Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Serapan Emisi GRK Ditarget Seimbang 2030, Sektor Hutan Butuh Investasi Rp 219,66 Triliun

Kompas.com - 13/11/2023, 10:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com – Pemerintah menargetkan, serapan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya pada 2030 akan seimbang atau bahkan lebih tinggi dari tingkat emisi yang dihasilkan.

Target tersebut tertuang dalam dokumen Indonesia’s Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.

Akan tetapi, untuk mencapai serapan emisi GRK yang seimbang dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya, dibutuhkan biaya yang besar.

Baca juga: Pengusaha Hutan Sebut Perdagangan Karbon Indonesia Hadapi Tantangan

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Indroyono Soesilo mengungkapkan, dana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut mencapai 14 miliar dollar AS atau sekitar Rp 219,66 triliun.

Dari angka tersebut, 55 persen di antaranya diharapkan datang dari investasi sektor swasta, sebagaimana dilansir dari siaran pers Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Jadi untuk mencapai FOLU Net Sink 2030, kita harus melaksanakan aksi mitigasi maupun investasi, baik pemerintah maupun sektor swasta. Untuk itulah dibuat regulasi yang harus diikuti,” kata Indroyono di Jakarta, Kamis (9/11/2023).

Indroyono mengatakan, saat ini ada sekitar 600 unit perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Sebagian di antaranya mulai masuk ke perdagangan karbon.

Baca juga: CDC 2023, Upaya Menjadikan Indonesia sebagai Hub Karbon Dunia

Untuk masuk ke dalam perdagangan karbon, para pemegang PBPH perlu mengikuti aturan main seperti menyusun Dokumen Rancangan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim DRAM dan mengurus berbagai prosesnya di Sistem Registri Nasional (SRN).

Setelah semua langkah ditempuh, baru diterbitkan Sertifikasi Penurunan Emisi Indonesia (SPE) GRK yang bisa menjadi pegangan pemegang PBPH untuk melakukan perdagangan karbon.

“Oleh karna itu, memang harus hati-hati dan harus bermitra bersama-sama. Regulasinya dibuat pemerintah, investasi dilaksanakan pemerintah maupun swasta,” ucap Indroyono.

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) KLHK Laksmi Dhewanthi menyampaikan, SRN merupakan sistem registri yang mencatatkan berbagai aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang dilakukan seluruh pemangku kepentingan di Indonesia.

Baca juga: Implementasi Penangkap dan Penyimpan Karbon di Indonesia Dinilai Tidak Tepat

Selain menjadi pencatatan, SRN juga difungsikan sebagai karbon registri yang nanti mampu melakukan penelusuran pada saat diterbitkan SPE GRK.

Dia menggarisbawahi bahwa SRN bukan semata-mata untuk melakukan perdagangan karbon.

“Tetapi untuk melakukan perdagangan karbon di Indonesia, atau seluruh mekanisme nilai ekonomi karbon termasuk result based payment, perdagangan emisi dan offset emisi harus melalui SRN," tuturnya.

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) KLHK Agus Justianto mengatakan, proses tersebut memang membutuhkan waktu.

Baca juga: Dukung Perdagangan Karbon, IDCTA Gelar Carbon Digital Conference 2023

Dia menuturkan, berbagai instrumen sudah tersedia, termasuk metodologi di SRN, walaupun masih dimungkinkan untuk mengusulkan metodologi yang diperlukan untuk dapat digunakan oleh SRN.

Agus menambahkan, sektor kehutanan diharapkan mempunyai kontribusi yang paling besar dalam mengurangi emisi GRK yaitu hampir 60 persen.

“Maka PBPH sudah mulai mempersiapkan diri bahkan mungkin paling siap untuk melaksanakan perdagangan karbon, khususnya dari segi legalitas, kinerja, rencana kerja usaha, SDM (sumber daya manusia), luas wilayah aksi mitigasi, pendanaan dan lain lain,” ujar Agus.

Baca juga: Pajak Karbon Tak Kunjung Diterapkan, Ini Alasan BRIN

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya

Laba Korporasi Global Berpotensi Anjlok 7 Persen pada 2035 karena Risiko Iklim

Laba Korporasi Global Berpotensi Anjlok 7 Persen pada 2035 karena Risiko Iklim

Swasta
PBB: Ancaman Kelaparan Makin Meningkat akibat Konflik di Jalur Gaza

PBB: Ancaman Kelaparan Makin Meningkat akibat Konflik di Jalur Gaza

Pemerintah
Mengawal Peran Strategis Mineral Kritis dalam Transisi Energi

Mengawal Peran Strategis Mineral Kritis dalam Transisi Energi

LSM/Figur
Pemerintah Targetkan Swasembada Pangan dan Energi lewat Perhutanan Sosial

Pemerintah Targetkan Swasembada Pangan dan Energi lewat Perhutanan Sosial

Pemerintah
Pemerintah Komitmen Tuntaskan Masalah Sampah pada 2026

Pemerintah Komitmen Tuntaskan Masalah Sampah pada 2026

Pemerintah
RI Bisa Tiru Cara Inggris untuk Percepat Transisi Energi

RI Bisa Tiru Cara Inggris untuk Percepat Transisi Energi

Pemerintah
44 Persen Sungai Terbesar di Dunia Alami Penurunan Jumlah Air

44 Persen Sungai Terbesar di Dunia Alami Penurunan Jumlah Air

Pemerintah
Refleksi Perjalanan 5 Tahun Program Kartu Prakerja, Karier.mu Dukung Visi Indonesia Emas 2045

Refleksi Perjalanan 5 Tahun Program Kartu Prakerja, Karier.mu Dukung Visi Indonesia Emas 2045

Pemerintah
Bagaimana Olahraga Musim Dingin Beradaptasi dengan Perubahan Iklim?

Bagaimana Olahraga Musim Dingin Beradaptasi dengan Perubahan Iklim?

LSM/Figur
Menteri ESDM: 5,5 Juta Pelanggan Ditargetkan Bisa Dilayani Jaringan Gas

Menteri ESDM: 5,5 Juta Pelanggan Ditargetkan Bisa Dilayani Jaringan Gas

Pemerintah
China Siap Produksi Setengah Energi Terbarukan Dunia pada 2030

China Siap Produksi Setengah Energi Terbarukan Dunia pada 2030

Pemerintah
Produksi Avtur Berkelanjutan Meningkat tapi Tak Penuhi Proyeksi 2024

Produksi Avtur Berkelanjutan Meningkat tapi Tak Penuhi Proyeksi 2024

LSM/Figur
4 Langkah Berkelanjutan Unilever, Tekan Konsumsi Plastik hingga Ambisi Capai NZE

4 Langkah Berkelanjutan Unilever, Tekan Konsumsi Plastik hingga Ambisi Capai NZE

Swasta
Rentokil Indonesia Perkenalkan Sistem Pengendalian Hama Berkelanjutan di Gorontalo

Rentokil Indonesia Perkenalkan Sistem Pengendalian Hama Berkelanjutan di Gorontalo

Swasta
Keuangan Berkelanjutan Membuka Peluang Sumber Pendanaan Alternatif Menuju Net Zero Emissions

Keuangan Berkelanjutan Membuka Peluang Sumber Pendanaan Alternatif Menuju Net Zero Emissions

Swasta
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau