Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Moch N Kurniawan
Dosen

Praktisi Kehumasan dan Sustainability, Mantan Jurnalis Olahraga, Lingkungan dan Bisnis

Debat Cawapres: Membedah Isu Pembangunan Berkelanjutan Muhaimin, Gibran, Mahfud

Kompas.com, 23 Januari 2024, 10:20 WIB

Artikel ini adalah kolom, seluruh isi dan opini merupakan pandangan pribadi penulis dan bukan cerminan sikap redaksi.

Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Selain itu, kata-kata kunci dalam visi misi dan program tertulis Prabowo – Gibran, yakni berkelanjutan (ditemukan 15 kali), hijau (11), biru (7), lingkungan (14) dan hak asasi/HAM (7), mayoritas tertinggal dari Anies dan Muhaimin terutama pada elemen berkelanjutan, hijau, lingkungan dan hak asasi/HAM.

Mahfud MD

Dalam pidato awal debat kali ini, Mahfud membicarakan filosofi hubungan Tuhan, manusia dan alam serta menyebut beberapa kearifan lokal dari Jawa, Bali, Sunda, dan prinsip turun menurun sudah ada untuk melindungi alam, termasuk UUD 1945.

Ia juga membahas keberpihakan kepada petani, nelayan, rakyat, dan alam agar tidak terjadi kerusakan alam.

Kemudian menyorot udara banyak tapi meracuni, investor masuk tapi rakyat menderita, rakyat saling bertengkar karena sumber daya alam (SDA) serta perlunya komitmen dan keberanian untuk menjaga hak-hak rakyat dan alam.

Mahfud membahas pengalamannya sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa ada empat tolok ukurnya untuk mengelola SDA agar berpihak kepada rakyat, yakni pemanfaatan, pemerataan, partisipasi masyarakat dan penghormatan pada kearifan lokal, diakhiri dengan menyentil program food estate yang gagal, merusak lingkungan, sehingga negara rugi.

Pidato Mahfud ini bersifat filosofis dan berbagi pengalaman yang tidak dimiliki cawapres lain, sehingga memberikan kekuatan tambahan terhadap visi misi program tertulis dari Ganjar Pranowo - Mahfud yang telah beredar.

Tercatat beberapa nilai positif dari pengalaman Mahfud sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi maupun Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Misalnya, terkait dengan penambangan, penebangan hutan ilegal dengan memberikan solusi penyelesaian dari hulu ke hilir serta perlunya keterbukaan informasi publik terkait persoalan ini.

Misalnya, data pemilik lahan ilegal harusnya terbuka secara keseluruhan, tapi saat ini masih rahasia dan hanya bisa dibuka bertahap satu persatu saat ada temuan, sehingga penyelesaian berbasis data tidak menyeluruh.

Kelemahan dari pidato Mahfud adalah visi misi program tertulis Ganjar - Mahfud yang selaras dengan pembangunan berkelanjutan menjadi tidak tersampaikan dengan kuat dalam debat, yakni tentang prioritas misi ke-1 mempercepat manusia unggul (sehat, berpendidikan, tanpa kemiskinan), misi ke-2 tentang percepatan riset dan inovasi, misi ke-4 mempercepat Pembangunan ekonomi, misi ke-5 mempercepat pemerataan ekeonomi, misi ke-7 mempercepat perwujudan lingkugan hidup berkelanjutan.

Dua hal minus lainnya dalam debat adalah Mahfud nampaknya kerap kesulitan beradaptasi untuk memahami istilah dan isu-isu baru yang cepat berkembang. Misalnya, greenflation yang bisa jadi akan menjadi isu penting dalam waktu yang tidak lama lagi di Indonesia.

Satu hal negatif lainnya terkait ketidakakuratan data yang disampaikan Mahfud, yakni deforestasi 12,5 juta lahan hutan selama 10 tahun terakhir. Namun belakangan Kompas.com menemukan data bahwa menurut BPS ada deforestasi 3,84 juta hektare hutan.

Sedangkan dalam visi misi dan program Ganjar – Mahfud yang tertulis, kata kunci berkelanjutan (ditemukan 20 kali), hijau (15), ekonomi biru (9), lingkungan (22) dan hak asasi/HAM (15) relatif berimbang dengan Anies-Muhaimin dan lebih banyak dari Prabowo-Gibran.

Belajar

Pemimpin selalu memikirkan hal-hal yang bersifat strategis dan tidak mungkin tahu akan semua hal. Namun, mereka pasti mempunyai beberapa keahlian spesifik, serta mau dan mampu belajar secara cepat tentang hal-hal yang tidak atau belum mereka ketahui.

Maka, ekspektasi publik jika menghendaki pemimpin itu tahu segala hal dan bisa menjadi pahlawan setiap waktu tidaklah tepat.

Oleh sebab itu, pemimpin tentunya mempunyai para ahli pendamping yang harus mampu "mengolah" berbagai hal-hal baru, kompleks, maupun teknis menjadi isu-isu penting yang wajib diketahui para pemimpin sekaligus menjadi bahan dasar pengambilan keputusan.

Topik pembangunan berkelanjutan, keberlanjutan (sustainability) sebenarnya merupakan isu lama, namun baru belakangan melesat menjadi arus utama seiring dengan kerangka Environment, Social, and Governance/Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (ESG).

Di sisi lain, pemahaman pemimpin negara, korporasi, organisasi sosial, dan masyarakat umum di Indonesia juga masih terus berkembang tentang hal ini.

Sehingga nantinya, pengalaman para cawapres sebagai pemimpin partai politik, menteri, ataupun wali kota yang akan membantu kepercayaan diri mereka untuk menganalisa dan mengambil keputusan dalam berbagai isu pembangunan berkelanjutan ini.

Oleh karenanya, saat ini, bagi saya, baik Cawapres Muhaimin, Gibran, dan Mahfud, karena masih sama-sama dalam tahap belajar isu pembangunan berkelanjutan, pada akhirnya debat tentang topik pembangunan berkelanjutan ini berakhir imbang. Kelebihan dan kekurangan para cawapres dalam topik ini masih bisa diterima.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Riset CELIOS: Lapangan Kerja dari Program MBG Terbatas dan Tak Merata
Riset CELIOS: Lapangan Kerja dari Program MBG Terbatas dan Tak Merata
LSM/Figur
Presiden Prabowo Beri 20.000 Hektar Lahan di Aceh untuk Gajah
Presiden Prabowo Beri 20.000 Hektar Lahan di Aceh untuk Gajah
Pemerintah
IWGFF: Bank Tak Ikut Tren Investasi Hijau, Risiko Reputasi akan Tinggi
IWGFF: Bank Tak Ikut Tren Investasi Hijau, Risiko Reputasi akan Tinggi
LSM/Figur
MBG Bikin Anak Lebih Aktif, Fokus, dan Rajin Belajar di Sekolah?, Riset Ini Ungkap Persepsi Orang Tua
MBG Bikin Anak Lebih Aktif, Fokus, dan Rajin Belajar di Sekolah?, Riset Ini Ungkap Persepsi Orang Tua
LSM/Figur
Mikroplastik Bisa Sebarkan Patogen Berbahaya, Ini Dampaknya untuk Kesehatan
Mikroplastik Bisa Sebarkan Patogen Berbahaya, Ini Dampaknya untuk Kesehatan
LSM/Figur
Greenpeace Soroti Krisis Iklim di Tengah Minimnya Ruang Aman Warga Jakarta
Greenpeace Soroti Krisis Iklim di Tengah Minimnya Ruang Aman Warga Jakarta
LSM/Figur
Interpol Sita 30.000 Satwa dan Tanaman Ilegal di 134 Negara, Perdagangan Daging Meningkat
Interpol Sita 30.000 Satwa dan Tanaman Ilegal di 134 Negara, Perdagangan Daging Meningkat
Pemerintah
PHE Konsisten Lestarikan Elang Jawa di Kamojang Jawa Barat
PHE Konsisten Lestarikan Elang Jawa di Kamojang Jawa Barat
Pemerintah
Indeks Investasi Hijau Ungkap Bank Nasional di Posisi Teratas Jalankan ESG
Indeks Investasi Hijau Ungkap Bank Nasional di Posisi Teratas Jalankan ESG
LSM/Figur
Korea Selatan Larang Label Plastik di Botol Air Minum per Januari 2026
Korea Selatan Larang Label Plastik di Botol Air Minum per Januari 2026
Pemerintah
Aturan Baru Uni Eropa, Wajibkan 25 Persen Plastik Daur Ulang di Mobil Baru
Aturan Baru Uni Eropa, Wajibkan 25 Persen Plastik Daur Ulang di Mobil Baru
Pemerintah
BRIN Soroti Banjir Sumatera, Indonesia Dinilai Tak Belajar dari Sejarah
BRIN Soroti Banjir Sumatera, Indonesia Dinilai Tak Belajar dari Sejarah
Pemerintah
KLH Periksa 8 Perusahaan Diduga Picu Banjir di Sumatera Utara
KLH Periksa 8 Perusahaan Diduga Picu Banjir di Sumatera Utara
Pemerintah
Banjir Sumatera, BMKG Dinilai Belum Serius Beri Peringatan Dini dan Dampaknya
Banjir Sumatera, BMKG Dinilai Belum Serius Beri Peringatan Dini dan Dampaknya
LSM/Figur
Mengenal Kemitraan Satu Atap Anak Usaha TAPG di Kalimantan Tengah, Apa Itu?
Mengenal Kemitraan Satu Atap Anak Usaha TAPG di Kalimantan Tengah, Apa Itu?
Swasta
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau