Mahfud Ungkap Banyak Mafia Tambang Ilegal Dilindungi Aparat dan Pejabat

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3 Mahfud MD mengungkapkan, banyak mafia yang melindungi (backing) tambang ilegal. Bahkan, ketika Izin Usaha Pertambangan (IUP) dicabut.

Mahfud membeberkan hal itu dalam debat ke-4 cawapres di JCC, Jakarta, Minggu (21/1/2024).

Karena ada banyak mafia, menurut Mahfud, mencabut IUP tidaklah mudah. Karena mafianya dilindungi oleh pejabat dan aparat.

Dia membeberkan, pernah mengirim tim untuk mencabut IUP, tetapi dihalang-halangi. "Bila 'Ya cabut saja IUP-nya', nah itu masalahnya. Cabut IUP itu banyak mafianya. Banyak mafianya. Saya sudah kirim tim ke lapangan. Ditolak. Sudah putusan Mahkamah Agung. Itu begitu," ungkap Mahfud.

Baca juga: Mahfud Sebut Data Perampasan Tanah Rakyat Bukan Rahasia

Ia juga mengatakan, banyak sekali usaha tambang di Indonesia yang ilegal. Dia menyebut, banyak pejabat dan aparat yang mem-"backing"-i usaha tambang.

"Bahkan KPK seminggu lalu mengatakan untuk pertambangan di Indonesia itu banyak sekali yang ilegal, dan itu di-"backing" aparat-aparat dan pejabat. Itu masalahnya," kata Mahfud.

Mahfud menanggapi Gibran yang memberikan solusi sederhana terhadap perusahaan tambang ilegal dengan mencabut IUP-nya agar tidak bisa beroperasi lagi.

Selain itu, Gibran juga menggarisbawahi bahwa pencabutan IUP sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 dan 4, dan juga Pancasila sila 4 dan 5 yakni sumber daya alam (SDA) harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

"Dan juga kita harus menjalankan Permen Investasi Nomor 1 Tahun 2022. Intinya kita ingin perusahaan besar bisa gandeng UMKM lokal, pengusaha lokal. Jadi mereka tidak besar sendiri. Tapi ikut besarkan warga lokal, perusahaan lokal, dan UMKM setempat," imbuh Gibran.