Muhaimin Kritik Food Estate dan Tanggul Laut Raksasa

KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menggarisbawahi sejumlah aspek dalam debat Cawapres di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, pada Minggu (21/1/2024) malam.

Debat cawapres kali ini mengusung enam tema yaitu pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat, serta desa.

Dalam pemaparan visi-misi, Muhaiman membahas petani, pangan, reformasi agraria, krisis iklim, desa, serta energi baru terbarukan (EBT).

Baca juga: Pembangunan Berkelanjutan Tak Sekadar Fisik, Cawapres Perlu Paham

Dalam aspek pertanian, Muhaimin menyebut ada 16 juta rumah tangga petani gurem di Indonesia.

Petani gurem yang dia maksud adalah petani yang hanya memiliki kurang dari setengah hektare lahan pertanian atau sawah.

Tanpa menyebut nama, Muhaimin turut "menyenggol" adanya seseorang yang memiliki lahan lebih dari 500.000 hektare sedangkan masih banyak petani yang memiliki sedikti lahan.

"Reforma agraria harus menjadi kepastian distribusi lahan bagi petani kita," ucap Muhaimin.

Muhaimin juga mendesak dihentikannya penyediaan pangan melalui program food estate yang dinilai meninggalkan berbagai masalah.

Baca juga: Komitmen Pasangan Capres-Cawapres untuk Nol Deforestasi dalam Transisi Energi Dipertanyakan

"Di sisi lain, upaya pengadaan pangan melalui food estate terbukti mengabaikan petani, meninggalkan masyarakat adat, menghasilkan konflik agraria, dan merusak lingkungan. Ini harus dihentikan," kata Muhaimin.

Di aspek krisis iklim, Muhaimin menilai upaya mengatasinya harus dimulai dengan etika pembangunan yang seimbang antara manusia dan alam.

Selama ini, ujarnya, anggaran untuk mengatasi krisis iklim juga masih di bawah sektor-sektor lainnya.

"Pembangunan nasional harus beranjak pada keadilan iklim, keadilan ekologi, keadilan antargenerasi, keadilan agraria, dan keadilan sosial," tuturnya.

Baca juga: Mendekati Debat Cawapres, Para Kandidat Diminta Terbuka Soal Hilirisasi Nikel

Muhaimin juga mengkritik rencana pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall yang tidak menjawab akar masalah krisis iklim.

Sedangkan di aspek desa, Muhaimin berujar desa harusnya menjadi titik tumpu pembangunan.

"Petani, nelayan, peternak, masyarakat adat harus jadi bagian dari program pengadaan pangan nasional," tuturnya.

Terakhir, di aspek EBT, Muhaimin menuturkan porsi targetnya dalam bauran nasional harus dinaikkan, bukan dikurangi.

Baca juga: Walhi Tantang Capres-Cawapres Rilis Daftar Hitam Perusahaan Penyebab Karhutla