Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendekati Debat Cawapres, Para Kandidat Diminta Terbuka Soal Hilirisasi Nikel

Kompas.com, 18 Januari 2024, 09:30 WIB
Faqihah Muharroroh Itsnaini,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Menjelang agenda debat pilpres 2024, Manajer Riset Trend Asia Zakki Amali mengatakan capres-cawapres 2024 harus dapat terbuka dan berani bicara fakta soal hilirisasi nikel di Indonesia. 

"Pemerintah menggunakan narasi hilirisasi ini sebagai bagian transisi energi. Ketika itu digaungkan terus menerus dan capres-cawapres mengamini, hal utama yang harus dilakukan adalah mengakui hal itu (hilirisasi) berjalan baik atau buruk," ujar Zakki di Jakarta, Rabu (17/1/2024). 

Ia meminta para kandidat untuk melihat kembali situasi dan kenyataan mengenai hilirisasi terutama nikel yang terjadi saat ini di lapangan. 

Baca juga: Masifnya Tambang Nikel di Sulawesi Picu Deforestasi dan Dampak Lingkungan

"Harus lihat situasi," imbuhnya. 

Adapun gelar debat cawapres 2024 akan digelar akhir pekan ini, Minggu (21/1/2024). Sesi kedua debat untuk cawapres mengangkat tema energi, sumber daya alam, sumber daya manusia, pajak karbon, lingkungan hidup dan agraria, serta masyarakat adat.

Hilirisasi nikel gagal

Alasannya, sejumlah hasil riset lembaga menunjukkan bahwa hilirisasi nikel di Indonesia gagal dalam menjalankan amanat transisi energi. Hal ini terjadi karena industri hilirisasi nikel justru masih banyak menghasilkan emisi.

Penyebabnya, karena industri yang awalnya bertujuan mengurangi batu bara tersebut, malah menggunakan pembangkit batu bara yang lebih besar. 

Kenyataan itu, kata Saksi, bertolak belakang dengan narasi hilirisasi nikel yang digadang-gadang sebagai transisi energi karena nikel menjadi bahan baku baterai kendaraan listrik.

Baca juga: Ironis, Bank Eropa Danai Industri Nikel yang Dianggap Merusak Lingkungan

"Kemudian, masalah ketenagakerjaan," imbuh Zakki.

Selama ini, pemerintah mengklaim industri nikel dapat menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Namun, pemerintah tidak jujur bahwa ada risiko besar di balik penyerapan tenaga kerja tersebut.

Ia mengambil contoh banyaknya kasus kecelakaan kerja di industri smelter nikel. Insiden itu terjadi berulang kali dan tak jarang menimbulkan korban jiwa.

Kasus terbaru, ledakan tungku smelter di PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) setelah insiden ledakan tungku smelter di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) pada Minggu, 24 Desember 2023. Kecelakaan kerja tersebut menyebabkan 21 pekerja meninggal dan puluhan lainnya luka-luka.

Terkait hal tersebut, ia meminta para kandidat Pilpres 2024 untuk menjawab fakta terkait hilirisasi nikel berhasil atau tidak. 

“Kalau nyatanya tidak berhasil, harus evaluasi menyeluruh terhadap praktik industri nikel di Indonesia. Karena selama ini tidak pernah ada evaluasi. Jika terjadi pelanggaran, tidak pernah ada sanksi. Ini harus dijawab oleh ketiga kandidat,” ujar Zakki. 

Sikap para capres-cawapres

Para capres-cawapres 2024 memiliki pandangan yang berbeda terhadap hilirisasi nikel di Indonesia. Pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menyatakan bakal melanjutkan program hilirisasi era Presiden Jokowi jika terpilih dalam Pilpres 2024.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Riset CELIOS: Lapangan Kerja dari Program MBG Terbatas dan Tak Merata
Riset CELIOS: Lapangan Kerja dari Program MBG Terbatas dan Tak Merata
LSM/Figur
Presiden Prabowo Beri 20.000 Hektar Lahan di Aceh untuk Gajah
Presiden Prabowo Beri 20.000 Hektar Lahan di Aceh untuk Gajah
Pemerintah
IWGFF: Bank Tak Ikut Tren Investasi Hijau, Risiko Reputasi akan Tinggi
IWGFF: Bank Tak Ikut Tren Investasi Hijau, Risiko Reputasi akan Tinggi
LSM/Figur
MBG Bikin Anak Lebih Aktif, Fokus, dan Rajin Belajar di Sekolah?, Riset Ini Ungkap Persepsi Orang Tua
MBG Bikin Anak Lebih Aktif, Fokus, dan Rajin Belajar di Sekolah?, Riset Ini Ungkap Persepsi Orang Tua
LSM/Figur
Mikroplastik Bisa Sebarkan Patogen Berbahaya, Ini Dampaknya untuk Kesehatan
Mikroplastik Bisa Sebarkan Patogen Berbahaya, Ini Dampaknya untuk Kesehatan
LSM/Figur
Greenpeace Soroti Krisis Iklim di Tengah Minimnya Ruang Aman Warga Jakarta
Greenpeace Soroti Krisis Iklim di Tengah Minimnya Ruang Aman Warga Jakarta
LSM/Figur
Interpol Sita 30.000 Satwa dan Tanaman Ilegal di 134 Negara, Perdagangan Daging Meningkat
Interpol Sita 30.000 Satwa dan Tanaman Ilegal di 134 Negara, Perdagangan Daging Meningkat
Pemerintah
PHE Konsisten Lestarikan Elang Jawa di Kamojang Jawa Barat
PHE Konsisten Lestarikan Elang Jawa di Kamojang Jawa Barat
Pemerintah
Indeks Investasi Hijau Ungkap Bank Nasional di Posisi Teratas Jalankan ESG
Indeks Investasi Hijau Ungkap Bank Nasional di Posisi Teratas Jalankan ESG
LSM/Figur
Korea Selatan Larang Label Plastik di Botol Air Minum per Januari 2026
Korea Selatan Larang Label Plastik di Botol Air Minum per Januari 2026
Pemerintah
Aturan Baru Uni Eropa, Wajibkan 25 Persen Plastik Daur Ulang di Mobil Baru
Aturan Baru Uni Eropa, Wajibkan 25 Persen Plastik Daur Ulang di Mobil Baru
Pemerintah
BRIN Soroti Banjir Sumatera, Indonesia Dinilai Tak Belajar dari Sejarah
BRIN Soroti Banjir Sumatera, Indonesia Dinilai Tak Belajar dari Sejarah
Pemerintah
KLH Periksa 8 Perusahaan Diduga Picu Banjir di Sumatera Utara
KLH Periksa 8 Perusahaan Diduga Picu Banjir di Sumatera Utara
Pemerintah
Banjir Sumatera, BMKG Dinilai Belum Serius Beri Peringatan Dini dan Dampaknya
Banjir Sumatera, BMKG Dinilai Belum Serius Beri Peringatan Dini dan Dampaknya
LSM/Figur
Mengenal Kemitraan Satu Atap Anak Usaha TAPG di Kalimantan Tengah, Apa Itu?
Mengenal Kemitraan Satu Atap Anak Usaha TAPG di Kalimantan Tengah, Apa Itu?
Swasta
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau