Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengusaha Hutan Sebut Perdagangan Karbon Indonesia Hadapi Tantangan

Kompas.com - 08/11/2023, 20:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Editor

KOMPAS.com – Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) berpendapat penerapan perdagangan karbon masih menghadapi sejumlah tantangan.

Pada 27 September, pemerintah meluncurkan Bursa Karbon Indonesia. Dengan demikian, perdagangan karbon di “Bumi Pertiwi” resmi dimulai.

Ketua Umum APHI Indroyono Soesilo mengatakan, perdagangan karbon bisa menjadi salah satu upaya pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dalam mitigasi perubahan iklim.

Baca juga: 358.719 Hektar Kawasan Hutan Baru Disertifikatkan Lewat Redistribusi Tanah

Dia menjelaskan, penerapan nilai ekonomi karbon (NEK) merupakan salah satu sumber pendanaan untuk mencapai target pengurangan emisi GRK Indonesia.

“Untuk melaksanakan NEK, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan sejumlah regulasi. Meski demikian dalam implementasinya masih penuh tantangan,” kata Indroyono sebagaimana dilansir Antara, Rabu (8/11/2023).

Dia menambahkan, Indonesia juga mendeklarasikan komitmen untuk mencapai FOLU Net Sink 2030 untuk mengirangi emisi GRK.

Singkatnya, FOLU Net Sink adalah kondisi di mana sektor lahan dan hutan menyerap lebih banyak emisi GRK daripada yang dihasilkan.

Baca juga: CDC 2023, Upaya Menjadikan Indonesia sebagai Hub Karbon Dunia

Berdasarkan komitmen FOLU Net Sink , Indonesia menargetkan tingkat penyerapan GRK pada sektor kehutanan dan penggunaan lahan lain jauh lebih tinggi atau setidaknya sama dengan emisinya pada 2030.

Pencapaian target tersebut membutuhkan pendanaan yang diperkirakan mencapai 14 miliar dollar AS.

Dari angka tersebut, 55 persen di antaranya diharapkan datang dari investasi sektor swasta, salah satunya melalui NEK.

Untuk pelaksanaan NEK, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon serta Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan.

Baca juga: Dukung Perdagangan Karbon, IDCTA Gelar Carbon Digital Conference 2023

Selain itu, pemerintah juga meresmikan Bursa Karbon sebagai tempat untuk perdagangan karbon kredit berupa Sertifikasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) yang telah terdaftar dalam Sistem Registri Nasional (SRN).

Menurut Indroyono, pelaksanaan perdagangan karbon di tanah air bisa mengambil pelajaran dan pengetahuan dari negara lain mengenai kredit karbon.

Saat ini ada sekitar 600 unit perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang mengelola sekitar 30 juta hektare kawasan hutan.

Berdasarkan Permen LHK Nomor 7 Tahun 2023, ada 22 aksi mitigasi yang bisa dilakukan perusahaan PBPH.

Baca juga: Pajak Karbon Tak Kunjung Diterapkan, Ini Alasan BRIN

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Lumba-Lumba Muncul di Laut Jakarta, Jadi Momentum Perkuat Perlindungan Perairan
Lumba-Lumba Muncul di Laut Jakarta, Jadi Momentum Perkuat Perlindungan Perairan
LSM/Figur
Kemenperin Dorong Industri Lapor Emisi Lewat SIINas
Kemenperin Dorong Industri Lapor Emisi Lewat SIINas
Pemerintah
Pertamina Gandeng Kelompok Tani Hutan Perkuat Perhutanan Sosial
Pertamina Gandeng Kelompok Tani Hutan Perkuat Perhutanan Sosial
BUMN
Pemerintah Resmikan Pasar Perdagangan Sertifikat EBT ICDX
Pemerintah Resmikan Pasar Perdagangan Sertifikat EBT ICDX
Swasta
Perubahan Iklim, Situs Warisan Dunia Terancam Kekeringan atau Banjir
Perubahan Iklim, Situs Warisan Dunia Terancam Kekeringan atau Banjir
LSM/Figur
Ancaman Tersembunyi Perubahan Iklim, Bikin Nutrisi Makanan Turun
Ancaman Tersembunyi Perubahan Iklim, Bikin Nutrisi Makanan Turun
LSM/Figur
Ahli Desak Regulasi Ketat Pemeliharaan Ular, Jangan Sampai Ada Korban
Ahli Desak Regulasi Ketat Pemeliharaan Ular, Jangan Sampai Ada Korban
LSM/Figur
Mobil Listrik Hasilkan Emisi 73 Persen Lebih Rendah, Bantu Capai Target Iklim
Mobil Listrik Hasilkan Emisi 73 Persen Lebih Rendah, Bantu Capai Target Iklim
Pemerintah
Adipura Kini Bukan Cuma Penghargaan, Kota Kotor Terancam Kehilangan Anggaran
Adipura Kini Bukan Cuma Penghargaan, Kota Kotor Terancam Kehilangan Anggaran
Pemerintah
Mencairnya Gletser Bisa Picu Letusan Gunung Berapi Global
Mencairnya Gletser Bisa Picu Letusan Gunung Berapi Global
Pemerintah
Mengintip Pabrik dan Advanced Lab Tembakau Bebas Asap Hasil Investasi Rp 5,3 T Sampoerna
Mengintip Pabrik dan Advanced Lab Tembakau Bebas Asap Hasil Investasi Rp 5,3 T Sampoerna
Swasta
Sembilan Titik Laut Dalam di Sumatra Punya Potensi Tinggi, dari Udang hingga Beragam Karang
Sembilan Titik Laut Dalam di Sumatra Punya Potensi Tinggi, dari Udang hingga Beragam Karang
LSM/Figur
Standar Adipura Dirombak, 50 Persen Ditentukan dari Pengelolaan Sampah
Standar Adipura Dirombak, 50 Persen Ditentukan dari Pengelolaan Sampah
Pemerintah
Genetika Tuna Diteliti, Jadi Dasar Kuota Tangkap dan Konservasi
Genetika Tuna Diteliti, Jadi Dasar Kuota Tangkap dan Konservasi
LSM/Figur
Jual Kupu-Kupu Dilindungi di Media Sosial, Pria 60 Tahun Ditangkap
Jual Kupu-Kupu Dilindungi di Media Sosial, Pria 60 Tahun Ditangkap
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau