Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Moch N Kurniawan
Dosen

Praktisi Kehumasan dan Sustainability, Mantan Jurnalis Olahraga, Lingkungan dan Bisnis

Debat Cawapres: Membedah Isu Pembangunan Berkelanjutan Muhaimin, Gibran, Mahfud

Kompas.com, 23 Januari 2024, 10:20 WIB

Artikel ini adalah kolom, seluruh isi dan opini merupakan pandangan pribadi penulis dan bukan cerminan sikap redaksi.

Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Selain itu, kata-kata kunci dalam visi misi dan program tertulis Prabowo – Gibran, yakni berkelanjutan (ditemukan 15 kali), hijau (11), biru (7), lingkungan (14) dan hak asasi/HAM (7), mayoritas tertinggal dari Anies dan Muhaimin terutama pada elemen berkelanjutan, hijau, lingkungan dan hak asasi/HAM.

Mahfud MD

Dalam pidato awal debat kali ini, Mahfud membicarakan filosofi hubungan Tuhan, manusia dan alam serta menyebut beberapa kearifan lokal dari Jawa, Bali, Sunda, dan prinsip turun menurun sudah ada untuk melindungi alam, termasuk UUD 1945.

Ia juga membahas keberpihakan kepada petani, nelayan, rakyat, dan alam agar tidak terjadi kerusakan alam.

Kemudian menyorot udara banyak tapi meracuni, investor masuk tapi rakyat menderita, rakyat saling bertengkar karena sumber daya alam (SDA) serta perlunya komitmen dan keberanian untuk menjaga hak-hak rakyat dan alam.

Mahfud membahas pengalamannya sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa ada empat tolok ukurnya untuk mengelola SDA agar berpihak kepada rakyat, yakni pemanfaatan, pemerataan, partisipasi masyarakat dan penghormatan pada kearifan lokal, diakhiri dengan menyentil program food estate yang gagal, merusak lingkungan, sehingga negara rugi.

Pidato Mahfud ini bersifat filosofis dan berbagi pengalaman yang tidak dimiliki cawapres lain, sehingga memberikan kekuatan tambahan terhadap visi misi program tertulis dari Ganjar Pranowo - Mahfud yang telah beredar.

Tercatat beberapa nilai positif dari pengalaman Mahfud sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi maupun Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Misalnya, terkait dengan penambangan, penebangan hutan ilegal dengan memberikan solusi penyelesaian dari hulu ke hilir serta perlunya keterbukaan informasi publik terkait persoalan ini.

Misalnya, data pemilik lahan ilegal harusnya terbuka secara keseluruhan, tapi saat ini masih rahasia dan hanya bisa dibuka bertahap satu persatu saat ada temuan, sehingga penyelesaian berbasis data tidak menyeluruh.

Kelemahan dari pidato Mahfud adalah visi misi program tertulis Ganjar - Mahfud yang selaras dengan pembangunan berkelanjutan menjadi tidak tersampaikan dengan kuat dalam debat, yakni tentang prioritas misi ke-1 mempercepat manusia unggul (sehat, berpendidikan, tanpa kemiskinan), misi ke-2 tentang percepatan riset dan inovasi, misi ke-4 mempercepat Pembangunan ekonomi, misi ke-5 mempercepat pemerataan ekeonomi, misi ke-7 mempercepat perwujudan lingkugan hidup berkelanjutan.

Dua hal minus lainnya dalam debat adalah Mahfud nampaknya kerap kesulitan beradaptasi untuk memahami istilah dan isu-isu baru yang cepat berkembang. Misalnya, greenflation yang bisa jadi akan menjadi isu penting dalam waktu yang tidak lama lagi di Indonesia.

Satu hal negatif lainnya terkait ketidakakuratan data yang disampaikan Mahfud, yakni deforestasi 12,5 juta lahan hutan selama 10 tahun terakhir. Namun belakangan Kompas.com menemukan data bahwa menurut BPS ada deforestasi 3,84 juta hektare hutan.

Sedangkan dalam visi misi dan program Ganjar – Mahfud yang tertulis, kata kunci berkelanjutan (ditemukan 20 kali), hijau (15), ekonomi biru (9), lingkungan (22) dan hak asasi/HAM (15) relatif berimbang dengan Anies-Muhaimin dan lebih banyak dari Prabowo-Gibran.

Belajar

Pemimpin selalu memikirkan hal-hal yang bersifat strategis dan tidak mungkin tahu akan semua hal. Namun, mereka pasti mempunyai beberapa keahlian spesifik, serta mau dan mampu belajar secara cepat tentang hal-hal yang tidak atau belum mereka ketahui.

Maka, ekspektasi publik jika menghendaki pemimpin itu tahu segala hal dan bisa menjadi pahlawan setiap waktu tidaklah tepat.

Oleh sebab itu, pemimpin tentunya mempunyai para ahli pendamping yang harus mampu "mengolah" berbagai hal-hal baru, kompleks, maupun teknis menjadi isu-isu penting yang wajib diketahui para pemimpin sekaligus menjadi bahan dasar pengambilan keputusan.

