Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 16 November 2023, 08:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Indonesia perlu menentukan positioning atau menempatkan posisinya di dalam pasar perdagangan hidrogen global agar tidak kehilangan peluang di masa depan.

Hal tersebut disampaikan Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Konversi dan Konservasi Energi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Eniya Listiani Dewi dalam webinar "Energi Hijau dan Reduksi Emisi Karbon" di Jakarta, Rabu (15/11/2023).

Eniya mengatakan, saat ini berbagai negara di dunia sudah menempatkan posisinya di pasar hidrogen global salah satunya termasuk Australia yang memiliki fokus pada pasar ekspor hidrogen.

Baca juga: Tumbuhkan Ekosistem Hidrogen, Indonesia Perlu Banyak Kolaborasi

"Kita akan menjadi salah satu sasaran (pasar) juga bagi mereka (industri hidrogen Australia). Jangan sampai ini terjadi," kata Eniya, sebagaimana dilansir Antara.

"Mereka (Australia) baru membuat tatanan, jadi ada baiknya Indonesia mulai menempatkan diri, bagaimana positioning kita," sambungnya.

Menurut dia, Australia juga sudah memetakan potensi hidrogen yang mereka produksi secara detail.

Produsen hidrogen cair atau liquid hydrogen di Australia juga mulai banyak bertumbuh. Oleh sebab itu, langkah-langkah tersebut perlu diwaspadai oleh Indonesia.

Baca juga: BRIN Bidik Indonesia Jadi Pemasok Hidrogen Hijau di Pasar Global

Dia mengingatkan, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam melimpah yang dapat dimanfaatkan untuk memproduksi hidrogen hijau.

Contohnya, kata Eniya, gasifikasi batu bara untuk menghasilkan hidrogen. Sementara karbonnya dapat ditangkap secara efisien dengan menggunakan teknologi penangkap karbon.

Eniya menyebutkan, sejauh ini sudah ada 40 negara di dunia yang telah memiliki peta jalan atau roadmap mengenai pengembangan hidrogen.

Bahkan, Malaysia sudah meluncurkan Hydrogen Economy and Technology Roadmap (HETR) belum lama ini.

Baca juga: Pulau Semau NTT Jadi Lokasi Proyek Percontohan Pembangkit Listrik Tenaga Hidrogen

Menurutnya, kehadiran peta jalan tersebut penting karena menjadi pegangan bagi para investor yang mempertimbangkan rencana investasi pengembangan energi hijau.

Namun, sejauh ini Indonesia masih dalam proses menggodok peta jalan hidrogen nasional.

Diharapkan, peta jalan yang memuat target pengembangan hidrogen hingga 2060 itu selesai dalam waktu dekat.

"Sekarang roadmap hidrogen sedang dibahas di nasional. Setelah ada inisiasi dari BRIN serta Indonesia Fuel Cell and Hydrogen Energy (IFHE), strategi hidrogen nasional sekarang sedang dibuat oleh Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral)," tutur Eniya.

"Di dalamnya ada peta jalan hidrogen dan amonia nasional, juga mengenai hulu-hilir supply chain atau rantai pasoknya seperti apa," imbuhnya.

Baca juga: Kejar Netralitas Karbon, Pemerintah Berencana Kembangkan Hidrogen hingga Nuklir

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Krisis Amfibi Global, 788 Spesies dalam Bahaya Kepunahan
Krisis Amfibi Global, 788 Spesies dalam Bahaya Kepunahan
Pemerintah
BKSDA Kalimantan Selamatkan Bayi Orangutan yang Dipelihara di Area Tambang
BKSDA Kalimantan Selamatkan Bayi Orangutan yang Dipelihara di Area Tambang
Pemerintah
Potensi Panas Bumi RI Capai 2.160 GW, Infrastruktur PLTU Dapat Dialihfungsikan untuk PLTP
Potensi Panas Bumi RI Capai 2.160 GW, Infrastruktur PLTU Dapat Dialihfungsikan untuk PLTP
LSM/Figur
IESR: Pembatasan PLTU Baru Harus Diimbangi Pemanfaatan EBT
IESR: Pembatasan PLTU Baru Harus Diimbangi Pemanfaatan EBT
LSM/Figur
Mahasiswa Sulap Sampah Jadi Karya Seni sebagai Pengingat Jaga Lingkungan
Mahasiswa Sulap Sampah Jadi Karya Seni sebagai Pengingat Jaga Lingkungan
LSM/Figur
RI Bergantung Infrastruktur Informal untuk Pengumpulan Sampah
RI Bergantung Infrastruktur Informal untuk Pengumpulan Sampah
LSM/Figur
Urgensi Moratorium Izin Tambang di Kalimantan
Urgensi Moratorium Izin Tambang di Kalimantan
Pemerintah
Studi Sebut Bahasa Iklim PBB Kikis Kepercayaan Publik terhadap Sains
Studi Sebut Bahasa Iklim PBB Kikis Kepercayaan Publik terhadap Sains
Pemerintah
Lahan Pertanian Bisa Jadi Kunci Melawan Perubahan Iklim
Lahan Pertanian Bisa Jadi Kunci Melawan Perubahan Iklim
Pemerintah
494 Karton Udang PT Bahari Makmur Sejati Dimusnahkan Usai Terkontaminasi Cs-137
494 Karton Udang PT Bahari Makmur Sejati Dimusnahkan Usai Terkontaminasi Cs-137
Pemerintah
Pertamina Salurkan Bantuan untukUrban Farming dan Pengelolaan Sampah Senilai Rp 6,5 Miliar
Pertamina Salurkan Bantuan untukUrban Farming dan Pengelolaan Sampah Senilai Rp 6,5 Miliar
BUMN
Pengunjung Taman Mini Kini Bisa Tabung Kemasan Botol Sekali Pakai
Pengunjung Taman Mini Kini Bisa Tabung Kemasan Botol Sekali Pakai
Swasta
Studi Sebut Teknologi Digital Efektif Ajarkan Keberlanjutan Laut pada Generasi Muda
Studi Sebut Teknologi Digital Efektif Ajarkan Keberlanjutan Laut pada Generasi Muda
Pemerintah
Ancaman Baru, Perubahan Iklim Perluas Habitat Nyamuk Malaria
Ancaman Baru, Perubahan Iklim Perluas Habitat Nyamuk Malaria
Pemerintah
Ironis, Tembok Alami di Pesisir Selatan Jawa Kian Terkikis Tambang Pasir
Ironis, Tembok Alami di Pesisir Selatan Jawa Kian Terkikis Tambang Pasir
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Memuat pilihan harga...
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau