Data Spasial dan "Environment Social Governance" di IKN

IBU Kota Nusantara (IKN) didesain sebagai kawasan kota hutan yang cerdas dan berkelanjutan (sustainable smart forest city).

Desain kota ini sejalan dengan tuntutan dan kebutuhan global untuk mewujudkan transisi rendah emisi, ramah lingkungan, dan pembangunan hijau di kota-kota di dunia.

Menurut forum ekonomi dunia, kota menampung 60 persen populasi dunia dan bertanggung jawab atas lebih dari 70 persen total emisi.

Sebagai bagian untuk mewujudkan cita-cita tersebut, otorita IKN menggandeng para ahli dalam mengimplementasikan pedoman dan kerangka kerja Environment Social Governancce (ESG) dalam pengelolaan IKN.

IKN merupakan kota pertama yang memiliki komite ESG (Kompas.com, 21/09/2023). Kerangka kerja ESG dapat diterapkan untuk mengevaluasi bagaimana kota mengelola faktor-faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola yang berpengaruh terhadap keberlanjutan dan kesejahteraan penduduknya.

Konsep ini menjamin keberlangsungan pengelolaan kota untuk lebih siap menghadapi tantangan seperti perubahan iklim, kesenjangan sosial, dan ketidakstabilan ekonomi.

Untuk itu, tata kelola kota yang baik didukung dengan data yang akurat, presisi dan teknologi mutakhir menjadi kunci penting untuk mewujudkan transisi ramah lingkungan.

Teknologi geospasial berperan dalam menyediakan informasi keruangan terhadap pengelolaan lahan, pengendalian tutupan lahan perkotaan, pengendalian fragmentasi habitat, hingga monitoring biodiversitas untuk mewujudkan kota ramah lingkungan dan sustainable forest and smart city di IKN.

Pendekatan spasial dan kompleks kewilayahan akan memberikan pertimbangan secara keruangan dan kewilayahan dalam mengelola persebaran sumber daya, tutupan lahan, dan karakteristik lahan dalam kawasan perkotaan, untuk mendukung evaluasi bagaimana kota mengelola sumber daya alam seperti air, energi, tanah, dan hutan.

Teknologi geospasial citra satelit dan foto udara dapat digunakan untuk membantu monitoring ekosistem lokal, termasuk lahan basah, hutan, dan wilayah alami.

Ekosistem tersebut merupakan bagian terintegrasi dari konsep kota hutan yang berkelanjutan. Tanpa dukungan data spasial lengkap, detail dan kontinyu, penerapan ESG tentu sulit diwujudkan.

Pemanfaatan IoT dan teknologi radar, sensor dan teknologi sistem koordinat sangat diperlukan dalam mendukung otomasi, pengelolaan green ekonomi, dan perencanaan kota rendah emisi.

Penggunaan sensor emisi, sensor udara, sensor temperatur, dan sensor cuaca, yang diintegrasikan dengan sistem koordinat secara detail memungkinkan pengelola kota untuk memperoleh data secara real-time tentang kondisi kualitas udara, kualitas air, dan kualitas lingkungan pada suatu bangunan atau lokasi atau kawasan tertentu.

Data ini membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Sensor jarak jauh, seperti sensor termal atau sensor spektral, dapat digunakan untuk mendeteksi anomali kondisi lingkungan.

Teknologi informasi geospasial berbasis posisi, seperti penggunaan Data Global Positioning Sistem (GPS) dalam persebaran yang mencukupi baik secara indoor maupun outdoor dapat membantu dalam identifikasi lingkungan dengan tingkat akurasi tinggi.

Perpaduan GPS dan teknologi sensor mobile seperti pada smart phone memberikan kesempatan pada masyarakat kota untuk berperan dalam pengumpulan data geospasial melalui teknologi sensor secara inklusif.

Hal ini akan memungkinkan warga kota untuk melaporkan masalah lingkungan atau sosial dengan berbasis lokasi geografis.

Tata kelola (governance) dalam kerangka ESG salah satunya dapat diwujudkan dengan dukungan decision Support System (DSS) untuk menganalisis berbagai data geospasial dalam konteks perencanaan dan pengelolaan kota yang lebih komprehensif.

Dengan demikian, teknologi dan informasi geospasial yang tepat dan akurat dapat membantu kota mengidentifikasi masalah dan peluang yang berkaitan dengan ESG.

Ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan dapat membantu mengukur dampak kebijakan dan tindakan berkelanjutan yang diimplementasikan dalam lingkungan perkotaan.