Topik pembangunan berkelanjutan, keberlanjutan (sustainability) sebenarnya merupakan isu lama, namun baru belakangan melesat menjadi arus utama seiring dengan kerangka Environment, Social, and Governance/Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (ESG).

Di sisi lain, pemahaman pemimpin negara, korporasi, organisasi sosial, dan masyarakat umum di Indonesia juga masih terus berkembang tentang hal ini.

Sehingga nantinya, pengalaman para cawapres sebagai pemimpin partai politik, menteri, ataupun wali kota yang akan membantu kepercayaan diri mereka untuk menganalisa dan mengambil keputusan dalam berbagai isu pembangunan berkelanjutan ini.

Oleh karenanya, saat ini, bagi saya, baik Cawapres Muhaimin, Gibran, dan Mahfud, karena masih sama-sama dalam tahap belajar isu pembangunan berkelanjutan, pada akhirnya debat tentang topik pembangunan berkelanjutan ini berakhir imbang. Kelebihan dan kekurangan para cawapres dalam topik ini masih bisa diterima.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Antisipasi Ancaman Penyakit Pes, RI Perlu Perkuat Pemantauan Tikus
Antisipasi Ancaman Penyakit Pes, RI Perlu Perkuat Pemantauan Tikus
LSM/Figur
Satelit Ungkap Kota Dunia Alami Penurunan Tanah: Medan dan Bandung Masuk Daftar
Satelit Ungkap Kota Dunia Alami Penurunan Tanah: Medan dan Bandung Masuk Daftar
Pemerintah
Studi Ungkap Hubungan Lingkungan dan Kesehatan Mental Anak Muda
Studi Ungkap Hubungan Lingkungan dan Kesehatan Mental Anak Muda
Pemerintah
Strategi Para Petambak di Surabaya agar Mampu Bertahan dari Limbah Kiriman
Strategi Para Petambak di Surabaya agar Mampu Bertahan dari Limbah Kiriman
LSM/Figur
Kemiskinan Global Naik, PBB: Alarm Pengingat untuk Dunia
Kemiskinan Global Naik, PBB: Alarm Pengingat untuk Dunia
Pemerintah
BRIN Kembangkan Enzim dari Jamur Lokal untuk Urai Limbah Pewarna Tekstil
BRIN Kembangkan Enzim dari Jamur Lokal untuk Urai Limbah Pewarna Tekstil
Pemerintah
Super El Niño Berpotensi Jadikan 2026 Tahun Terpanas dalam Sejarah
Super El Niño Berpotensi Jadikan 2026 Tahun Terpanas dalam Sejarah
Pemerintah
Ikan Betina Lebih Banyak Ditemukan di Kali Surabaya, Pembuangan Limbah Cair Perlu Diperketat
Ikan Betina Lebih Banyak Ditemukan di Kali Surabaya, Pembuangan Limbah Cair Perlu Diperketat
LSM/Figur
Panas Ekstrem Jadi Tantangan Asia Tenggara, Koordinasi Lintas Sektor Diperkuat
Panas Ekstrem Jadi Tantangan Asia Tenggara, Koordinasi Lintas Sektor Diperkuat
Swasta
Coca-Cola Inisiasi Lingkungan Berkelanjutan si Solo lewat Master Meter dan Pilah Sampah
Coca-Cola Inisiasi Lingkungan Berkelanjutan si Solo lewat Master Meter dan Pilah Sampah
Swasta
Sektor Transisi Rendah Karbon Justru Paling Rawan Greenwashing
Sektor Transisi Rendah Karbon Justru Paling Rawan Greenwashing
Pemerintah
WWF: Populasi Satwa Liar Anjlok 73 Persen Sejak 1970
WWF: Populasi Satwa Liar Anjlok 73 Persen Sejak 1970
Pemerintah
CBAM Tekan Daya Saing Ekspor RI, Kemenperin Soroti Perbedaan Perhitungan Emisi
CBAM Tekan Daya Saing Ekspor RI, Kemenperin Soroti Perbedaan Perhitungan Emisi
Pemerintah
Rosan: Pengembangan PLTS 100 GW Dimulai dari Penggantian PLTD 13 GW
Rosan: Pengembangan PLTS 100 GW Dimulai dari Penggantian PLTD 13 GW
Pemerintah
Zulhas: Aturan Turunan Perpres NEK Rampung Tahun Ini, Perdagangan Karbon Sasar Petani-Nelayan
Zulhas: Aturan Turunan Perpres NEK Rampung Tahun Ini, Perdagangan Karbon Sasar Petani-Nelayan
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Dengan Membership bulanan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Dengan Membership tahunan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Diperbaharui : 1 Juli 2026
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Pesan apresiasi berhasil
Pesan apresiasi darimu sudah dipublikasikan di halaman komentar
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau