Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 16 November 2023, 08:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Indonesia perlu menentukan positioning atau menempatkan posisinya di dalam pasar perdagangan hidrogen global agar tidak kehilangan peluang di masa depan.

Hal tersebut disampaikan Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Konversi dan Konservasi Energi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Eniya Listiani Dewi dalam webinar "Energi Hijau dan Reduksi Emisi Karbon" di Jakarta, Rabu (15/11/2023).

Eniya mengatakan, saat ini berbagai negara di dunia sudah menempatkan posisinya di pasar hidrogen global salah satunya termasuk Australia yang memiliki fokus pada pasar ekspor hidrogen.

Baca juga: Tumbuhkan Ekosistem Hidrogen, Indonesia Perlu Banyak Kolaborasi

"Kita akan menjadi salah satu sasaran (pasar) juga bagi mereka (industri hidrogen Australia). Jangan sampai ini terjadi," kata Eniya, sebagaimana dilansir Antara.

"Mereka (Australia) baru membuat tatanan, jadi ada baiknya Indonesia mulai menempatkan diri, bagaimana positioning kita," sambungnya.

Menurut dia, Australia juga sudah memetakan potensi hidrogen yang mereka produksi secara detail.

Produsen hidrogen cair atau liquid hydrogen di Australia juga mulai banyak bertumbuh. Oleh sebab itu, langkah-langkah tersebut perlu diwaspadai oleh Indonesia.

Baca juga: BRIN Bidik Indonesia Jadi Pemasok Hidrogen Hijau di Pasar Global

Dia mengingatkan, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam melimpah yang dapat dimanfaatkan untuk memproduksi hidrogen hijau.

Contohnya, kata Eniya, gasifikasi batu bara untuk menghasilkan hidrogen. Sementara karbonnya dapat ditangkap secara efisien dengan menggunakan teknologi penangkap karbon.

Eniya menyebutkan, sejauh ini sudah ada 40 negara di dunia yang telah memiliki peta jalan atau roadmap mengenai pengembangan hidrogen.

Bahkan, Malaysia sudah meluncurkan Hydrogen Economy and Technology Roadmap (HETR) belum lama ini.

Baca juga: Pulau Semau NTT Jadi Lokasi Proyek Percontohan Pembangkit Listrik Tenaga Hidrogen

Menurutnya, kehadiran peta jalan tersebut penting karena menjadi pegangan bagi para investor yang mempertimbangkan rencana investasi pengembangan energi hijau.

Namun, sejauh ini Indonesia masih dalam proses menggodok peta jalan hidrogen nasional.

Diharapkan, peta jalan yang memuat target pengembangan hidrogen hingga 2060 itu selesai dalam waktu dekat.

"Sekarang roadmap hidrogen sedang dibahas di nasional. Setelah ada inisiasi dari BRIN serta Indonesia Fuel Cell and Hydrogen Energy (IFHE), strategi hidrogen nasional sekarang sedang dibuat oleh Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral)," tutur Eniya.

"Di dalamnya ada peta jalan hidrogen dan amonia nasional, juga mengenai hulu-hilir supply chain atau rantai pasoknya seperti apa," imbuhnya.

Baca juga: Kejar Netralitas Karbon, Pemerintah Berencana Kembangkan Hidrogen hingga Nuklir

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Luas Karhutla Januari hingga Mei 2026 Tembus 81.000 Hektare
Luas Karhutla Januari hingga Mei 2026 Tembus 81.000 Hektare
Pemerintah
BNPB Catat Banjir, Angin Kencang, dan Karhutla Landa Sejumlah Wilayah
BNPB Catat Banjir, Angin Kencang, dan Karhutla Landa Sejumlah Wilayah
Pemerintah
Grab Berdayakan 189.000 Mitra Pengemudi Perempuan se-Asia Tenggara
Grab Berdayakan 189.000 Mitra Pengemudi Perempuan se-Asia Tenggara
Swasta
DANA dan KKP Perkuat Komitmen Blue Economy lewat Aksi Bersihkan Pantai
DANA dan KKP Perkuat Komitmen Blue Economy lewat Aksi Bersihkan Pantai
Swasta
Kemendagri Akselerasi ILASPP, Menata Batas Desa untuk Lindungi Ruang Hidup Warga Sultra
Kemendagri Akselerasi ILASPP, Menata Batas Desa untuk Lindungi Ruang Hidup Warga Sultra
Pemerintah
Belantara Foundation Gandeng Perusahaan Jepang Tanam Pohon di Hutan Riau
Belantara Foundation Gandeng Perusahaan Jepang Tanam Pohon di Hutan Riau
LSM/Figur
Kelola Sampah Hotel-Restoran, TPST Desa Adat Seminyak Mampu Raup Rp 450 Juta Per Bulan
Kelola Sampah Hotel-Restoran, TPST Desa Adat Seminyak Mampu Raup Rp 450 Juta Per Bulan
LSM/Figur
Mahasiswa LSPR Ajak Warga di Bogor Sulap Sampah Jadi Pupuk
Mahasiswa LSPR Ajak Warga di Bogor Sulap Sampah Jadi Pupuk
Swasta
Pemerintah Perlu Optimalkan Energi Terbarukan di Tengah Kenaikan Harga Pertamax
Pemerintah Perlu Optimalkan Energi Terbarukan di Tengah Kenaikan Harga Pertamax
LSM/Figur
Kebijakan Iklim yang Parsial Berisiko Rugikan Ekosistem dan Anggaran Publik
Kebijakan Iklim yang Parsial Berisiko Rugikan Ekosistem dan Anggaran Publik
LSM/Figur
Dana CSR Tak Bisa Jadi Andalan Pengelolaan Sampah Daerah
Dana CSR Tak Bisa Jadi Andalan Pengelolaan Sampah Daerah
Pemerintah
Studi: 15 Persen Pemanasan Global Berasal dari Polutan yang Sering Diabaikan
Studi: 15 Persen Pemanasan Global Berasal dari Polutan yang Sering Diabaikan
Pemerintah
Ekonom: Kenaikan Harga Pertamax Green Pertanda Gagalnya Program Bioetanol
Ekonom: Kenaikan Harga Pertamax Green Pertanda Gagalnya Program Bioetanol
LSM/Figur
Studi: CEO yang Kompeten Lebih Konsisten Komunikasikan Risiko Iklim Perusahaan
Studi: CEO yang Kompeten Lebih Konsisten Komunikasikan Risiko Iklim Perusahaan
LSM/Figur
WRI: Mayoritas Negara G20 Gagal Penuhi Target Atasi Perubahan Iklim
WRI: Mayoritas Negara G20 Gagal Penuhi Target Atasi Perubahan Iklim
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau