Demokrasi Mundur, Walhi Serukan Pilah, Pilih dan Pulih Sebelum Nyoblos

JAKARTA, KOMPAS.com - Momen pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang seharusnya adil dan netral, dinilai telah dicederai aksi penguasa yang menyebabkan krisis demokrasi dan krisis ekologi di Tanah Air.

Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nasional,Zenzi Suhadi menganggap dinamika politik pelaksanaan Pemilu 2024 sudah mengarah kepada kemunduran demokrasi.

Oleh sebab itu, ia meminta masyarakat menggunakan prinsip pilah, pilih, dan pulih sebelum menentukan calon pemimpin di Pemilu 2024.

“(Ini) menyikapi dinamika situasi politik Pemilu Serentak 2024 yang mengarah kepada kemunduran demokrasi, penyempitan ruang-ruang sipil, pembangkangan konstitusi, kelanggengan praktik pengerukan sumber daya alam yang ugal-ugalan," ujar Zenzi dalam pidatonya pada acara Seruan Keprihatinan Bangsa, di Jakarta, Selasa (6/2/2024).

Baca juga: Janji Prabowo Tambah 300 FK dan Ketimpangan Distribusi Dokter

Seruan masyarakat untuk menggunakan prinsip pilah, pilih dan pulih di Pemilu 2024, muncul setelah memerhatikan kinerja pemerintah yang mencederai konstitusi.

“Memperhatikan kinerja pemerintah yang semakin jauh dan amanah pasal 33 Konstitusi serta pemilu sebagai momentum rakyat memberikan amanahnya,” imbuhnya.

Sebelum seruan dibacakan, Zenzi mengenang momen jelang 2014 lalu, di mana salah seorang kandidat capres mendatangi kantor Walhi.

“Bertanya kepada Walhi, apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan keadilan, kemakmuran bagi rakyat? Untuk menyelamatkan lingkungan? Orang itu namanya Jokowi,” kenang Zenzi.

Ia menyebut, 14 tahun lalu saat sosok tersebut datang, dirinya mendapat secercah harapan bahwa keadilan ekologis dapat terbentuk. Namun hal itu tidak kunjung terjadi.

“Tapi saat ini, 9 tahun kemudian, kami melihat keadilan ekologi itu akan semakin jauh dari rakyat. Karena orang yang sama, dia bukan hanya menjauhkan jarak negara dengan rakyat, tapi dia menghapuskan makna keadilan itu sendiri,” tambahnya.

Seruan Walhi untuk Pemilu 2024

Orang-orang yang bersama sosok tersebut, kata Zenzi, rupanya berkongsi mencederai demokrasi, mencederai kebeneran, merampas sumber kemakmuran rakyat, dan menghancurkan lingkungan.

Baca juga: Dekarbonisasi Ciptakan 11 Juta Lapangan Kerja di Indonesia

Berangkat dari permasalahan yang muncul menjelang Pemilu 2024 tersebut, Walhi di 28 provinsi se-Indonesia bersama Eksekutif Nasional, hari ini serempak menyampaikan sikap agar masyarakat sipil bisa mengambil langkah tepat.

Adapun isi seruan Walhi terhadap Pemilu Serentak 2024 adalah sebagai berikut:

Bahwa Walhi menyerukan terhadap seluruh elemen Walhi bersama rakyat, untuk mengamalkan prinsip Pilah, Pilih-Pulih terhadap pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan anggota legislatif.

Prinsip Pilah

1. Memilah berdasarkan rekam jejak kejahatan konstitusi, kejahatan hak asasi manusia (HAM), kejahatan lingkungan, dan pelanggaran etik dengan menggunakan nilai dan prinsip Walhi sebagai panduan.

2. Mencermati dan membedah visi-misi, program dan agenda setiap kandidat Presiden dan Wakil Presiden serta calon anggota legislatif.

Baca juga: Transisi Energi Tak Punya Formula Ajaib, Perlu Pendekatan Bertahap

3. Menelusuri, melihat lebih dalam dan membongkar kepentingan aktor-aktor pendukung dibalik setiap kandidat Presiden, Wakil Presiden, serta calon legislatif.

Prinsip Pilih-Pulih

1. Menolak terjebak pada janji, gimik, pencitraan dan praktik politik transaksional oleh para kandidat yang berwatak curang, culas, dan ugal-ugalan.

2. Berkomitmen memilih kader politik hijau yang mengusung agenda platform politik keadilan ekologis.

3. Berkomitmen untuk mengawal agenda perwujudan Pulihkan Indonesia sebagai hasil Pemilu 2024.