Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hanya 2 Provinsi di Indonesia yang Dinilai Siap Lakukan Transisi Energi

Kompas.com, 18 Januari 2024, 14:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dan Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta menjadi dua dari 34 provinsi yang dinilai paling siap untuk transisi energi.

Penilaian tersebut dilakukan oleh lembaga think tank Center of Economic and Law Studies (Celios) dalam studi Energy Transition Readiness Index (ETRI) atau Indeks Kesiapan Transisi Energi Indonesia yang diluncurkan pada Senin (15/1/2024).

Ada empat kategori kesiapan transisi energi dalam ETRI yang didasarkan pada skor yang diperoleh setiap provinsi.

Baca juga: 90 Persen Provinsi di Indonesia Belum Siap Lakukan Transisi Energi

Skor 80-100 masuk kategori sangat tinggi, skor 60-79 masuk kategori tinggi, skor 40-59 masuk kategori sedang, skor 20-39 masuk kategori rendah, dan skor 0-19 masuk kategori sangat rendah.

Dalam ETRI, DKI Jakarta mendapat skor 84,24 dari skala 100 alias termasuk kategori sangat tinggi untuk kesiapan transisi energi.

Sedangkan DI Yogyakarta mendapat skor 66,74 dari skala 100 alias termasuk kategori tinggi untuk kesiapan transisi energi.

Dalam studi tersebut, Celios menyebutkan bahwa ETRI memberikan penilaian terstruktur dan komprehensif terhadap kondisi terkini di Indonesia mengenai kesiapan transisi energi.

Baca juga: Presiden Terpilih Wajib Akselerasi Transisi Energi

ETRI memainkan peran penting dalam menarik investasi, baik investor domestik maupun internasional

ETRI menjadi instrumen utama untuk mengidentifikasi dan memitigasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam distribusi, aksesibilitas, dan pemanfaatan sumber daya energi di seluruh negeri.

Di sisi lain, dari 34 provinsi di Indonesia, sebanyak 32 di antaranya atau 90 persen dinilai belum memiliki kesiapan transisi energi yang memadai.

24 provinsi memiliki kategori sedang, tujuh provinsi memiliki kategori rendah, dan satu provinsi memiliki kategori sangat rendah dalam kesiapan transisi energi.

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar mengatakan, kesiapan transisi energi masih jauh dari kemerataan antarwilayah.

Baca juga: Dibanding Negara Lain, Indonesia Punya Modal Transisi Energi

"Belum meratanya kesiapan daerah dalam transisi energi juga bergantung pada tingkat konsumsi per kapita, signifikansi keterlibatan perempuan, dan tingkat kerentanan iklim dan energi di tiap daerah," ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (15/1/2024).

Media berujar, salah satu temuan yang menarik dalam studi tersebut adalah semakin tinggi kerentanan suatu daerah, wilayah tersebut justru memiliki indeks kesiapan transisi energi yang lebih baik.

Hal ini didasarkan pada pengalaman menghadapi kerugian finansial yang besar akibat bencana menjadi pembelajaran untuk lebih cepat melakukan transisi energi.

Selain itu, perempuan menjadi aktor rentan dalam konteks risiko kebencanaan. Perempuan memiliki hubungan erat dengan sektor-sektor pekerjaan yang terdampak langsung oleh krisis iklim.

Keterlibatan perempuan dalam agenda transisi akan memperkaya pemahaman mendalam tentang kebutuhan energi di level rumah tangga dan komunitas.

Baca juga: Bioenergi Beririsan dengan Pangan dan Lahan, Perlu Tenggat Waktu Transisi Energi

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
BIR Kritik Pembatasan Ekspor Aluminium Bekas Uni Eropa
BIR Kritik Pembatasan Ekspor Aluminium Bekas Uni Eropa
Pemerintah
Krisis Iklim Bikin Negara Tropis Menghangat Lebih Cepat
Krisis Iklim Bikin Negara Tropis Menghangat Lebih Cepat
LSM/Figur
UNEP Ungkap Ketimpangan Pembiayaan Perlindungan Alam
UNEP Ungkap Ketimpangan Pembiayaan Perlindungan Alam
LSM/Figur
Bau RDF Rorotan Dikeluhkan, Warga Minta Dilibatkan Jadi Pengawas
Bau RDF Rorotan Dikeluhkan, Warga Minta Dilibatkan Jadi Pengawas
Pemerintah
BRIN: Efektivitas Operasi Modifikasi Cuaca Masih Harus Dikaji
BRIN: Efektivitas Operasi Modifikasi Cuaca Masih Harus Dikaji
Pemerintah
OJK Dituntut Lebih Berani Usut Pembiayaan yang Sebabkan Deforestasi
OJK Dituntut Lebih Berani Usut Pembiayaan yang Sebabkan Deforestasi
LSM/Figur
Banjir Rob Tak Cukup dengan Bangun Giant Sea Wall, BRIN Ungkap Risikonya
Banjir Rob Tak Cukup dengan Bangun Giant Sea Wall, BRIN Ungkap Risikonya
Pemerintah
DLH DKI Jelaskan Alasan Lokasi RDF Rorotan, Bantu Kurangi Beban TPST Bantargebang
DLH DKI Jelaskan Alasan Lokasi RDF Rorotan, Bantu Kurangi Beban TPST Bantargebang
Pemerintah
Sejumlah Lembaga Lakukan Pelepasliaran Elang Brontok dan Kukang Jawa di Sukabumi
Sejumlah Lembaga Lakukan Pelepasliaran Elang Brontok dan Kukang Jawa di Sukabumi
LSM/Figur
Pemotongan Bantuan Global Diprediksi Picu 23 Juta Kematian Tambahan pada 2030
Pemotongan Bantuan Global Diprediksi Picu 23 Juta Kematian Tambahan pada 2030
Pemerintah
Peneliti Sebut Perjanjian Plastik Global Mandek, tapi Masih Mungkin Dicapai
Peneliti Sebut Perjanjian Plastik Global Mandek, tapi Masih Mungkin Dicapai
LSM/Figur
Bagaimana RDF Rorotan Olah Sampah di Jakarta hingga Jadi Bahan Bakar?
Bagaimana RDF Rorotan Olah Sampah di Jakarta hingga Jadi Bahan Bakar?
Pemerintah
WHO Sebut Hampir 40 Persen Kanker di Dunia Bisa Dicegah
WHO Sebut Hampir 40 Persen Kanker di Dunia Bisa Dicegah
Pemerintah
RDF Rorotan Dinilai Bukan Solusi Sampah Jakarta
RDF Rorotan Dinilai Bukan Solusi Sampah Jakarta
LSM/Figur
AdaKami Salurkan Bantuan  Kemanusiaan Senilai Rp 1 Miliar untuk Pemulihan Pascabencana di Aceh
AdaKami Salurkan Bantuan Kemanusiaan Senilai Rp 1 Miliar untuk Pemulihan Pascabencana di Aceh
Swasta
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp 5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau