Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 01/11/2023, 16:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Rencana Pemerintah Indonesia untuk menerapkan teknologi penangkap dan penyimpan karbon dinilai tidak tepat.

Sejauh ini, ada dua metode penangkap karbon yaitu Carbon Capture Storage (CCS) dan Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS).

Penerapan CCS atau CCUS di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara untuk menangkap emisi karbon dinilai lebih mahal bila dibandingkan membangun energi terbarukan.

Baca juga: Mahasiswa UGM Ciptakan Alat Penangkap Karbon, Dipantau Real Time

Penilaian tersebut tertuang dalam studi terbaru berjudul "Meninjau Kelayakan Pembangunan Teknolgi Penangkap Karbon di Indonesia" yang dirilis oleh Yayasan Indonesia Cerah pada Oktober 2023.

Dua penulis dalam studi itu, Mahawira Dillon dan Sartika Nur Shalati, menyebutkan bahwa penangkap dan penyimpan karbon justru berpotensi memperpanjang usia PLTU batu bara, sekaligus memperpanjang peluang harga listrik.

Berkaca di sejumlah kasus, proyek penangkap dan penyimpan karbon mengalami berbagai kegagalan hingga akhirnya mangkrak yang pada akhirnya justru merugikan negara.

Selain itu, mangkraknya penangkap dan penyimpan karbon juga merugikan lingkungan serta masyarakat, dan mengesampingkan peluang negara untuk memaksimalkan pembangunan energi terbarukan.

Baca juga: Teknologi Penangkap Karbon Lebih Mahal daripada Pensiun Dini PLTU Batu Bara

"Pemerintah sebaiknya menggunakan anggaran negara untuk pensiun dini PLTU dan membangun energi terbarukan yang lebih murah dan berkelanjutan dibanding CCS/CCUS," tulis penyusun studi tersebut.

Di samping itu, teknologi penangkap karbon juga dinilai tidak berdampak signifikan dalam menurunkan emisi dibandingkan enegeri terbarukan.

Teknologi penangkap karbon tidan benar-benar menghilangkan karbon, melainkan menangkap lalu penyimpan karbon dengan masa tertentu agar tidak menyebar ke atmosfer.

Saat disimpan, ada risiko kebocoran. Jika bocor, karbon yang ditangkap akan lepas ke atmosfer sehingga upaya penangkapannya pun menjadi sia-sia.

Jika pemerintah bergantung terhadap teknolgi penangkap karbon sebagai solusi mengurangi emisi, dikhawatirkan target dalam Nationally Determined Contribution (NDC) sulit tercapai.

Baca juga: Puluhan Perusahaan Migas Komitmen Pangkas Emisi dalam COP28, Ekspansi Penangkap Karbon?

Pusat penangkap karbon

Pada September 2023, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, Indonesia siap jadi pusat teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon dunia.

Luhut berujar, teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon sebenarnya sudah ada sejak lama. Dia mengeklaim Indonesia mempunyai potensi penyimpanan karbon sebesar 400 gigaton.

"Jadi saya ingin melihat tindak lanjutnya," kata Luhut saat menutup acara "International and Indonesia Carbon Capture Storage (IICCS) Forum 2023" pada 13 September 2023.

Dari aspek keuangan dan bisnis, kata Luhut, teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon berpotensi untuk menarik investasi besar di masa depan.

"Peraturan apa pun yang perlu kami tetapkan, akan kami tetapkan," ucap Luhut, sebagaimana dilansir Antara.

"Tidak banyak orang yang mengetahui hal ini padahal ini sangat berpotensi untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat dan strategis dalam bidang ini," tambahnya.

Baca juga: Dukung Perdagangan Karbon, IDCTA Gelar Carbon Digital Conference 2023

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Badak Jawa Banyak Diburu, Strategi Perlindungan Satwa Diterapkan

Badak Jawa Banyak Diburu, Strategi Perlindungan Satwa Diterapkan

Pemerintah
'Tobalu Coffee Project' Jadi Inisiatif Tingkatkan Kesejahteraan Petani Kopi Arabika Sulsel

"Tobalu Coffee Project" Jadi Inisiatif Tingkatkan Kesejahteraan Petani Kopi Arabika Sulsel

LSM/Figur
Walhi: Izin Tambang Ormas Tutupi Sorotan Perubahan yang Krusial

Walhi: Izin Tambang Ormas Tutupi Sorotan Perubahan yang Krusial

Pemerintah
Walhi: Ormas Garap Tambang Jadi Ahli Waris Kerusakan Lingkungan

Walhi: Ormas Garap Tambang Jadi Ahli Waris Kerusakan Lingkungan

LSM/Figur
Indonesia’s SDGs Center Network Diluncurkan, Jadi Wadah Pertukaran Berbagai Pihak

Indonesia’s SDGs Center Network Diluncurkan, Jadi Wadah Pertukaran Berbagai Pihak

Pemerintah
Kesehatan Anak Jadi Cerminan Pembangunan Kesehatan Nasional

Kesehatan Anak Jadi Cerminan Pembangunan Kesehatan Nasional

Pemerintah
Pasok Alat Kesehatan, Siemens Healthineers Gandeng Hermina Hospital

Pasok Alat Kesehatan, Siemens Healthineers Gandeng Hermina Hospital

Swasta
BRIN: Ekosistem Kendaraan Listrik di Indonesia Masih Belum Matang

BRIN: Ekosistem Kendaraan Listrik di Indonesia Masih Belum Matang

Pemerintah
Unggul soal Keberlanjutan, SCG Jadi Perusahaan Asia Tenggara Pertama yang Terdaftar DJSI World

Unggul soal Keberlanjutan, SCG Jadi Perusahaan Asia Tenggara Pertama yang Terdaftar DJSI World

Pemerintah
Transportasi Publik Perlu Terintegrasi dan Humanis

Transportasi Publik Perlu Terintegrasi dan Humanis

Pemerintah
PP Ormas Kelola Tambang Mengingkari Semangat Transisi Energi

PP Ormas Kelola Tambang Mengingkari Semangat Transisi Energi

Pemerintah
Cara Daftar Lestari Awards 2024, Penghargaan Perusahaan Peduli SDGs

Cara Daftar Lestari Awards 2024, Penghargaan Perusahaan Peduli SDGs

Swasta
Penghargaan PBB untuk Kesetaraan Gender Sektor Bisnis Resmi Dibuka

Penghargaan PBB untuk Kesetaraan Gender Sektor Bisnis Resmi Dibuka

LSM/Figur
Studi: Masyarakat Rasakan Kesenjangan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Studi: Masyarakat Rasakan Kesenjangan Pengelolaan Sumber Daya Alam

LSM/Figur
1,6 Juta Orang Sakit Setiap Hari karena Konsumsi Makanan Tak Aman

1,6 Juta Orang Sakit Setiap Hari karena Konsumsi Makanan Tak Aman

Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com