Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 05/01/2024, 16:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Pemerintah tengah menjajaki berbagai strategi pengembangan hidrogen di Indonesia.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meluncurkan Strategi Hidrogen Nasional yang diluncurkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi ESDM Yudo Dwinanda Priaadi mengatakan, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk memproduksi hidrogen.

Pengembangan hidrogen dinilai penting untuk mendukung ketahanan energi, diversifikasi energi, dan mendukung pengembangan energi baru terbarukan (EBT) yang berkelanjutan.

Baca juga: PLN Resmikan 21 Pembangkit Hidrogen Hijau, Ini Daftarnya

"Hidrogen dapat berkontribusi luas dalam kebijakan transisi energi Indonesia," kata Yudo dikutip dari Strategi Hidrogen Nasional.

Salah satu jenis yang dikembangkan di Indonesia adalah hidrogen hijau. Hidrogen hijau dibangkitkan dari EBT dengan metode elektrolisis.

Elektrolisis adalah proses produksi hidrogen dengan menggunakan sumber listrik dari teknologi EBT.

Jenis-jenis teknologi elektrolisis adalah elektrolisis air alkali, elektrolisis proton exchange membrane (PEM), dan elektrolisis oksida padat.

Menurut permodelan yang dilakukan Kementerian ESDM, berikut delapan provinsi dengan potensi produksi hidrogen hijau terbesar di Indonesia.

Baca juga: Supaya Tidak Rugi, Indonesia Perlu Tentukan Posisi dalam Pasar Hidrogen

  • Nusa Tenggara Timur (NTT):

16.572 GWh

  • Riau:

14.402 GWh

  • Sumatera Selatan:

14.387 GWh

  • Papua:

11.681 GWh

  • Jawa Barat:

10.622 GWh

  • Jawa Tengah:

10.597 GWh

Halaman Berikutnya
Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya

AS Pertimbangkan Tambang Laut Dalam untuk Cari Nikel dan Lawan China

AS Pertimbangkan Tambang Laut Dalam untuk Cari Nikel dan Lawan China

Pemerintah
LPEM UI: Penyitaan dan Penyegelan akan Rusak Tata Kelola Sawit RI

LPEM UI: Penyitaan dan Penyegelan akan Rusak Tata Kelola Sawit RI

Pemerintah
Jaga Iklim Investasi, LPEM FEB UI Tekankan Pentingnya Penataan Sawit yang Baik

Jaga Iklim Investasi, LPEM FEB UI Tekankan Pentingnya Penataan Sawit yang Baik

Pemerintah
Reklamasi: Permintaan Maaf yang Nyata kepada Alam

Reklamasi: Permintaan Maaf yang Nyata kepada Alam

LSM/Figur
Dampak Ekonomi Perubahan Iklim, Dunia Bisa Kehilangan 40 Persen GDP

Dampak Ekonomi Perubahan Iklim, Dunia Bisa Kehilangan 40 Persen GDP

LSM/Figur
Studi: Mikroplastik Ancam Ketahanan Pangan Global

Studi: Mikroplastik Ancam Ketahanan Pangan Global

LSM/Figur
Kebijakan Tak Berwawasan Lingkungan Trump Bisa Bikin AS Kembali ke Era Hujan Asam

Kebijakan Tak Berwawasan Lingkungan Trump Bisa Bikin AS Kembali ke Era Hujan Asam

Pemerintah
Nelayan di Nusa Tenggara Pakai “Cold Storage” Bertenaga Surya

Nelayan di Nusa Tenggara Pakai “Cold Storage” Bertenaga Surya

LSM/Figur
Pakar Pertanian UGM Sebut Pemanasan Global Ancam Ketahanan Pangan Indonesia

Pakar Pertanian UGM Sebut Pemanasan Global Ancam Ketahanan Pangan Indonesia

LSM/Figur
3 Akibat dari Perayaan Lebaran yang Tidak Ramah Lingkungan

3 Akibat dari Perayaan Lebaran yang Tidak Ramah Lingkungan

LSM/Figur
1.620 Km Garis Pantai Greenland Tersingkap karena Perubahan Iklim, Lebih Panjang dari Jalur Pantura

1.620 Km Garis Pantai Greenland Tersingkap karena Perubahan Iklim, Lebih Panjang dari Jalur Pantura

LSM/Figur
Semakin Ditunda, Ongkos Atasi Krisis Iklim Semakin Besar

Semakin Ditunda, Ongkos Atasi Krisis Iklim Semakin Besar

LSM/Figur
Harus 'Segmented', Kunci Bisnis Sewa Pakaian untuk Dukung Lingkungan

Harus "Segmented", Kunci Bisnis Sewa Pakaian untuk Dukung Lingkungan

Swasta
ING Jadi Bank Global Pertama dengan Target Iklim yang Divalidasi SBTi

ING Jadi Bank Global Pertama dengan Target Iklim yang Divalidasi SBTi

Swasta
Dekarbonisasi Baja dan Logam, Uni Eropa Luncurkan Rencana Aksi

Dekarbonisasi Baja dan Logam, Uni Eropa Luncurkan Rencana Aksi

Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau