Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 25 November 2023, 22:13 WIB
Add on Google
Hilda B Alexander

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berpendapat, pembangunan bendungan dan embung sebagai tampungan air di berbagai wilayah Indonesia merupakan salah satu upaya nyata untuk mengatasi ancaman perubahan iklim (climate change).

Hal tersebut disampaikan Menteri Basuki dalam acara Seminar Internasional Hydraulic Engineer International Seminar (HEIS) 2023 bertajuk “Water Actions Toward Climate Resilience, Green Economy, and Sustainable Development” yang digelar Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI) di Kampus Universitas Tarumanegara, Jakarta, Sabtu (25/11/2023).

"Untuk menghadapi ancaman perubahan iklim (climate change) Pemerintah Indonesia harus memperbanyak tampungan air (reservoar), baik itu embung dan bendungan. Dan kita utamakan bendungan agar di saat kemarau masih ada cadangan air yang cukup besar," kata Basuki.

Menurutnya, jumlah bendungan di Indonesia masih jauh jika dibandingkan negara lain seperti Korea Selatan dan China. Sebagai negara kepulauan besar, Indonesia juga harus berpikir besar untuk terus menambah jumlah tampungan air.

Baca juga: 248 Bendungan Dimanfaatkan demi Energi Hijau, Ini Potensinya

Pemerintah China hingga akhir tahun 2022 tercatat telah memiliki sekurangnya 98.000 bendungan, lalu Korea Selatan mempunyai sekitar 18.000 bendungan, sementara Indonesia hanya 300 bendungan.

Selain itu, Basuki juga menyatakan pentingnya memperhatikan dan memodifikasi desain bendungan agar dapat berfungsi optimal dalam pemanfaatan air, baik di musim kemarau dan hujan.

"Tidak kalah penting adalah memperbarui desain bendungan. Semua bendungan harus punya pintu air agar dapat dioperasikan optimal dalam musim hujan dan kemarau," tegasnya.

Oleh karena itu, lanjut Basuki, Kementerian PUPR terus mengutamakan pembangunan ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada di berbagai infrastruktur.

Dia mencontohkan pembangkit listrik tenaga surya terapung (floating solar energy) yang memanfaatkan 20 persen luas permukaan genangan bendungan.

Terdapat potensi tenaga listrik sebesar 4.800 Megawatt (MW) potensi dari floating solar energy, dari seluruh bendungan yang ada.

Baca juga: Bahas Energi Hijau, Insinyur se-ASEAN Berkumpul di Bali

Selain itu, Kementerian PUPR juga telah memanfaatkan 23 bendungan eksisting yang dibangun sebagai pembangkit listrik tenaga air.

"Kapasitas listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga air baru berkisar 9 persen dari seluruh jenis pembangkit listrik di Indonesia yang dihasilkan," ujarnya.

Basuki berpesan kepada para ahli di bidang Sumber Daya Air (SDA) yang tergabung di HATHI untuk terus beradaptasi dalam pemanfaatan perkembangan teknologi.

"Saat ini sudah berkembang teknologi baru kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Teknologi AI harus bisa dikembangkan pemanfaatannya untuk pengelolaan SDA seperti dalam mengatasi banjir dan air baku," ujarnya.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Pelaku Usaha: Perdagangan Karbon Tak Semudah Dibayangkan
Pelaku Usaha: Perdagangan Karbon Tak Semudah Dibayangkan
Swasta
Kisah Perempuan Raja Ampat: Memimpin Komunitas dan Melestarikan Sasi
Kisah Perempuan Raja Ampat: Memimpin Komunitas dan Melestarikan Sasi
LSM/Figur
LPDB Umumkan 15 Inkubator Terpilih Dampingi Koperasi Merah Putih 'Naik Kelas', Terbanyak di Jabar
LPDB Umumkan 15 Inkubator Terpilih Dampingi Koperasi Merah Putih 'Naik Kelas', Terbanyak di Jabar
Pemerintah
Akademisi: Optimasi Sistem Pengisian Kendaraan Listrik Diperlukan untuk Dukung Transisi Energi
Akademisi: Optimasi Sistem Pengisian Kendaraan Listrik Diperlukan untuk Dukung Transisi Energi
Pemerintah
328 KK di Sulawesi Utara Kantongi Izin Kelola Hutan Seluas 1.742 Hektar
328 KK di Sulawesi Utara Kantongi Izin Kelola Hutan Seluas 1.742 Hektar
Pemerintah
KLH Siapkan Pembentukan PRO untuk Perkuat Tanggung Jawab Produsen Kelola Sampah
KLH Siapkan Pembentukan PRO untuk Perkuat Tanggung Jawab Produsen Kelola Sampah
Pemerintah
BMKG Prediksi Hujan Lebat Bakal Landa Sejumlah Wilayah Jelang Musim Kemarau
BMKG Prediksi Hujan Lebat Bakal Landa Sejumlah Wilayah Jelang Musim Kemarau
Pemerintah
Investor Desak Industri Logistik Kurangi Emisi
Investor Desak Industri Logistik Kurangi Emisi
Swasta
PBB: Konflik Sebabkan Progres Pembangunan Global Terancam Mundur Drastis
PBB: Konflik Sebabkan Progres Pembangunan Global Terancam Mundur Drastis
Pemerintah
PSEL Bakal Dibangun di Kaltim, Kelola hingga 1.000 Ton Sampah per Hari
PSEL Bakal Dibangun di Kaltim, Kelola hingga 1.000 Ton Sampah per Hari
Pemerintah
Java Fresh Perluas Ekspor ke China, Perkuat Riset untuk Perpanjang Masa Simpan Buah
Java Fresh Perluas Ekspor ke China, Perkuat Riset untuk Perpanjang Masa Simpan Buah
Swasta
Komitmen Net-Zero Perusahaan Global Tumbuh 61 Persen pada 2025
Komitmen Net-Zero Perusahaan Global Tumbuh 61 Persen pada 2025
Pemerintah
Waspadai Perdagangan Satwa Liar Berisiko Tularkan Penyakit ke Manusia
Waspadai Perdagangan Satwa Liar Berisiko Tularkan Penyakit ke Manusia
Pemerintah
Enam Kali Raih Proper Emas, Sido Muncul Buktikan Praktik Ramah Lingkungan Dimulai dari Kegiatan Sehari-hari
Enam Kali Raih Proper Emas, Sido Muncul Buktikan Praktik Ramah Lingkungan Dimulai dari Kegiatan Sehari-hari
BrandzView
Dari Kebun Manggis ke Supermarket Eropa, Ini Keunggulan Indonesia Ketimbang Negara Tetangga
Dari Kebun Manggis ke Supermarket Eropa, Ini Keunggulan Indonesia Ketimbang Negara Tetangga
Swasta
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau