyelesaian.

Indikator 16.3.3.(a) Indeks Akses terhadap Keadilan (Access to Justice Index).

Indikator 16.4.1 Total nilai aliran dana gelap masuk dan keluar negeri (dalam US$).

Indikator 16.4.2 Proporsi senjata yang disita, baik yang ditemukan maupun yang diserahkan, yang asal senjata serta konteksnya telah dilacak atau diresmikan oleh otoritas yang berkompeten yang sejalan dengan instrumen internasional.

Indikator 16.5.1 Proporsi penduduk yang memiliki paling tidak satu kontak hubungan dengan petugas, yang membayar suap kepada petugas atau diminta untuk menyuap petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir.

Indikator 16.5.1.(a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).

Indikator 16.5.2 Proporsi pelaku usaha yang paling tidak memiliki kontak dengan petugas pemerintah dan yang membayar suap kepada seorang petugas, atau diminta untuk membayar suap oleh petugas-petugas, selama 12 bulan terakhir.

Indikator 16.6.1* Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.

Indikator 16.6.1.(a) Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Indikator 16.6.1.(b) Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B.

Indikator 16.6.1.(c) Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B.

Indikator 16.6.2 Proporsi penduduk yang puas terhadap pengalaman terakhir atas layanan publik.

Indikator 16.6.2.(a) Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.

Indikator 16.7.1 Proporsi jabatan di lembaga nasional dan daerah, meliputi (a) lembaga legislatif; (b) lembaga pelayanan publik; (c) lembaga peradilan, dibanding distribusi nasional, menurut jenis kelamin, kelompok umur, orang dengan disabilitas dan kelompok masyarakat.

Indikator 16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Indikator 16.7.1.(b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).

Indikator 16.7.2 Proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif menurut jenis kelamin, umur, difabilitas dan kelompok masyarakat.

Indikator 16.7.2.(a) Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi.

Indikator 16.7.2.(b) Indeks Aspek Kebebasan.

Indikator 16.7.2.(c) Indeks Kesetaraan.

Indikator 16.8.1 Proporsi keanggotaan dan hak pengambilan keputusan dari negaranegara berkembang di Organisasi Internasional.

Indikator 16.8.1.(a) Jumlah keanggotaan dan kontribusi dalam forum dan organisasi internasional.

Indikator 16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil menurut umur.

Indikator 16.9.1.(a) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40 berpendapatan bawah.

Indikator 16.9.1.(b) Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun.

Indikator 16.10.1.(a) Indikator Kebebasan dari kekerasan bagi jurnalis dan awak media.

Indikator 16.10.1.(b) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Indikator 16.10.1.(c) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran HAM perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.

Indikator 16.10.2* Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori, dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.

Indikator 16.10.2.(a) Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif.

Indikator 16.10.2.(b) Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.

Indikator 16.a.1* Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles.

Indikator 16.b.1.(a) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.

Baca juga: 17 Tujuan dan 169 Target SDGs