Dampak Pensiun Dini 3 PLTU, PDB Nasional Bisa Turun Rp 4 Triliun

KOMPAS.com - Lembaga riset Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menyebut rencana pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon-1 dan Pelabuhan Ratu di Jawa Barat, serta PLTU Suralaya di Banten dapat menurunkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira. Ia mengatakan, terdapat dua skenario dampak pensiun dini terhadap output perekonomian nasional, berdasarkan model dan asumsi Interregional Input-Output (Irio)).

Melalui model tersebut, dapat dihitung produk domestik bruto, pendapatan tenaga kerja, jumlah tenaga kerja, kemiskinan, hingga ketimpangan.

Asumsi skenario pertama adalah apabila penutupan PLTU batu bara dilakukan tanpa ada pembangunan pembangkit energi baru terbarukan (EBT) di wilayah tersebut.

Baca juga: Warga Bisa Gunakan Limbah PLTU untuk Pupuk hingga Material Bangunan

Sehingga, ada estimasi penurunan konsumsi listrik PLTU Cirebon-1 dan Pelabuhan Ratu sebesar Rp 273,6 miliar dan Rp 435,4 miliar, serta PLTU Suralaya sebesar Rp 1,4 triliun.

“Kalau kita mematikan tiga PLTU tadi efeknya adalah di nasional secara output ekonomi bisa menurunkan PDB sampai Rp 4 triliun atau Rp 3,9 triliun lebih," ujar Bhima saat Diseminasi Temuan Riset CERAH & CELIOS, di Jakarta, Kamis (25/1/2024).

Ia menjelaskan, sektor yang paling terdampak pensiun dini PLTU adalah pengadaan listrik dan gas sebesar Rp 1,5 triliun, serta pertambangan dan penggalian hingga Rp 1,13 triliun.

Tak hanya itu, sektor transportasi dan pergudangan juga ikut terkena dampak, karena biasanya menjadi operasional pengangkut batubara.

Masih di skenario pertama, lanjutnya, dampak pensiun dini PLTU dalam kondisi tersebut maka terdapat potensial loss PDB hingga Rp 1,2 triliun di Jawa Barat, dan Banten Rp 930 miliar.

Bila diganti dengan pembangkit EBT

Lebih lanjut, ia mengatakan, asumsi skenario kedua adalah jika penutupan PLTU batubara dibarengi dengan percepatan pembangkit energi terbarukan (EBT). Dengan solusi tersebut, angka PDB daerah maupun nasional akan menjadi positif.

Misalnya, ada investasi pembangkit energi terbarukan sebesar Rp 53 triliun yang berlokasi di Jawa Barat dan Banten dari pendanaan Just Energy Transition Partnership (JETP).

Baca juga: Co-firing EBTKE di 43 PLTU Sukses Kurangi Emisi Karbon 1,1 Juta Ton

Dengan investasi tersebut, asumsinya adalah ada peningkatan konsumsi listrik sebesar Rp 695 miliar dari hasil pembangkit listrik energi terbarukan.

"Untuk modelling kedua tiba-tiba angkanya positif, karena skenarionya adalah tutup PLTU tapi membangun energi terbarukan di wilayah yang sama, hasilnya secara nasional langsung jadi Rp 82 triliun positif," ujar dia.

Kenaikan PDB tersebut di antaranya melalui sektor pertanian Rp 7,8 triliun dan industri pengolahan naik jadi Rp 19,6 triliun. Menurut dia, industri pengolahan akan menyuplai komponen-komponen energi terbarukan.

“Kalau ada yang bertanya bagaimana menumbuhkan ekonomi terutama di wilayah yang sumber pendapatan dan ekonominya dari PLTU, ya matikan cepat PLTU-nya, lalu instalansi EBT dan transmisinya dibangun, asal jangan energi yang berbasis solusi semu seperti CCUS atau Carbon Capture Storage (CCS), geothermal, nuklir, dan co-firing," terang Bhima.

Dengan catatan, kata Bhima, kenaikan tersebut terjadi bila dilakukan industrialisasi di lokasi-lokasi PLTU tersebut pensiun dini.

"Kalau dilakukan industrialisasi di lokasi tempat PLTU dimatikan, basis industri kita di Jawa Barat dan di Banten tidak khawatir terjadi relokasi industri, tidak khawatir terjadi pengangguran karena tutupnya berbagai sektor,” tuturnya.

Dengan demikian, tidak hanya nasional, ada potensi pertumbuhan ekonomi per daerah menurut skenario kedua. Di Jawa Barat diproyeksi akan terjadi kenaikan PDB hingga Rp 7,4 triliun sedangkan Banten bisa mencapai Rp 1,9 triliun.